Respons Dinamika Geopolitik, Jepang Pertimbangkan Kapal Selam Nuklir
- LDP dan Nippon Ishin membahas kemungkinan kapal selam bertenaga nuklir, nuclear sharing dengan AS, serta peninjauan prinsip non-nuklir menjelang revisi dokumen keamanan Jepang.
- Kapal selam nuklir dinilai memperkuat patroli maritim dan kemampuan serangan balasan, tetapi membutuhkan minimal tiga unit, investasi besar, infrastruktur, tenaga ahli, serta waktu pengadaan lebih dari satu dekade.
- Rencana tersebut menghadapi pembatasan hukum energi atom dan Tiga Prinsip Non-Nuklir, sementara Jepang menyiapkan transformasi strategi pertahanan menghadapi ketegangan regional dan perubahan perang modern.
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang bersama mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin), akan membahas kemungkinan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Pembahasan tersebut juga mencakup peninjauan Tiga Prinsip Non-Nuklir dan peningkatan anggaran pertahanan menjelang revisi dokumen keamanan nasional pada akhir 2026.
Agenda itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional, terutama akibat ekspansi militer China, perang Rusia-Ukraina, serta pengembangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara (Korut).
Dalam pertemuan Komisi Penelitian Keamanan LDP pada Rabu (11/11/2026), sejumlah anggota mengusulkan agar Jepang mulai mempertimbangkan pengoperasian kapal selam bertenaga nuklir. Sekretaris Jenderal komisi tersebut, Taro Honda, mengatakan usulan lain mencakup kemungkinan berbagi senjata nuklir (nuclear sharing) dengan Amerika Serikat (AS). Skema ini memungkinkan penempatan senjata nuklir AS di Jepang untuk kepentingan operasi bersama, dilansir Kyodo News.
1. Wacana kepemilikan kapal selam nuklir oleh LDP dan Nippon Ishin
Sebelumnya, LDP mengusulkan kajian mengenai teknologi propulsi generasi berikutnya untuk kapal selam pembawa rudal jarak jauh tanpa secara khusus menyebut tenaga nuklir. Sebaliknya, Nippon Ishin secara terbuka mendorong pengadaan kapal selam nuklir.
Pemerintah masih mempertimbangkan rumusan kebijakan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen revisi, mulai dari komitmen memulai penelitian hingga pernyataan untuk mengkaji opsi tersebut sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, dokumen baru tidak akan secara langsung menetapkan pengadaan kapal selam nuklir, melainkan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut mengenai manfaat, risiko, dan biaya program tersebut.
2. Keunggulan militer dan tantangan pengadaan kapal selam nuklir
Ilustrasi kapal selam. (unsplash.com/ Ан Нет) Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan, dibandingkan kapal selam diesel konvensional. Alasannya, karena mampu menyelam lebih lama, beroperasi lebih jauh, dan bergerak dengan kecepatan lebih tinggi.
Kemampuan tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan wilayah maritim Jepang, khususnya di tengah peningkatan aktivitas Beijing di kawasan Pasifik. Sejumlah pejabat juga mempertimbangkan penggunaan kapal selam tersebut untuk patroli dan membawa rudal jarak jauh sebagai bagian dari kemampuan serangan balasan terhadap ancaman militer.
Meski menawarkan keunggulan strategis, pengadaan teknologi ini membutuhkan investasi besar dan persiapan jangka panjang. Jepang diperkirakan memerlukan sedikitnya 3 kapal selam untuk mempertahankan operasi secara berkelanjutan. Setiap kapal menelan biaya sekitar 1 triliun yen (sekitar Rp114,2 triliun). Jumlah tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan, pengembangan infrastruktur, serta perekrutan dan pelatihan tenaga ahli. Proses pengadaannya bahkan berpotensi memakan waktu lebih dari satu dekade, Asahi Shimbun melaporkan.
3. Prinsip non-nuklir jadi kendala hukum
Ilustrasi peluncuran rudal. (unsplash.com/Forest Katsch) Selain persoalan anggaran dan sumber daya manusia, Jepang menghadapi tantangan hukum terkait Undang-Undang Dasar Energi Atom yang membatasi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintahan sebelumnya juga menegaskan bahwa tenaga nuklir tidak dapat digunakan untuk menggerakkan kapal selam Pasukan bela Diri Jepang. Selain itu, Tiga Prinsip Non-Nuklir yang melarang kepemilikan, produksi, dan pengenalan senjata nuklir berpotensi menjadi sorotan dalam pembahasan koalisi.
Perdebatan mengenai kemampuan nuklir bawah laut turut dipengaruhi perkembangan militer negara lain. Enam negara bersenjata nuklir, yakni AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan India, telah mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, Washington menyetujui rencana Korea Selatan untuk membangun kapal selam nuklir pada Oktober 2025, sedangkan Australia juga melanjutkan program pengadaan serupa.
4. Jepang siapkan transformasi strategi pertahanan nasional
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, berpidato di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari pertama sidang luar biasa Parlemen di Tokyo, pada 5 Oktober 2026. (x.com/takaichi_sanae) Revisi tiga dokumen utama, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Peningkatan Pertahanan, diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan militer Jepang dengan perubahan lingkungan keamanan global. Pemerintah diperkirakan akan mengidentifikasi 6 perubahan strategis, termasuk pemanfaatan ketergantungan ekonomi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat kemampuan untuk menggagalkan pencapaian tujuan militer lawan melalui koordinasi pertahanan dengan AS.
Transformasi postur militer Jepang ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adaptasi terhadap cara peperangan modern berbasis nirawak (drone), peningkatan daya tahan tempur berkelanjutan untuk konflik jangka panjang, serta penciptaan siklus positif antara penguatan sektor pertahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Perdana Menteri Sanae Takaichi telah memutuskan untuk memperbarui dokumen keamanan tersebut, yang direvisi pada 2022. Panel ahli pemerintah dijadwalkan menyampaikan rekomendasi pada awal Desember, sebelum kabinet menargetkan persetujuan atas dokumen baru pada akhir bulan itu. Hasil pembahasan koalisi akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pertahanan Jepang.
