ilustrasi wilayah yang diperebutkan di Sahara Barat yang ditandai dengan warna ungu dan hijau (commons.wikimedia.org/Adam Hegazy337259)
Dalam penjelasan di atas, rasanya sudah tergambar soal betapa rumitnya situasi politik di Sahara Barat setelah Spanyol pergi dari sana. Maroko jadi pihak pertama yang mengklaim sekitar 80 persen wilayah Sahara Barat sejak 1957, meski saat itu upaya perebutan wilayah digagalkan Spanyol. Namun, kepergian Spanyol pada 1975 ternyata terdapat andil Maroko dalam prosesnya.
Dilansir The Conversation, Pemerintah Maroko melakukan gerakan bernama Green March pada 6 November 1975 dengan tujuan untuk memberi tempat tinggal masyarakat Maroko di Sahara Barat. Sekitar 100—350 ribu warga Maroko pindah ke Sahara Barat selama kebijakan itu berlangsung. Di sisi lain, masyarakat asli Sahara Barat yang disebut Sahrawi menentang klaim wilayah Sahara Barat oleh Maroko.
Orang-orang Sahrawi melalui Polisario Front, yang sudah terbentuk sejak 10 Mei 1973, mendeklarasikan Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) sebagai negara utuh di wilayah Sahara Barat pada 1976. Klaim yang tumpang tindih antar dua kelompok ini jelas menimbulkan konflik berkepanjangan. Sejak 1975 hingga 1991, Polisario Front dan Maroko bertempur demi memperoleh hak atas wilayah Sahara Barat.
PBB jelas ingin menengahi permasalahan dari dua kubu tersebut. Pada 1991, Dewan Keamanan PBB mengadakan sebuah referendum bernama United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) demi memfasilitasi orang-orang Sahara Barat untuk memilih apakah mereka ingin merdeka atau mengikuti pemerintahan Maroko, dilansir Robert F Kennedy Human Rights.
Akan tetapi, referendum tersebut tidak berjalan dengan semestinya, padahal perang antara dua kubu tersebut berhasil dihentikan kala itu. Sejak saat itu pula, PBB berusaha menawarkan pembicaraan damai antara Polisario Front dengan Maroko, tapi hingga hari ini belum membuahkan hasil. Maka dari itu, status non-self-governing territory bagi wilayah Sahara Barat masih berlaku hingga saat ini.
Adapun, wilayah Sahara Barat seperti dibagi atas dua bagian berbeda. Polisario Front berkuasa di bagian timur yang memuat sekitar 20 persen wilayah Sahara Barat, sedangkan Maroko menguasai wilayah barat dengan persentase hingga 80 persen wilayah Sahara Barat.
Masalah semakin rumit karena negara-negara luar ikut campur atas masalah ini. Negara-negara Afrika atau sekitar 44 negara anggota PBB mengakui pemerintahan Sahrawi Arab Democratic Republic. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel jadi negara yang mengakui klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat, dilansir Britannica.