5 Satwa Endemik Kalimantan dengan Status Konservasi Terancam Punah

Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) adalah satwa endemik pulau Kalimantan yang statusnya kini berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature), status orangutan Kalimantan adalah Kritis (Critically Endangered). Status ini diberikan sejak tahun 2016, yang menandakan bahwa spesies ini menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di alam liar.

Dilansir Britannica, populasi orangutan Kalimantan diperkirakan lebih dari 200.000 pada awal tahun 1970-an, tetapi telah menurun lebih dari 50 persen karena hilangnya habitat dan perburuan. Kelangsungan hidup primata ini terancam karena penebangan hutan untuk pemukiman manusia, perkebunan kayu, dan pembangunan jalan. Selain itu, kebakaran hutan, perdagangan hewan ilegal, dan perburuan liar juga berkontribusi terhadap penurunan populasi orangutan Kalimantan. 

Menurut kajian PHVA (Population and Habitat Viability Assessment), saat ini diperkirakan terdapat 57.350 individu orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektar. Populasi tersebut tersebar di 42 kantong populasi, dan hanya sekitar 18 individu di antaranya diprediksi akan lestari dalam 100-500 tahun ke depan. Hasil PHVA 2016 menjadi acuan utama untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) orangutan Indonesia 2019-2029.

Dilansir Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), orangutan Kalimantan memiliki jarak antar-kelahiran yang sangat lama, yaitu berkisar antara 6-8 tahun. Artinya, mereka hanya melahirkan satu bayi dalam setiap kelahiran. Hal ini juga dipengaruhi oleh siklus hutan, di mana kondisi hutan yang sehat dengan pasokan buah yang melimpah akan mendukung kesehatan, energi, dan keberhasilan reproduksi orangutan.

Bekantan (Nasalis larvatus), alias monyet Belanda menjadi satwa endemik pulau Kalimantan yang berstatus Terancam Punah (Endangered) dan keberadaannya menghadapi ancaman serius. Sementara dalam CITES, Bekantan masuk ke dalam kategori Appendix I, yang artinya mereka merupakan spesies dilindungi yang tidak boleh dibunuh dan diperjualbelikan. Padahal, maskot provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan indikator kesehatan ekosistem hutan.

Taman Safari menyebutkan bahwa ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup primata ini adalah hilangnya habitat alami akibat penggundulan hutan, perburuan ilegal, dan perubahan iklim. Dilansir WWF Indonesia, bekantan dilindungi oleh hukum Indonesia dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang menyebutkan bahwa bekantan merupakan spesies dilindungi dan dilarang untuk dilukai, dibunuh, dan diperjualbelikan. Jika terjadi pelanggaran, maka pelakunya akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun kurungan dan denda maksimal Rp 100 juta.

Dilansir Radar Tarakan, sepanjang tahun 2025, pelestarian bekantan di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan mengalami kenaikan populasi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, populasinya saat ini mencapai 40 ekor, angka tersebut bertambah 10 ekor dari yang sebelumnya hanya 30 ekor. Namun, peningkatan jumlah populasi ini kurang signifikan setiap tahunnya karena upaya pelestarian yang cukup sulit, mengingat beberapa kali bekantan yang lahir adalah bekantan jantan, sehingga tidak menciptakan penambahan populasi berkelanjutan.

Dilansir Rangkong Indonesia, ada 62 jenis burung rangkong yang tersebar di dunia, yakni 30 jenis di Afrika dan 32 jenis di Asia. Di Indonesia, persebaran rangkong terbanyak ada 9 jenis di Pulau Sumatera, 8 jenis di Pulau Kalimantan, dan 3 jenis di Pulau Jawa. Sementara di Kawasan Wallacea dan Papua memiliki 4 jenis rangkong, dengan tiga di antaranya termasuk spesies endemik, yaitu Julang Sumba (Rhyticeros everetti), Julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix), dan Kangkareng Sulawesi (Rhabdotorrhinus exarhatus).

Seluruh jenis rangkong di Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Menurut Daftar Merah IUCN, dari 13 jenis rangkong yang tersebar, satu di antaranya terancam punah. Ialah Rangkong Gading (Rhinoplax vigil), dengan status Kritis (Critically Endangered), yang merupakan satu tingkat sebelum punah di alam liar. Rangkong Gading juga masuk dalam daftar Appendix I CITES, yang berarti dilarang dari segala bentuk perdagangan internasional.

