Kenapa Greenland Menjadi Bagian Denmark? Begini Sejarahnya!

Sebelum membahas sejarah kepemilikan Greenland, penting untuk meluruskan kesalahpahaman tentang statusnya. Greenland adalah wilayah yang punya pemerintahannya sendiri, bukan koloni Denmark. Dikutip NPR, Denmark sebenarnya tidak memiliki wilayah ini. Adapun, Greenland memiliki perdana menteri, parlemen, dan lembaga pemerintahannya sendiri. Namun, Greenland sering muncul di peta sebagai bagian dari Denmark.

Kebingungan ini muncul dari dua hal berbeda yang ada secara bersamaan. Denmark adalah sebuah negara. Bersama dengan Kepulauan Faroe dan Greenland, Denmark membentuk Kerajaan Denmark, sebuah entitas terpisah, yang penguasanya adalah Raja Frederik X. Hal ini memberikan Greenland status yang mirip dengan Kepulauan Channel atau Pulau Man, yang keduanya merupakan bagian dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia.

Sebagai hasil dari sistem ini, Greenland pun bisa disebut sebagai negara merdeka. Di samping itu, bahasa Inuit Kalaallisut adalah satu-satu bahasa resmi wilayah tersebut (bahasa Denmark juga digunakan). Greenland juga mempertahankan budaya yang berbeda dari budaya penguasa Denmark. Namun, mereka baru secara resmi menjadi bagian dari Denmark sejak tahun 1814. Sejak saat itu, Denmark dengan gigih menjaga kepemilikannya atas pulau tersebut.

Kisah kedaulatan di Greenland dikaitkan dengan Denmark, Norwegia, dan Inuit. Meskipun suku Inuit dianggap sebagai penduduk asli Greenland, suku ini adalah pendatang yang relatif baru. Suku Inuit bahkan menggusur suku Dorset dari ujung barat laut pulau itu sekitar tahun 1200 Masehi. Hal ini membuat negara-negara Skandinavia percaya tentang sejarah Greenland yang berasal dari Zaman Viking.

Keterkaitan Greenland dengan Nordik ini didasarkan pada koloni Norse (Nordik) di Greenland pada abad ke-10. Kepala suku dan penjelajah Viking yang terkenal, yaitu Erik the Red, dihukum karena melakukan pembunuhan di Islandia. Ia pun harus berlayar ke barat untuk menjalani hukumannya dengan cara diasingkan. Sampai akhirnya, Erik mencapai Greenland.

Seiring waktu, para pemukim Nordik membangun tiga pemukiman utama di Greenland. Dikutip Smithsonian Magazine, para pemukim Nordik ini hidup dengan cara berternak serta berburu anjing laut dan walrus. Para pemburu Nordik ini juga tidak berdiam diri di wilayah ini saja, mereka menjelajah ke utara hingga Teluk Disko untuk mencari gading.

Greenland menjadi landasan utama bagi penjelajahan Nordik di Amerika. Dimulai dengan Leif Erikson, ekspedisi Nordik menjelajahi Newfoundland dan membangun pemukiman di L'Anse aux Meadows. Terlepas dari wilayahnya yang keras, pemukiman Nordik di Greenland Selatan tidak memiliki saingan.

Suku Dorset dari Kanada kemudian mencapai wilayah terpencil di barat laut Greenland. Sementara itu, suku Inuit belum muncul. Kemudian, antara abad ke-10 sampai ke-15, pemukiman tersebut berkembang pesat di bawah pemerintahan Norwegia, yang membuka Eropa untuk perdagangan gading Greenland.

Koloni Greenland diatur dari Islandia selama 3 abad pertama keberadaannya. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran di Greenland, koloni-koloni tersebut menarik perhatian Kerajaan Norwegia, yang ingin menguasai bangsa Nordik di Greenland. Haakon IV dari Norwegia berhasil menegosiasikan kesepakatan untuk memasukkan Greenland ke dalam Kerajaan Norwegia pada tahun 1261.

