Kelompok HAM Pertanyakan Rencana Pemilu yang Adil di Libya
Ketua Human Right Watch, Kenneth Roth. (instagram.com/goodwindsuzy)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kelompok hak asasi terkemuka pada Kamis (12/11/2021) mempertanyakan apakah otoritas Libya dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil di tengah kurangnya supremasi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pernyataan Human Rights Watch (HRW) dilayangkan pada malam konferensi internasional tentang Libya di Paris di mana para pemimpin dunia dan tetangga Libya mendorong agar pemilihan diadakan sesuai jadwal yaitu 24 Desember.
“Pertanyaan utama yang harus ditanyakan para pemimpin di KTT adalah: dapatkah otoritas Libya memastikan lingkungan yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan intimidasi pemilih, kandidat, dan partai politik?” kata pihak HRW, dilansir AP News.
1. Mengkritik UU pembatasan di Libya
Pengunjuk rasa di Libya. (twitter.com/The Libya Observer)HRW mengkritik apa yang disebut sebagai undang-undang pembatasan Libya yang merusak kebebasan berbicara dan berserikat, serta kehadiran kelompok-kelompok bersenjata yang dituduh mengintimidasi, menyerang dan menahan wartawan dan aktivis politik.
Mereka meminta otoritas sementara Libya untuk mencabut semua undang-undang yang membatasi menjelang pemilihan serta untuk menunjukkan komitmen yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban pejuang lokal dan asing yang melakukan kejahatan selama konflik sipil Libya.
“Pemilu mendatang adalah kesempatan untuk pengaturan ulang yang sangat dibutuhkan di Libya dan para pemimpin internasional harus mengambil kesempatan untuk memastikan bahwa ketika rakyat Libya pergi untuk memilih, mereka memiliki kesempatan terbaik untuk memilih presiden dan parlemen baru mereka dengan cara yang bebas dan adil,” kata HRW dalam pernyataannya.
2. Presiden Mesir akan hadir dalam konferensi
Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi (twitter.com/Abdelfattah Elsisi)Melansir Reuters, presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi akan berangkat ke Paris untuk menghadiri konferensi tentang Libya pada hari Jumat. Konferensi ini diselenggarakan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lainnya untuk membahas rencana pemilihan Libya 24 Desember mendatang.
Editor’s picks
Mesir yang mengincar peluang ekonomi di Libya dan telah kembali hadir di ibu kota Tripoli, telah menyerukan agar pemilihan tetap dilanjutkan meskipun ada perselisihan mengenai rencana pemilihan di antara faksi-faksi Libya.
Mesir mendukung pasukan yang berbasis di Libya timur di bawah komandan militer Khalifa Haftar setelah pemungutan suara sebelumnya pada tahun 2014. Sejak saat itu, konflik secara efektif membagi negara itu antara kubu timur dan barat yang saling bersaing.
Baca Juga: Paus Fransiskus Minta UE Tidak Kirim Balik Migran ke Libya
3. KTT akan dibuka pada hari Jumat
Presiden Prancis, Emanuel Macron, di pertemuan iklim Athena 2021. (twitter.com/Derek Gatopoulos)Al Jazeera melaporkan, presiden Prancis, Emmanuel Macron, diperkirakan akan membuka konferensi tingkat tinggi Libya pada hari Jumat, diikuti oleh para pemimpin dari sekitar 20 negara termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Libya telah dilanda kekacauan sejak penggulingan Muammar Gaddafi yang didukung oleh pasukan NATO pada 2011 silam. Gaddafi ditangkap lalu dibunuh oleh sebuah kelompok bersenjata.
Proses perdamaian PBB juga mengarah pada pembentukan pemerintahan interim dengan mengangkat Abdul Hamid Dbeibah sebagai perdana menteri. Dia bersumpah untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Desember mendatang, tetapi pengamat mengatakan dia mungkin mempertimbangkan ulang untuk ikut dalam pemilihan itu.
Perselisihan tentang dasar hukum untuk pemilihan, serta tanggal dan kualifikasi untuk kandidat, telah mengancam untuk menggagalkan proses perdamaian yang dipandang sebagai harapan terbaik Libya dalam beberapa tahun untuk mengakhiri ketidakstabilan dan kekerasan kronis.
Badan legislatif seharusnya menyepakati kerangka konstitusional agar pemilihan bisa berlangsung, termasuk kandidat presiden dan kekuasaan yang harus dimiliki presiden.
Baca Juga: 6 Migran Tewas Ditembak Pasukan Libya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
