Mulai Rekonsiliasi, Sudan Cabut Darurat Militer Usai Kudeta Tahun Lalu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, telah mencabut keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta pada 25 Oktober tahun lalu.
Pencabutan tersebut diumumkan oleh Dewan Kedaulatan yang diketuai oleh Burhan sendiri, pada Minggu (29/5/2022). Burhan mengaku telah mengeluarkan dekrit yang mengangkat keadaan darurat secara nasional, dilansir Al Jazeera.
Dewan juga mengatakan bahwa keputusan itu diambil untuk menciptakan suasana yang tepat untuk dialog yang bermanfaat, serta untuk mencapai stabilitas selama masa transisi.
1. Pencabutan setelah diminta oleh PBB
Keputusan pada Minggu diambil setelah Burhan mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan dan Pertahanan, yang merupakan badan tertinggi Sudan soal keamanan, menurut Africa News
Pejabat militer tersebut merekomendasikan pencabutan keadaan darurat dan pembebasan tahanan yang dipenjara di bawah undang-undang darurat.
Langkah itu juga diambil usai perwakilan khusus PBB Volker Perthes, menyerukan penghapusan keadaan darurat setelah pembunuhan dua pengunjuk rasa selama protes antikudeta pada Sabtu.
Baca Juga: Ethiopia Resmikan Bendungan Sungai Nil, Mesir dan Sudan Terancam
2. Keadaan darurat diberlakukan sejak penggulingan Hamdok
Editor’s picks
Burhan menyatakan, keadaan darurat diberlakukan setelah membubarkan kabinet transisi yang dipimpin Abdalla Hamdok pada tahun lalu.
Pada Minggu, pejabat militer juga merekomendasikan untuk mengizinkan kembali Al Jazeera untuk beroperasi di Sudan, setelah pihak berwenang melarangnya pada bulan Januari.
Sudan telah terhuyung-huyung dari kerusuhan yang semakin dalam sejak Burhan memimpin kudeta 25 Oktober. Ia membalikkan transisi yang rapuh setelah penggulingan Omar al-Bashir pada 2019.
3. Tindakan Burhan mendapat kecaman dari berbagai negara
Pengambilalihan militer telah memicu kecaman internasional yang meluas. Pemerintah Barat bahkan menunda pemberian bantuan sambil menunggu dimulainya kembali transisi ke pemerintahan sipil.
Sudan, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, juga harus menghadapi krisis ekonomi karena pembatasan internasional selama beberapa dekade dan salah urus di bawah Bashir.
PBB, bersama dengan Uni Afrika dan Intergovernmental Authority on Development (IGAD), telah mendorong fasilitasi pembicaraan yang dipimpin Sudan untuk menyelesaikan krisis.
Burhan telah berjanji untuk membebaskan tahanan politik untuk mengatur panggung pembicaraan di antara faksi-faksi Sudan. Bulan lalu, pihak berwenang Sudan membebaskan beberapa pemimpin sipil anti-kudeta yang ditangkap dalam tindakan keras itu.
Baca Juga: Ngeri! Pasien Rumah Sakit Sudan Tewas Tertembak Peluru Nyasar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.