Namun, bangsa Nordik Greenland yang asli justru melarikan diri dari Norwegia untuk menghindari pemerintahan Harald I dari Norwegia, raja pertama Norwegia. Nah, karena penduduk Greenland, bersama penduduk dari Islandia tidak punya pemimpin, Haakon IV pun menawarkan memberikan perlindungan pemukim Greenland sebagai warga Norwegia. Ia mengirimkan para pendeta untuk menegosiasikan sumpah setia dari kedua pulau tersebut. Empat tahun kemudian, mereka kembali, setelah mengamankan upeti yang disebut skatt dan kendali atas lembaga hukum Greenland, yang secara efektif menghilangkan kemerdekaan pulau tersebut.

Pemerintahan Norwegia membuka Greenland bagi seluruh orang Eropa, dan pemukiman di Greenland pun mencapai puncaknya. Sebagaimana yang dijelaskan Smithsonian Magazine, koloni-koloni tersebut memasok gading walrus ke Eropa, yang saat itu sangat diminati, atau diimpor melalui kota-kota pesisir Norwegia dan Kepulauan Inggris. Di antara karya-karya indahnya, ada Set Catur Lewis, yang dibuat dari gading Walrus asal Greenland oleh para pengrajin Norwegia di Trondheim. Nah, dengan pendapatan yang menguntungkan ini, pemukim Nordik di Greenland membangun gereja, biara, dan bahkan Katedral St. Nicholas, yang memegang predikat sebagai bangunan tertua di Dunia Baru.

Sejarah Greenland terkait erat dengan Norwegia dan Islandia sejak zaman Erik the Red muncul. Sedangkan, Denmark dan Swedia berfokus pada ekspansi di Baltik dan Eropa Timur. Jadi, tidak ada negara yang pernah mengklaim Greenland hingga Abad Pertengahan Akhir.

Pada tahun 1397, Greenland memasuki dunia politik pan-Skandinavia ketika Denmark mengklaimnya di kemudian hari atas wilayah tersebut. Manuver politik dan kompleksitas suksesi dinasti Abad Pertengahan memungkinkan Ratu Margarethe I dari Denmark untuk menyatukan tiga kerajaan Skandinavia—Denmark, Norwegia, dan Swedia—di bawah satu penguasa, yaitu keponakan buyutnya yang bernama Eric dari Pomerania, tulis Britannica.

Persatuan Kalmar, demikian sebutannya, mencakup tiga kerajaan utama tersebut ditambah Finlandia (bagian dari Swedia), Islandia, Greenland, dan Kepulauan Shetland dan Faroe (Norwegia). Namun persatuan ini tidak menyatukan Skandinavia secara politik. Sebaliknya, ketiga kerajaan tersebut akhirnya memiliki satu raja yang sama, yaitu Eric dari Pomerania. Adapun, ketiga kerajaan tersebut masih menjadi negara-negara merdeka yang mempertahankan kaum bangsawan dan lembaga pemerintahan sendiri. Jadi meskipun Denmark memimpin persatuan tersebut, persatuan itu dapat dibubarkan jika para bangsawan menginginkannya setelah kematian seorang raja.

Di bawah Persatuan Kalmar, batas-batas kerajaan tetap utuh, sehingga Greenland masih berada di bawah kekuasaan Norwegia. Jika Denmark dan Norwegia berpisah, maka wilayah ini seharusnya jatuh ke tangan raja Norwegia yang baru. Namun, dua peristiwa yang terjadi antara abad ke-16 sampai ke-19, membuat Greenland berada di bawah kekuasaan Denmark dan baru sepenuhnya terselesaikan pada abad ke-20.

Pada abad ke-16, pertanyaan tentang otoritas atas Greenland menjadi tidak relevan, mengingat tidak ada lagi pemukim Nordik yang tinggal di sana. Mulai abad ke-14, pemukiman Nordik di Greenland yang dulunya berkembang pesat, akhirnya menyusut dan ditinggalkan selama dua abad berikutnya.

