Menyusuri Jejak Sejarah Perumusan Pancasila, Dasar Negara Indonesia

Sekitar abad ke-14 Masehi, Mpu Tantular menulis sebuah kitab bernama Sutasoma. Di dalamnya, terdapat kata “Pancasila”, yang merujuk pada batu dengan lima sendi. Selain itu, istilah tersebut juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan lima norma susila, yaitu dilarang mencuri, melakukan kekerasan, dengki, berbohong, dan minum minuman keras.

Kamu tentu sudah familier dengan istilah BPUPKI, kan? Ia adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibuat oleh Jepang. Tujuan pembuatan organisasi tersebut adalah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pemerintahan, termasuk dasar negara.

BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei 1945. Pada saat itu, rapat memang khusus diagendakan untuk merumuskan dasar negara. Orang yang pertama kali mengusulkannya adalah Mohammad Yamin. Dalam pidato, ia menyebutkan lima sila untuk dasar negara yang terdiri dari:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.

Tidak hanya mengusulkan lima sila untuk dasar negara, tokoh penting kemerdekaan Indonesia tersebut juga menuliskan rancangan Undang-undang Dasar. Di dalamnya terdapat penjabaran dari lima dasar yang ia sebutkan, yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kebangsaan persatuan Indonesia;
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan dasar negara dilanjutkan pada dua hari setelahnya, yaitu 31 Mei 1945. Kali ini, Dr. Soepomo adalah tokoh yang memberikan usulan. Berikut ini isi pidatonya:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. Persatuan dan kesatuan;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada hari terakhir sidang, yaitu 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulannya untuk dasar negara. Berikut ini poin-poinnya:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. Mufakat dan demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Tidak hanya itu, presiden pertama Republik Indonesia tersebut juga mencetuskan nama “Pancasila”. Itulah kenapa setiap 1 Juni, kita memeringati Hari Lahir Pancasila.

Setelah semua usulan ditampung, BPUPKI membentuk kepanitiaan yang lebih kecil, bernama Panitia Sembilan. Tugas mereka adalah untuk merumuskan Rancangan Pembukaan UUD, termasuk juga dasar negara Indonesia. 

Naskah rancangan tersebut disebut sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Di dalamnya termaktub rumusan Pancasila yang siap untuk digunakan. Berikut ini daftarnya:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPUPKI melanjutkan tugasnya untuk merumuskan undang-undang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, sehari setelahnya BPUPKI pun digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mereka bertugas untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

Sila pertama yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan ternyata menuai protes. “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, frase inilah yang dipersoalkan. Terjadilah perdebatan antara golongan Islam dan nasionalis. Tujuh kata tersebut pun kemudian dihapus, atas usul dari Mohammad Hatta. Akhirnya sila tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, seperti yang selalu kita gunakan saat ini.

Itulah sejarah perumusan Pancasila hingga menjadi seperti sekarang ini. Semoga kita bisa selalu mengamalkan nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari ya!