DK PBB Kunjungi Mali, Desak Pemilihan Diadakan Februari
Pertemuan delegasi PBB dengan pemerintah Mali pada 24/10/2021. (twitter.com/MINUSMA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengunjungi Mali pada hari Minggu (24/10/2021), mendesak agar segera dilaksanakan pemilu pada bulan Februari mendatang. Hal ini dilakukan guna memenuhi kesepakatan yang dicapai dengan blok regional Afrika Barat setelah kudeta tahun lalu.
Africanews melaporkan, delegasi PBB yang dipimpin oleh para duta besar dari AS, Prancis dan Niger, tiba di Bamako, ibu kota Mali, dalam rangka bertemu partai politik dan perwakilan masyarakat sipil di selama akhir pekan untuk menilai kemajuan Mali kembali ke demokrasi setelah penggulingan Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada Agustus 2020.
1. Pembicaraan mengenai reformasi nasional akan diadakan Desember
Delegasi DK PBB saat mengunjungi Mali pada 24/10/2021. (twitter.com/Martin Kimani)Melansir AP News, pihak berwenang Mali mengatakan setelah pertemuan dengan misi DK PBB bahwa mereka ingin mengatur pertemuan yang diadakan pada bulan Desember diantara faksi-faksi Mali untuk menentukan jalannya pemilihan.
“Pihak berwenang Mali telah berbicara kepada kami tentang pertemuan ini sebagai prasyarat untuk pemilihan. Pertemuan-pertemuan ini akan berlangsung pada bulan Desember,” kata Abdou Abarry, duta besar Niger untuk PBB yang merupakan bagian dari delegasi.
“Kami tidak menentangnya, tetapi hanya bersikeras bahwa itu tidak menunda akhir transisi dan memberi orang Mali kesempatan untuk memilih pemimpin mereka”, lanjutnya.
Presiden transisi, Kolonel Assimi Goita, juga meyakinkan para delegasi bahwa pemerintahan transisi tidak dibentuk untuk tetap berkuasa sepenuhnya dan berkomitmen akan membuat keputusan apapun demi kepentingan rakyat Mali semata.
2. Mali sebelumnya mengatakan bisa menunda pemilihan
Martin Kimani saat melakukan penghormatan terhadap pasukan MINUSMA yang gugur dalam tugas. (twitter.com/Martin Kimani)Editor’s picks
Pada bulan September, otoritas pemerintah transisi menyebut Mali dapat menunda pemilihan presiden dan legislatif yang ditetapkan pada Februari mendatang untuk menghindari validitasnya diperebutkan. Dalam sebuah wawancara dengan Radio France International yang dikutip dari Reuters, Choguel Maiga, Perdana Menteri interim, mengatakan bahwa tanggal tersebut dapat ditunda dua minggu, dua bulan, atau beberapa bulan.
"(Kalender pemilihan) didasarkan pada persyaratan ECOWAS tanpa menanyakan langkah praktis apa yang harus diambil untuk sampai ke sana. Hal utama bagi kami adalah kurang berpegang pada 27 Februari daripada mengadakan pemilihan yang tidak akan diperebutkan", kata Maiga.
ECOWAS tidak menanggapi pernyataan itu. Sebelumnya, blok itu mengatakan akan menjatuhkan sanksi, termasuk pembekuan aset, kepada siapa pun yang menunda persiapan pemilihan Mali.
Baca Juga: Mali Minta Petinggi Muslim Mulai Negosiasi dengan Al Qaeda
3. Prancis mengatakan sulit memerangi terorisme tanpa stabilitas politik
Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Prancis (twitter.com/Jean-Yves Le Drian)Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB mengatakan bahwa upaya militer Prancis untuk memerangi terorisme di wilayah Sahel tidak berkelanjutan tanpa stabilitas politik dan tanpa adanya penghormatan terhadap proses demokrasi.
"Saya secara khusus memikirkan jadwal pemilihan di Mali, yang harus diperhatikan dengan ketat," katanya dalam sebuah pernyataan video pada pertemuan PBB, dikutip dari Reuters.
Le Drian juga menyinggung keputusan Mali yang hampir menyewa tentara bayaran Wagner dari Rusia untuk membantu memerangi para gerilyawan. Keterlibatan tentara bayaran itu memicu oposisi Prancis yang mengatakan bahwa kehadiran Prancis tidak sesuai apabila Mali tetap melanjutkan kesepakatan itu.
Diduga bahwa keputusan Mali dalam menyewa tentara bayaran dilandasi karena Mali menuduh Prancis mengabaikannya. Sebelumnya pada bulan Juni, Prancis memutuskan untuk mulai menarik 5.000 pasukannya dari wilayah Sahel.
Baca Juga: Tersinggung Pernyataan Macron, Mali Panggil Dubes Prancis
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
