4 Negara yang Pernah Dikuasai Perusahaan Swasta, Bukan Pemerintah!

Museum Fatahillah sekitar tahun 1860-1872 (commons.wikimedia.org/Woodbury & Page)

Hindia Belanda, yang kini kita kenal sebagai Indonesia, pernah berada di bawah kendali sebuah perusahaan swasta raksasa bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dilansir dari laman Britannica, VOC bukan sekadar perusahaan dagang biasa, melainkan sebuah entitas dengan kekuatan militer dan politik yang mampu menguasai wilayah luas di Nusantara sejak awal abad ke-17.

VOC mendirikan pusat operasinya di Batavia (sekarang Jakarta) dan memainkan peran utama dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah serta ikut campur dalam politik lokal demi memperkuat monopoli dan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Kehadiran VOC di Hindia Belanda bukan hanya soal perdagangan, melainkan juga soal penguasaan wilayah yang berlangsung selama hampir dua abad. Perusahaan ini memiliki kekuatan militer sendiri, membangun benteng, dan membuat perjanjian politik yang menguntungkan mereka.

Namun, meskipun VOC sempat menjadi penguasa de facto di wilayah ini, praktik korupsi dan persaingan sengit akhirnya membuat perusahaan ini bangkrut pada akhir abad ke-18. Setelah itu, kekuasaan atas wilayah Hindia Belanda beralih ke pemerintah Belanda, menandai berakhirnya era penguasaan perusahaan swasta di Indonesia.

Lambang perusahaan British East India Company (commons.wikimedia.org)

India pernah dikuasai oleh British East India Company (EIC), sebuah perusahaan swasta yang awalnya bergerak di bidang perdagangan namun kemudian menguasai wilayah luas di anak benua tersebut. Dilansir dari laman National Geographic, setelah kemenangan dalam Pertempuran Plassey pada 1757, EIC mulai mengambil alih kendali politik dan administrasi di Bengal, serta secara bertahap memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah lain di India.

Perusahaan ini bahkan memiliki pasukan militer besar yang memungkinkan mereka mengendalikan hampir setengah wilayah India dan mendikte kebijakan pemerintahan di sana.

Kekuasaan EIC tidak hanya terbatas pada aktivitas dagang, tetapi juga merambah ke pengelolaan pemerintahan dan pengumpulan pajak yang sering kali menimbulkan penderitaan bagi rakyat lokal. Perusahaan ini dikenal melakukan eksploitasi ekonomi, seperti memaksakan sistem agraria yang merugikan petani dan memicu kelaparan, serta terlibat dalam perdagangan opium yang berdampak luas hingga ke Tiongkok.

Setelah pemberontakan besar pada 1857, pemerintah Inggris mengambil alih kendali langsung atas India, mengakhiri era penguasaan perusahaan swasta dan memulai pemerintahan kolonial Inggris yang dikenal sebagai British Raj.

Logo British South Africa Company dengan latar peta wilayah koloninya di Afrika bagian selatan (commons.wikimedia.org)

Zimbabwe dan Zambia pernah berada di bawah kendali British South Africa Company (BSAC), sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh Cecil Rhodes dan mendapat mandat resmi dari Kerajaan Inggris untuk mengelola serta mengeksploitasi wilayah di Afrika bagian selatan. Dilansir dari laman Rhodesian Study Circle, BSAC memperoleh piagam kerajaan pada tahun 1889 yang memberinya hak untuk menguasai dan mengatur wilayah kedua negara itu.

Perusahaan ini tidak hanya menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengambil alih fungsi pemerintahan serta membentuk pasukan paramiliter untuk menaklukkan dan mengendalikan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah tersebut.

Selama masa kekuasaannya, BSAC membentuk sistem administrasi gabungan sipil dan militer untuk mengelola kekayaan alam di wilayah Zimbabwe dan Zambia. Fokus utama mereka adalah tambang, terutama emas di Mashonaland, meski keuntungan terbesar justru datang dari tambang tembaga di utara.

Pada 1923, BSAC menyerahkan pemerintahan Southern Rhodesia kepada pemerintah kolonial Inggris, meski masih mempertahankan hak atas beberapa sumber daya. Keberadaan BSAC menjadi bukti kuat bahwa perusahaan swasta bisa mengendalikan aspek politik dan ekonomi suatu wilayah selama bertahun-tahun.

Ilustrasi kantor Hudson’s Bay Company di Honolulu pada abad ke-19 (commons.wikimedia.org/Paul Emmert)

Hudson’s Bay Company (HBC) pernah memegang kendali atas wilayah yang sangat luas di Kanada, mencakup area yang disebut Rupert’s Land, sekitar 15 persen dari daratan Amerika Utara. Dilansir dari The Canadian Encyclopedia, HBC didirikan pada tahun 1670 melalui piagam resmi dari Kerajaan Inggris, dan sejak awal diberi wewenang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk mengelola wilayah tersebut secara administratif.

Sebagai perusahaan dagang, HBC membangun jaringan pos perdagangan yang tersebar di berbagai penjuru wilayah, sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Perusahaan ini juga menjalin hubungan strategis dengan komunitas pribumi untuk memperkuat aktivitas perdagangannya, terutama dalam industri bulu yang menjadi andalan ekonomi saat itu.

Selama berabad-abad, HBC mengelola wilayah tersebut dengan menggabungkan kegiatan bisnis dan kekuasaan administratif, sehingga berperan sebagai penguasa de facto sebelum wilayah ini resmi menjadi bagian dari Kanada.

Namun, pada akhir abad ke-19, melalui proses penyerahan wilayah yang dikenal sebagai Surat Penyerahan Diri, pemerintah Kanada mengambil alih kendali penuh atas Rupert’s Land. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam pembentukan negara Kanada modern dan menandai berakhirnya dominasi perusahaan swasta dalam pengelolaan wilayah tersebut.

Fakta bahwa perusahaan swasta pernah menguasai negara menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ekonomi dalam sejarah. Meski kekuasaan itu telah berakhir, jejaknya masih membekas hingga kini.