Kelangsungan hidup burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi ini terancam akibat maraknya perburuan liar untuk diambil paruhnya (balung) yang estetik dan bernilai jual tinggi, serta hilangnya kawasan hutan. Dibandingkan jenis rangkong lainnya, reproduksi rangkong gading terjadi secara lambat, dengan siklus yang membutuhkan waktu sekitar 150 hari untuk menghasilkan satu anak.

Gajah Kalimantan atau Gajah Borneo (Elephas maximus borneensis), merupakan subspesies gajah Asia terkecil yang Terancam Punah (Endangered) berdasarkan Daftar Merah IUCN. Status ini disematkan karena populasinya terus menurun drastis akibat hilangnya habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia.

WWF-Indonesia melaporkan bahwa populasi gajah Kalimantan yang ditemukan di Sabah, Malaysia berkisar 1.500-2.000 individu, sementara di Kalimantan Utara berkisar 30-80 Individu. Pada tahun 2017 lalu, WWF-Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dalam berbagai inisiatif konservasi, seperti Evaluasi Dokumen Strategi & Rencana Aksi Konservasi Gajah Kalimantan (SRAK-GK) 2011-2017 dan Rencana Penyusunan Dokumen SRAK-GK untuk periode 2018-2028. Disampaikan oleh Human-Elephant Conflict Mitigation Officer WWF-Indonesia, meskipun target konservasi gajah Kalimantan belum maksimal, tetapi hewan terancam punah ini populasi dan habitatnya di Kalimantan Utara masih bisa diselamatkan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, salah satunya survei dan monitoring habitat.

Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) menjadi salah satu mamalia air tawar paling terancam punah di pulau Kalimantan. Pesut Mahakam diklasifikasikan sebagai Kritis (Critically Endangered) oleh IUCN. Dilansir Kantor Berita Kalimantan, berdasarkan pemantauan terbaru dari Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species of Indonesia) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), populasi pesut Mahakam di habitat alaminya diperkirakan hanya tersisa 62 ekor.

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan populasi drastis pesut Mahakam sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di sepanjang Sungai Mahakam, seperti terjerat jaring insang nelayan, tabrakan dengan kapal–terutama kapal tongkang–pencemaran air, dan polusi suara. Selain itu, laju reproduksi hewan terancam punah ini juga sangat rendah, di mana pesut betina akan mencapai kematangan reproduksi pada usia 3-6 tahun, dengan masa kehamilan yang berlangsung selama 14 bulan, dan hanya bisa melahirkan satu anak setiap 2-3 tahun. Kondisi inilah yang membuat penurunan populasi sangat cepat, karena setiap kematian tidak dapat digantikan dengan mudah oleh kelahiran baru.

Keanekaragaman hayati pulau Kalimantan menghadapi ancaman yang signifikan, terutama dari aktivitas manusia. Dilansir Britannica, ancaman utama meliputi hilangnya habitat, degradasi habitat, deforestasi, eksploitasi berlebihan, polusi, perubahan iklim, dan keberadaan spesies non-asli yang mengalahkan spesies asli untuk mendapatkan sumber daya, sehingga mengganggu ekosistem. Oleh karena itu, perlunya upaya konservasi yang mencakup berbagai bentuk, meliputi:

1. Kerjasama Internasional seperti Dana Kemitraan Ekosistem Kritis yang menyatukan pemerintah dan kelompok konservasi untuk mendukung upaya konservasi lokal

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong negara-negara untuk melestarikan lebih dari 200.000 kawasan lindung di seluruh dunia

3. Mengatasi deforestasi sebagai upaya untuk memperlambat kerusakan hutan tropis, yang mencakup strategi politik, ilmiah, dan pengelolaan

4. Strategi konservasi berfokus pada pencegahan kepunahan spesies, perlindungan habitat, dan penciptaan koridor konservasi

Dengan demikian, upaya konservasi ini diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis antara manusia dan satwa liar, di mana kelestarian ekologis menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di pulau Kalimantan.