Penurunan pemukiman Nordik tersebut masih diperdebatkan. Namun, hal ini erat kaitannya dengan Black Death (Wabah Hitam). Sebagaimana yang dijelaskan National Geographic, Black Death membunuh lebih dari sepertiga populasi Eropa, dan wabah ini punya peran tertentu.

Selama berabad-abad setelah wabah tersebut, fenomena yang disebut Zaman Es Kecil melanda Eropa. Alhasil, musim dingin yang ekstrem, membuat kelangsungan hidup di Arktik yang sudah sulit menjadi semakin berat. Menurut NASA, lebih dingin dan meningkatnya es gletser mengisolasi Greenland dan Islandia dari Eropa.

Di Barat Laut Greenland, koloni Nordik menghadapi lawan baru, yaitu suku Inuit yang baru tiba. Pendatang baru ini menggusur suku Dorset dari Kanada dan Greenland Barat Laut dan mendorong hingga ke selatan pulau, tempat koloni Nordik berada. Legenda Inuit bahkan mengingat jelas konflik terbuka dengan bangsa Nordik, yang oleh suku Inuit disebut Kavdlunait.

Ada kisah Ungortok yang menggambarkan genosida salah satu pemukiman oleh suku Inuit. Namun, tidak ada bukti arkeologis atau konsensus ilmiah tentang genosida yang disertai kekerasan itu, sebagaimana yang ditulis Smithsonian Magazine. Jadi, pemukim Nordik di Greenland pergi ke Islandia karena penjualan gading walrus menurun. Akibatnya, koloni tersebut menderita secara ekonomi dan akhirnya meninggalkan Greenland.

Nah, antara ditinggalkannya pemukiman di Greenland dan kolonisasi Denmark pada tahun 1721, Greenland secara hukum masih menjadi bagian dari Norwegia, meskipun rajanya tidak memiliki wewenang di sana. Suku Inuit adalah penguasa de facto pulau itu, dan tidak ada lagi minat terhadap Greenland hingga Zaman Penemuan. Ekspedisi Iberia ke Amerika dan Asia memicu gelombang eksplorasi ketika negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mendirikan koloni di Dunia Baru dan menemukan Jalur Barat Laut. Skandinavia dan Greenland terjebak dalam perebutan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Tordesillas tahun 1494, kepausan menjadikan Greenland sebagai wilayah kekuasaan tunggal Portugal dan melarang negara-negara Katolik lainnya untuk mengkolonisasi pulau tersebut. Menurut penulis William Mills, para penjelajah Portugis mencoba pergi ke Greenland tetapi selalu gagal karena es tebal dan cuaca dingin yang ekstrem dan tak kenal ampun. Ketika Reformasi Protestan menyebar, Inggris mengabaikan dekrit kepausan dan tertarik pada Greenland sebagai batu loncatan ke Amerika Utara.

Pada awal tahun 1600-an, Raja Christian IV dari Denmark-Norwegia berusaha untuk menegaskan kembali kedaulatan Skandinavia atas Greenland sebelum Inggris, atau kekuatan Eropa lainnya, yang mengklaim Greenland terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan Dictionary of Canadian Biography, Christian IV mengirim tiga ekspedisi di bawah kapten Inggris James Hall agar menemukan para penyintas Nordik di Greenland untuk mendirikan kekuasaan Denmark di sana. Pencarian Pemukiman Timur, yang terbesar dari ketiganya, gagal. Namun, catatan para pelaut memberikan informasi kartografi yang berharga tentang Greenland, dan memungkinkan kolonisasi Denmark pada abad ke-18.

Ketidakpahaman terhadap perairan dingin Atlantik Utara dan lokasi Pemukiman Timur Greenland menggagalkan upaya Denmark hingga tahun 1721. Saat Zaman Es Kecil mereda, misionaris Lutheran Norwegia, Hans Egede, memperbarui misi kerajaan untuk menemukan pemukim Nordik yang hilang.

