[OPINI] Berbanggalah Wibu: Reformasi Kita dikawal Jepang
Ketika negara lain kabur, Jepang mendampingi Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Berbanggalah wahai para wibu, tak banyak yang tahu reformasi di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 bisa kita lalui dengan mulus hingga hari ini tak bisa lepas dari peran Jepang.
Setidaknya tak hanya saya yang menyatakan demikian, Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) di masa Mbah Soeharto menyatakan ketika negara lain meninggalkan Indonesia di saat krisis, hanya Jepang yang memilih bertahan.
Mungkin tak banyak yang ingat dengan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto pada 8 Januari 1997 ke Jakarta. Kunjungan Ryutaro saat itu adalah rangkaian lawatannya ke negara Asia Tenggara menjelang krisis ekonomi di Asia.
Lalu apa yang dilakukan Jepang pasca kunjungan PM Ryutaro?
Bikin tandingan IMF
Tidak banyak yang ingat, sejak krisis melanda Asia pada semeter kedua 1997, Jepang yang diwakili Menteri Keuangan Hiroshi Mitsuzuka dan Wakil Menteri Keuangan Eisuke Sakakibara dalam pertemuan G-7 di Hong Kong pada September 1997 mengajukan proposal Asian Monetary Fund (AMF).
AMF adalah bentuk kerjasama negara-negara Asia yang menyediakan bantuan keuangan jangka pendek bagi negara yang mengalami permasalahan finansial. AMF diharapkan menciptakan stabilitas finansial di kawasan Asia dan mencegah datangnya ancaman krisis finansial di masa mendatang. Namanya mirip IMF, karena memang ditujukan untuk melengkapi IMF.
Serupa halnya Bank Pembangunan Asia (ADB) yang merupakan lembaga keuangan antar negara, AMF dirancang bersifat multilateral. Jepang bertindak sebagai penyedia dana utama sebesar US$100 miliar, sementara dana patungan dikumpulkan dari beberapa negara a.l Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Hong Kong, Korea, dan Australia.
Dana AMF yang terkumpul akan digunakan untuk pembiayaan perdagangan dan dukungan neraca pembayaran bagi negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Usulan MF termasuk revolusioner karena selain syarat pengucuran yang relatif sangat mudah, sejak kalah Perang Dunia II, Jepang di bawah ketiak Amerika Serikat.
Baca Juga: [OPINI] Pemilu 2019: Tahun Suram Kebebasan Berpendapat?
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.