RUU EBET dan Kaitannya dalam Optimalisasi Energi Surya

Penggunaan energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil diketahui menyumbang sejumlah dampak jangka panjang yang destruktif. Antara lain emisi gas rumah kaca (GRK), polutan udara yang berakibat fatal terhadap kesehatan penghirupnya, serta pencemaran air dan tanah akibat proses ekstraksi dan transportasi bahan bakar fosil tersebut.

Di samping dampaknya yang mengkhawatirkan, cadangan minyak saat ini pun sudah mulai menipis. Hal tersebut tentu mendesak pemerintah untuk segera mencari energi alternatif demi kelangsungan hidup negara.

Sebagai negara tropis dengan sinar matahari yang bersinar di sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam optimalisasi energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan target bauran energi terbarukan (EBT) sebanyak 23 persen pada 2025, dan menuju Indonesia zero carbon emission (netral karbon) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Demi mencapai target di atas, komisi VII DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT), yang kemudian berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dan sudah memasuki tahap harmonisasi.

Dilansir keterangan kementerian ESDM pada rapat pleno 17 Maret 2022, energi baru yang disematkan dalam RUU tersebut mencakup energi nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification), dan Sumber Energi Baru lainnya. 

Hal-hal yang perlu disorot dalam RUU EBET

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu energi baru yang dicakupkan dalam RUU adalah batu bara tergaskan (coal gasification). Padahal, menurut studi yang dilakukan oleh National Renewable Energy Laboratory (NREL), emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari proses gasifikasi batubara pada energi baru jauh lebih tinggi dibandingkan energi terbarukan.

Seharusnya, dalam RUU EBET ini, kerangka regulasinya harus lebih fokus dalam memprioritaskan akselerasi energi terbarukan, dan tidak mencampuradukkan RUU EBET dengan energi fosil yang disisipkan dalam kategori energi baru. 

Kemudian, terkait energi nuklir yang ikut disematkan dalam RUU EBET dalam definisi energi baru. Hal ini dirasa kurang tepat,  dan akan lebih efisien untuk urusan energi nuklir ini, jika pemerintah lebih fokus pada revisi UU 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Lagi pula, pembangunan PLTN berdasarkan roadmap pemerintah, masih lama (mulai setelah 2025, menurut Kementrian ESDM), sehingga pemerintah punya waktu yang cukup banyak untuk merevisi UU 10 tahun 1997. Tidak ada urgensi untuk memasukkan energi nuklir dalam RUU ini.

Selain itu, PLTN membutuhkan zona eksklusif yang luas ditambah limbah radioaktifnya yang berbahaya juga harus dipikirkan matang-matang. Belum lagi faktor risiko kecelakaan reaktor nuklir yang tentu tidak main-main dampaknya.

Tentu hal-hal ini akan memperlambat upaya mencapai target bauran energi terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025, sebab fokus pemerintah akan tercerai berai. Apalagi RUU ini ditargetkan untuk selesai sebelum pelaksanaan KTT G-20 di Bali pada November mendatang.

Dalam upaya dekarbonisasi menuju Indonesia netral karbon, RUU EBET sebagai dasar hukum dirasa harus lebih fokus terhadap energi terbarukan sehingga dapat memaksimalkan investasi dalam optimalisasi energi terbarukan. Kemudian, regulasi pemberian insentif kepada para pengguna energi terbarukan juga harus diatur demi merangsang minat warga perseorangan maupun badan usaha untuk turut beralih energi.

Selain itu, untuk menunjang efektifitas dan efisiensi RUU EBET, komisi VII DPR RI selaku perumus UU harus turut mempertimbangkan saran ilmiah dan teknis dari para ahli sekaligus menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan demi menunjang keadilan ekonomi dan sosial. 

Indonesia sebagai presidensi KTT G-20, harus sudah memiliki UU EBET yang praktis dan efisien dalam implementasinya dan dapat dibanggakan dari sisi substansinya. 

Upaya optimalisasi energi surya dengan menyediakan SDM berkualitas

Menimbang potensi Indonesia dalam memanfaatkan energi surya, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mematok target kapasitas PLTS sebesar 6,5 GW di 2025. Hal ini tentu membuka ruang bagi tingginya permintaan PLTS. Bahkan RUEN pun menyatakan untuk pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30 persen dari luas atap seluruh bangunan pemerintah, dan sebesar 25 persen dari luas atap bangunan rumah mewah. 

Hal ini tentu harus diimbangi dengan kualitas kesiapan SDM yang memadai. Untuk perawatan, implementasi, dan pengembangan PLTS saja, mekanismenya sangat rumit. Walaupun bersifat modular, pengetahuan seputar PLTS ini harus disebarkan untuk meningkatkan paham literasi masyarakat.

Jika kita pikirkan lebih jauh, generasi muda adalah yang paling terdampak dalam gerakan transisi energi ini. Oleh karena itu, ada baiknya jika pemerintah menerapkan kurikulum bidang energi terbarukan pada institusi pendidikan, mengganyang program dan seminar bidang energi terbarukan, serta menyediakan pelatihan-pelatihan masyarakat misalnya dengan bekerjasama dengan universitas dan lembaga terkait. 

Hal ini akan mendorong kualitas instalasi PLTS yang baik, dan berujung pada pembukaan lapangan kerja baru.

Manfaatkan momentum G20 ini untuk menyuarakan 1000 Aspirasi Indonesia Muda terkait pentingnya agenda transisi energi di Indonesia secara maksimal, demi meningkatkan kesadaran lingkungan dan pengetahuan terkait pemanfaatan energi terbarukan.

Tersemat harapan besar dalam tema Recover Together, Recover Stronger. Diharapkan dengan momentum ini, Indonesia bisa segera pulih dan bangkit bersama, menjadi lebih tangguh dalam menanggulangi krisis berbagai bidang. Tentu diharapkan adanya aksi nyata dalam tema yang diusung tersebut, dan bukan sebagai semboyan belaka.

Baca Juga: G20 Indonesia Siap Hasilkan Platform Pendanaan Transisi Energi