Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
potret wilayah Yaman (pexels.com/Lara Jameson)
  • Parlemen Yaman menyetujui RUU yang menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris dalam rapat virtual pada 16 November 2026, dipimpin Wakil Ketua Parlemen Mohsen Basurah.
  • RUU 55 pasal akan diserahkan kepada Ketua Dewan Kepresidenan Rashad Al-Alimi untuk pengesahan, sekaligus mengkriminalkan aktivitas, pendanaan, pasokan senjata, serta mengatur penyitaan aset terkait Houthi.
  • Parlemen menyebut langkah ini sebagai kewajiban nasional di tengah perang berlanjut; AS juga telah menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris pada 4 Maret 2025.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Parlemen Yaman telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris. Dalam pernyataannya, parlemen Yaman mengatakan, keputusan tersebut telah disetujui oleh semua anggota dalam pertemuan virtual yang dilakukan pada Senin (16/11/2026) kemarin. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Yaman, Mohsen Basurah. 

RUU ini juga akan menetapkan seluruh aktivitas, pendanaan, dan pasokan senjata terhadap Houthi sebagai aktivitas kriminal. Oleh karena itu, parlemen Yaman mengatakan, setiap pihak atau negara yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dengan Houthi akan dianggap telah melakukan tindakan kriminal.  

1. RUU akan diserahkan ke Ketua Dewan Kepresidenan Yaman

potret Ketua Dewan Kepresidenan Yaman, Rashad Al-Alimi (commons.wikimedia.org/President of the Russian Federation)

Selanjutnya, draf akhir dari RUU tadi akan diserahkan ke Ketua Dewan Kepresidenan Yaman, Rashad Al-Alimi, untuk ditinjau dan disahkan menjadi undang-undang (UU). Parlemen Yaman mengatakan akan segera mengumumkan UU tersebut jika sudah disahkan oleh Al-Alimi. 

RUU tersebut berisi 55 pasal yang tersebar di sembilan bab. Bab-bab tersebut membahas sejumlah aspek strategis yang ada di Yaman, seperti politik, militer, urusan sipil, dan Houthi. RUU ini juga mengatur pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan milisi pemberontak tersebut.  

2. Persetujuan RUU soal Houthi dianggap sebagai kewajiban

ilustrasi rancangan undang-undang (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA)

Parlemen Yaman mengatakan, persetujuan RUU soal Houthi tadi merupakan kewajiban nasional yang harus dijalankan. Sebab, Houthi merupakan milisi yang kerap melakukan pemberontakan terhadap pemerintah resmi Yaman sehingga mereka pantas dianggap sebagai kelompok teroris. Apalagi, keberadaan Houthi juga telah mengancam keamanan nasional di Yaman.

Hingga saat ini, perang saudara antara Yaman dan Houthi masih berlanjut. Kedua pihak masih saling bertukar serangan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pernyataan terbarunya pada Senin, angkatan bersenjata Yaman mengatakan, pihaknya sudah meluncurkan 661 serangan udara ke pasukan Houthi dalam beberapa jam terakhir. Serangan tersebut telah menewaskan 173 anggota dari milisi tersebut. 

3. Houthi sudah dianggap sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara

potret logo milisi Houthi Yaman (commons.wikimedia.org/hstoops)

Houthi sendiri sebetulnya sudah dianggap sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara. Salah satunya oleh Amerika Serikat (AS). Dilansir laman resmi Gedung Putih, Negeri Paman Sam resmi menetapkan milisi tersebut sebagai organisasi teroris pada 4 Maret 2025 lalu. Keputusan ini diambil tidak lama setelah Donald Trump resmi menjabat lagi sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

“Perintah ini memulai suatu proses di mana Ansar Allah, yang juga dikenal sebagai Houthi, akan dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing, sesuai dengan pasal 219 INA (8 USC 1189). Didukung oleh Pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC-QF) yang mempersenjatai dan melatih organisasi teroris di seluruh dunia, Houthi telah menembaki kapal perang angkatan laut AS puluhan kali sejak 2023. Tindakan itu membahayakan personel militer Amerika,” demikian bunyi pernyataan resmi Gedung Putih pada Januari 2025. 

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More