4 Negara yang Pernah Gunakan Konsultasi Spiritual untuk Pemerintahan
- Amerika Serikat: Nancy Reagan berkonsultasi dengan astrolog Joan Quigley untuk menentukan jadwal Presiden Reagan, termasuk pengaruhnya terhadap kebijakan politik terhadap Uni Soviet.
- Thailand: Astrologi dan spiritualitas berpengaruh dalam ritual kenegaraan, penobatan raja, dan kebijakan penting di pemerintahan Thailand.
- Haiti: Praktik Vodou memengaruhi budaya, politik, dan pengambilan keputusan di Haiti, bahkan diakui sebagai agama resmi pada tahun 2003.
Spiritualitas dan pemerintahan mungkin terdengar seperti dua hal yang berbeda. Namun dalam beberapa kasus, keduanya pernah berjalan beriringan. Tak hanya jadi urusan pribadi, praktik konsultasi spiritual bahkan sempat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan politik oleh sejumlah pemimpin negara.
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua negara mengandalkan pertimbangan rasional atau sains semata untuk menentukan arah kebijakan. Penasaran negara mana saja yang pernah melakukan konsultasi spiritual dalam pemerintahan? Yuk, simak ulasannya berikut ini!
1. Amerika Serikat
Kasus Nancy Reagan dan astrolog Joan Quigley menjadi salah satu cerita paling terkenal mengenai penggunaan konsultasi spiritual dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dilansir dari laman Weird Darkness, setelah upaya pembunuhan terhadap Presiden Ronald Reagan pada 1981, Nancy Reagan, yang merupakan istri Presiden Reagan, merasa sangat khawatir dan kemudian mulai rutin berkonsultasi dengan Quigley, seorang astrolog dari San Francisco, untuk menentukan waktu yang dianggap aman bagi aktivitas presiden, mulai dari jadwal perjalanan hingga konferensi pers.
Pengaruh Quigley bahkan dikabarkan turut berperan dalam mendorong perubahan sikap Reagan terhadap Uni Soviet, termasuk selama KTT Reykjavik yang bersejarah pada 1986.
Pengungkapan hubungan ini baru terjadi pada 1988 melalui memoar mantan Kepala Staf Gedung Putih Donald Regan, yang menyatakan hampir setiap keputusan penting keluarga Reagan dikonsultasikan dengan Quigley.
Meski Nancy Reagan dan Presiden Reagan membantah bahwa astrologi memengaruhi kebijakan politik, Joan Quigley sendiri mengklaim dalam bukunya yang berjudul What Does Joan Say? My Seven Years as White House Astrologer to Nancy and Ronald Reagan bahwa dia bertanggung jawab atas penentuan waktu berbagai acara penting, termasuk debat presiden dan perjalanan luar negeri.
Dalam memoarnya yang diterbitkan pada 1990, Quigley menjelaskan bagaimana nasihat astrologinya memengaruhi jadwal dan keputusan di Gedung Putih selama masa jabatan Reagan, termasuk penentuan waktu pidato kenegaraan dan pertemuan penting lainnya.
2. Thailand
Thailand dikenal sebagai negara yang sangat kental dengan pengaruh spiritual dan astrologi dalam kehidupan sehari-hari maupun pemerintahan. Dilansir dari Reuters, astrologi di Thailand bukan hanya sekadar ramalan pribadi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ritual kenegaraan, termasuk penentuan tanggal dan waktu upacara penobatan raja.
Ahli nujum kerajaan secara tradisional menghitung horoskop Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk memastikan puncak upacara penobatan berlangsung pada waktu yang dianggap paling menguntungkan secara spiritual.
Pengaruh astrologi ini juga merambah ke ranah pemerintahan dan budaya politik Thailand. Raja dan pejabat tinggi sering mengandalkan nasihat astrolog untuk menentukan waktu pelaksanaan kebijakan penting dan acara kenegaraan. Tradisi ini berakar dari perpaduan antara ajaran Brahmana dan Buddha yang telah berlangsung selama ratusan tahun.
Kepercayaan ini tidak hanya terbatas pada kalangan istana, tetapi juga menyatu dengan praktik spiritual masyarakat luas, yang meyakini bahwa harmoni antara tindakan manusia dan kekuatan kosmik dapat membawa keberuntungan serta menghindarkan dari malapetaka.
3. Haiti
Haiti merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan kuat antara spiritualitas dan pemerintahan melalui praktik Vodou, sebuah agama tradisional yang berakar dari warisan Afrika dan sangat memengaruhi budaya serta politik negara tersebut.
Dilansir dari laman Global Press Journal, meskipun Vodou pernah dilarang dan ditekan oleh pemerintah Haiti pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 demi mendukung dominasi Katolik, pengaruhnya tetap kuat di kalangan masyarakat luas, bahkan menjadi simbol perlawanan dan identitas nasional sejak Revolusi Haiti pada 1791.
Baru pada tahun 2003, Presiden Jean Bertrand Aristide secara resmi mengakui Vodou sebagai agama yang sah di Haiti, menandai perubahan sikap pemerintah terhadap praktik spiritual ini.
Dalam konteks pemerintahan, Vodou tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi juga berperan dalam politik dan pengambilan keputusan. Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2023, pemerintah Haiti memasukkan perwakilan Vodou dalam Dewan Pemilihan Sementara, yang mengatur administrasi pemilu, sebagai bentuk pengakuan terhadap peran agama ini dalam kehidupan sosial-politik.
Namun, meski ada pengakuan resmi, para praktisi Vodou masih menghadapi diskriminasi sosial dan tantangan dalam mendapatkan dukungan pemerintah yang setara dengan agama lain seperti Katolik dan Protestan.
4. Filipina
Filipina pernah menggunakan konsultasi spiritual dalam pemerintahan, terutama melalui peran tokoh agama dan pemimpin spiritual dalam komunitas Muslim Moro di wilayah selatan. Dilansir dari Philstar, para pemimpin agama di Filipina aktif memberikan panduan moral dan spiritual dalam berbagai momen penting politik dan sosial, termasuk dalam upaya melawan penindasan serta mendorong perdamaian di Mindanao.
Bahkan, Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan kabinetnya pernah mengadakan sesi “spiritual and planning” yang difasilitasi oleh tokoh agama Katolik sebagai bentuk pembinaan spiritual bagi para pejabat negara untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan komitmen moral.
Selain itu, menurut laman Herald Malaysia juga menegaskan bahwa para pemimpin agama di wilayah selatan Filipina secara rutin memperkuat komitmen mereka terhadap perdamaian dan keadilan, menjadi mediator penting dalam konflik yang melibatkan komunitas Muslim Moro dan pemerintah pusat.
Peran tokoh spiritual ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, menunjukkan bagaimana konsultasi spiritual masih menjadi bagian integral dalam dinamika pemerintahan Filipina, terutama di daerah-daerah yang memiliki keragaman agama dan budaya.
Meski tak lazim, konsultasi spiritual pernah jadi bagian dari strategi politik di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, kepercayaan personal tetap bisa memengaruhi arah pemerintahan.