Dilansir Gospel Fellowship Association, Hans Egede percaya bahwa beberapa orang Nordik yang tinggal di Greenland menganut Katolik (meskipun ada Reformasi) atau telah meninggalkan agama Kristen. Meskipun berbulan-bulan mencari pemukim Nordik, Hans Egede tidak menemukan jejak mereka. Hanya suku Inuit yang ia temukan. Jadi, Hans Egede mempelajari dialek setempat dan memengaruhi suku Inuit agar menganut agama Kristen. Hal ini dilakukannya untuk kolonisasi Denmark.

Koloni tersebut mendapat kehidupan baru ketika misionaris Moravia mendirikan Godt-Haab (sekarang ibu kota Nuuk) di pantai barat Greenland. Para pemburu paus dari Belanda, pemburu dari Denmark-Norwegia, dan suku Inuit yang memeluk agama Islam kemudian datang ke Greenland. Pemukiman Denmark di Greenland pun mulai berkembang, meskipun terjadi wabah cacar yang menewaskan istri Hans Egede yang bernama Gertrude.

Meskipun Hans Egede memimpin kolonisasi Denmark di Greenland, upaya dan imannya menciptakan Kitab Injil dalam bahasa Inuit kepada dunia. Hal yang dianggap sulit mengingat kosakata Inuit yang terbatas. Kepeduliannya yang tak kenal lelah terhadap semua orang yang sakit, baik orang Denmark maupun suku Inuit, menjadikannya santo pelindung di Greenland. Hans Egede pun dihormati hingga hari ini karena belas kasih dan ketekunannya, walaupun ada konsekuensi negatif dari kolonisasi Denmark.

Hans Egede memberikan Denmark kepemilikan de facto atas Greenland, dan menjadi de jure pada tahun 1814. Ironisnya, perubahan status Greenland ini terjadi akibat kekalahan Denmark dari Swedia selama Perang Napoleon. Serangan Napoleon Bonaparte di Eropa memaksa banyak negara kecil untuk memilih antara kaisar Prancis dan koalisi yang melawannya. Namun, Denmark memilih untuk tetap netral hingga upaya kekerasan Inggris untuk mencegah Prancis merebut armada dagang Denmark mendorong Denmark ke kubu Napoleon.

Jenderal Napoleon, Jean-Baptiste Bernadotte, menjadi putra mahkota Swedia lewat pernikahannya pada tahun 1810 (dan kemudian menjadi raja). Di sisi lain, Swedia telah kehilangan Finlandia kepada Rusia pada tahun 1809, sehingga Marsekal Bernadotte, alias Karl XIV Johan dari Swedia, ingin menebusnya. Pangeran Swedia ini akhirnya berpihak melawan mantan kaisarnya untuk memisahkan Norwegia dari persatuan 400 tahunnya dengan Denmark.

Kekalahan Napoleon Bonaparte di Leipzig pada tahun 1813 memungkinkan Swedia untuk mewujudkan ambisi ekspansionisnya. Pasukan Swedia menduduki wilayah Denmark dengan restu Inggris. Frederik VI dari Denmark akhirnya menyerah pada tuntutan mereka. Dalam Perjanjian Kiel tahun 1814, Denmark melepaskan semua klaim atas Kerajaan Norwegia, yang secara teori seharusnya mengalihkan kepemilikan Norwegia di luar negeri kepada Swedia. Namun, perjanjian tersebut hanya menyebutkan Norwegia saja. Pasal IV secara krusial mengecualikan Greenland, Islandia, dan Kepulauan Faroe dari kedaulatan Norwegia. Wilayah-wilayah bersejarah Norwegia ini diserahkan kepada Denmark, menciptakan paradigma geopolitik yang ada hingga saat ini.

Perjanjian Kiel menyerahkan bagian-bagian Greenland yang telah dihuni pemukim Denmark, tetapi kendali atas pulau itu masih dipersengketakan. Denmark belum menjelajahi, apalagi menduduki seluruh Greenland. Sebagian besar wilayahnya masih tidak berpenghuni pada pergantian abad ke-20, yang memberikan kemungkinan bagi para pesaing Denmark untuk mengklaim wilayah tersebut berdasarkan doktrin terra nullius. Klaim Norwegia terhadap Greenland pada tahun 1931 (Norwegia memperoleh kembali kemerdekaan pada tahun 1905) menciptakan konflik kecil yang diselesaikan di Pengadilan Den Haag.

