Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi bendera Zimbabwe
ilustrasi bendera Zimbabwe (Pixabay/David_Peterson)

Intinya sih...

  • Perubahan RUU pemilu disebut untuk memperkuat akuntabilitas ZEC

  • Partai Zanu PF alami perpecahan soal rencana perpanjangan jabatan Mnangagwa

  • Mnangagwa menang pemilu 2023 secara kontroversial

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kabinet Pemerintahan Zimbabwe mengusulkan rencana untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Dengan ini, Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa dapat memerintah hingga 2030. 

“Rancangan Undang-Undang (RUU) ini akan dikirimkan ke Parlemen Zimbabwe dan dipublikasikan di laman resmi sebelum dimulainya masa diskusi secara resmi,” tutur Menteri Hukum Zimbabwe, Ziyambi Ziyambi, dilansir Business Insider Africa, Kamis (12/2/2026). 

Pekan lalu, Mnangagwa mengungkapkan pernyataan kontroversial yang mendukung perampasan tanah dari petani kulit putih. Kebijakan itu yang membuat Zimbabwe harus menghadapi tantangan ekonomi selama bertahun-tahun. 

1. Perubahan RUU pemilu disebut untuk memperkuat akuntabilitas ZEC

Ziyambi mengungkapkan bahwa ini akan memastikan Mnangagwa dapat memerintah hingga 2030 dan menjaga stabilitas politik. Selain itu, berfungsi memperkuat tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Zimbabwe (ZEC) dalam menetapkan batasan. 

“Perubahan ini berfungsi memperkuat konstitusi pemerintahan, klarifikasi peran, dan mendorong stabilitas politik, dan meningkatkan efisiensi arsitektur sebuah negara,” terangnya, dikutip dari New Zimbabwe.

Selain itu, pemenang pemilihan presiden (pilpres) hanya dapat dipastikan terpilih apabila mendapatkan suara mayoritas. Jika tidak ada pihak yang menang secara mutlak, maka akan dilanjutkan pada pilpres putaran berikutnya. 

2. Partai Zanu PF alami perpecahan soal rencana perpanjangan jabatan Mnangagwa

Pekan lalu, mantan anggota Partai Zanu PF, Blessed Runesu Geza menyatakan penolakan rencana perpanjangan jabatan Mnangagwa hingga 2030. Sebelum meninggal dunia di Afrika Selatan pekan lalu, Geza sudah menyuarakan penolakannya kepada pemerintahan Mnangagwa sejak Maret 2025. 

Menanggapi kabar meninggalnya Geza, pemimpin oposisi Zimbabwe, Nelson Chamisa mengucapkan belasungkawa. Ia pun mengungkapkan akan memperjuangkan penolakan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun. 

Sejak 2013, Zimbabwe sudah membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode selama 5 tahun. Namun, terdapat upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden di negara Afrika bagian selatan tersebut. 

3. Mnangagwa menang pemilu 2023 secara kontroversial

Mnangagwa memenangkan pilpres Zimbabwe secara berturut-turut pada 2018 dan 2023 di tengah tuduhan kecurangan. Ia pun dituding melakukan korupsi yang hanya menguntungkan pendukungnya untuk melanggengkan kekuasaannya. 

Politikus oposisi Zimbabwe, David Coltart menolak amandemen ini dan mendorong agar segala bentuk perubahan UU dilakukan lewat referendum. Langkah dari kabinet pemerintahan disebut untuk menghindari referendum. 

“Mereka tahu bahwa jika diselenggarakan referendum, mereka akan gagal. Maka mereka melakukan apa yang bisa lewat kekuasaan untuk mencegah referendum terjadi,” katanya, dikutip dari Africa News.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team