Menurut ilmuwan politik Axel Sorens, lima pemburu bulu hewan dari Norwegia menduduki sebagian Greenland Timur yang disebut Tanah Erik si Merah. Meskipun pendudukan ini hanya berupa penanaman bendera Norwegia, Denmark menganggap tindakan ini sebagai ancaman terhadap posisinya di Greenland. Yap, terutama karena persaingan untuk mendapatkan wilayah Arktik di antara kekuatan-kekuatan dunia.

Kasus ini dibawa ke Pengadilan Den Haag, yang memutuskan untuk mendukung Denmark. Norwegia melepaskan semua klaimnya atas Greenland. Hal ini memicu perayaan nasionalis di Greenland dan ibu kota Denmark, Kopenhagen.

Meskipun Perjanjian Kiel telah menyerahkan Greenland kepada Denmark tanpa masukan dari Norwegia, para hakim menyatakan bahwa Norwegia telah mengeluarkan Deklarasi Ihlen pada tahun 1919. Menteri Luar Negeri Norwegia, Nils Ihlen, secara eksplisit menyatakan, secara tertulis, Norwegia mendukung penuh kedaulatan Denmark atas seluruh Greenland. Hal ini merupakan imbalan atas pengakuan Denmark terhadap kepemilikan Norwegia atas Kepulauan Svalbard.

Meskipun pendudukan Norwegia atas Greenland tampak tidak signifikan, rasa tidak aman Denmark berasal dari persaingannya dengan negara yang jauh lebih kuat, yaitu Amerika Serikat. Kekuatan Amerika yang sedang bangkit berusaha untuk berekspansi ke Greenland, baik melalui negosiasi maupun melalui aneksasi wilayah Arktik. Jadi, masalah ini sudah terjadi sejak lama, ya. Bukan baru-baru ini saja.

Dikutip Foreign Policy, setelah pembelian Alaska pada tahun 1867, Menteri Luar Negeri AS William Seward ingin membeli Islandia dan Greenland dari Denmark pada tahun 1868. Seward termotivasi oleh laporan U.S. Coast and Geodetic Survey/Department of State yang menyebut adanya sumber daya dan potensi ekonomi dari kedua pulau tersebut. Robert Walker, penulis laporan tersebut, justru menghadapi beberapa masalah. Pasalnya, sebagian besar wilayah Greenland belum dieksplorasi, dan Seward sudah mendapat kecaman atas pembelian Alaska (yang sebelumnya dikenal sebagai "kotak es Seward" sebelum demam emas Alaska). Pada akhirnya, Denmark tidak tertarik untuk menjual Greenland. Penolakan ini mengubur ambisi teritorial Amerika di Arktik hingga awal abad ke-20.

Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dilakukannya ekspedisi untuk menjelajahi dan memetakan Arktik dalam perlombaan memperebutkan wilayah di daerah tersebut. Menurut sejarawan Halbert Jones, penjelajah Amerika termasuk yang pertama memetakan bagian dalam Greenland. Beberapa bahkan mengklaim bahwa sebagian pulau itu milik Amerika Serikat berdasarkan Doktrin Monroe. Nah, untuk mengurangi kemungkinan pengambilalihan Greenland oleh Amerika, Denmark meminta pengakuan Amerika atas kedaulatan Denmark di Greenland sebagai syarat untuk pembelian Kepulauan Virgin AS, yang disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS Robert Lansing pada tahun 1917.

Amerika Serikat kembali ingin membeli Greenland pada tahun 1947 seharga 100 juta dolar AS dalam bentuk emas, seperti yang ditunjukkan TIME Magazine, tetapi lagi-lagi Denmark menolaknya. Saat Perang Dingin meluas ke Arktik, Denmark memfinalisasi kekuasaannya di Greenland. Menurut Naalakkersuisut, kabinet eksekutif Greenland, pulau itu menjadi provinsi Denmark pada tahun 1953. Itu sebabnya, Greenland menjadi bagian integral dari wilayah nasional Denmark. Namun, pendudukan Jerman selama Perang Dunia II memaksa Greenland untuk menjaga dirinya sendiri selama perang, yang menyebabkan terciptanya gerakan otonomi dan akhirnya kemerdekaan.

Greenland berhenti menjadi provinsi Denmark pada tahun 1979 setelah penduduknya memilih sebagai wilayah yang berpemerintahan sendiri, status yang terus dinikmati Greenland hingga saat ini. Nah, karena adanya perbedaan budaya antara Greenland dan Denmark (lebih dari 90 persen penduduk Greenland adalah suku Inuit), sentimen kemerdekaan sangat kuat. Hanya saja, Greenland terhalang oleh ketergantungan ekonominya pada Denmark.

Pada tahun 2008, Greenland memilih otonomi yang lebih besar dari Denmark. Hak penentuan nasib sendiri secara nasional melalui referendum yang tercantum dalam Bab 8, Bagian 21 undang-undang tersebut. Saat ini, opini terbagi. Meskipun sebagian besar warga Greenland mendukung kemerdekaan teoretis dari Denmark, surat kabar Denmark DR melaporkan bahwa 78 persen warga Greenland menentangnya. Ini berarti, akan terjadi penurunan standar hidup dan penghentian subsidi dari Denmark. Dalam sebuah wawancara dengan High North News, Perdana Menteri Greenland saat itu, Kim Kieslen, berbicara tentang perlunya diversifikasi ekonomi Greenland untuk mempersiapkan negara tersebut menghadapi kemerdekaan dalam menghadapi langkah-langkah Amerika dan China yang ingin meningkatkan pengaruh mereka di wilayah Arktik.

Greenland masih merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, tetapi peristiwa terkini dan perubahan keadaan geopolitik membuat kemerdekaan menjadi kemungkinan yang semakin besar karena Greenland semakin mengendalikan wilayahnya tanpa campur tangan Denmark. Arctic Institute mencatat bahwa Greenland menjadi arena persaingan antara AS-China, karena investasi China di sumber daya hidrokarbon dan mineral pulau itu, menjadi kekhawatiran bagi pejabat AS, mengingat kedekatan wilayah Greenland dengan wilayah Amerika Utara.

Nah, karena nilai ekonomi Greenland inilah, terutama cadangan mineral langkanya, Presiden AS Donald Trump menyatakan minatnya untuk membeli Greenland pada masa jabatan pertamanya, seperti yang dilaporkan di Wall Street Journal. Rencana ini dianggap masuk akal dalam kerangka kerja AS untuk membendung China dan mengurangi ketergantungan AS pada komponen teknologi China. Namun, jauh lebih mungkin bahwa ketimbang menjadi bagian dari Amerika Serikat, Greenland akan terus mendiversifikasi ekonominya untuk bekerja sama dengan pemerintah AS, China, Rusia, dan Eropa.

Jika Greenland berhasil menarik investasi untuk membuat wilayah tersebut lebih layak secara ekonomi, referendum kemerdekaan mungkin akan segera terjadi. Inilah alasan utama mengapa Denmark masih menguasai Greenland. Jika Denmark masih memberikan subsidi, Greenland tidak punya alasan untuk memisahkan diri. Namun, jika pulau itu dapat memanfaatkan potensi penuh sumber daya alam sepenuhnya, kekuasaan Denmark mungkin akan segera berakhir.

Terlepas dari pengaruh Denmark terhadap Greenland, tidak dapat disangkal bahwa ambisi Presiden AS Donald Trump kembali bergejolak ketika ia terpilih lagi menjadi presiden AS dan dilantik pada Januari 2025. Adapun, banyak kebijakan kontroversial di awal masa pemerintahan Trump saat ini. Yap, salah satunya, ia ingin mencaplok Greenland. Banyak spekulasi yang bahkan menyebut bahwa tindakannya itu bisa menyebabkan Perang Dunia III.