Bumerang DBON di Tengah Hingar Bingar SEA Games 2021

Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara resmi menandatangani Perpres No.86 tahun 2021 sebagai payung hukum DBON tepat di Hari Olahraga Nasional (Haornas), 9 September 2021 lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, kerap mengingatkan pemberlakuan DBON diharapkan bisa membawa atlet-atlet Indonesia mencetak prestasi by design bukan by accident.

Dalam DBON, terdapat 14 cabor yang masuk dalam daftar prioritas. Cabor-cabor tersebut antara lain, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan pencak silat.

Untuk SEA Games 2021, ke-14 cabor tersebut diharapkan bisa menyumbang medali untuk Indonesia. Persiapan Indonesia menuju SEA Games 2021 pun difokuskan pada 14 cabor prioritas tersebut.

Selain 14 cabor prioritas, konsentrasi pemerintah terhadap persiapan menuju SEA Games 2021 juga diberikan pada tiga cabor tambahan, sepak bola, voli, dan basket. Ketiga cabor tersebut masuk dalam bagian industri olahraga.

DBON tentu tidak hadir tanpa masalah. Jumlah kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2021 pada akhirnya harus dirampingkan. Perampingan atas alasan efektivitas yang berkaitan dengan dana, kuota pelatih serta tenaga pendukung yang akan dikirimkan.

Namun, beban tim Indonesia di SEA Games 2021 juga tinggi. Atlet diminta buat berada dalam mode tempur, bukan latihan, dan menyumbang medali sebanyak-banyaknya.

Absennya atlet senam ritmik Indonesia, Sutjiati Narendra, dari daftar skuad Indonesia untuk SEA Games 2021 menjadi sorotan. Kisah gagalnya peraih dua medali emas dan satu perak Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 ini tampil di SEA Games sempat viral.

Dia tersingkir, lantaran hanya senam artistik yang masuk dalam daftar cabor prioritas DBON. Sutji pun mengakuinya dan hal tersebut disampaikan oleh sang pelatih.

"Alasan yang disampaikan kepada kami, para atlet, adalah karena sistem baru DBON. Tidak ada dana untuk cabang olahraga yang tak masuk rencana ini. Saya hanya mendapatkan informasi ini melalui pelatih saya. Kami belum pernah mengadakan pertemuan resmi antara atlet, pelatih, dan ofisial untuk membahas masalah ini," kata Sutji kepada IDN Times lewat pesan singkat.

Bak petir di siang bolong, tentu itu sudah membuat Sutji dan rekan-rekannya kecewa berat. Namun, dia tak mau patah semangat. Sutji berinisiatif, mencari sponsor agar bisa membela Indonesia di SEA Games 2021. Sayang, usahanya menemukan jalan buntu. Niatnya berangkat, meski dengan biaya sendiri tak diizinkan oleh pemerintah.

"Saya dan pelatih memutuskan ingin tetap berangkat dengan biaya mandiri. Ini sebelum kami mendapat kabar, cabor di luar program DBON tidak diizinkan untuk berangkat dengan biaya sendiri," kata Sutji.

Sutji meyakini, kasusnya bukan satu-satunya. Menurut dia, kasus serupa juga pasti pernah atau bahkan sedang dirasakan atlet-atlet lainnya.

Sebenarnya, menurut Wakil Ketua Umum PB Persani, Dian Arifin, senam ritmik tengah berusaha bangkit dari fase yang tak stabil. Potensi yang dimiliki senam ritmik, dijelaskannya, ada dan sangat memungkinkan untuk berkembang.

"Artistik memang yang paling kuat. Kalau ritmik sempat naik dan turun. Tapi, kami akan berusaha ke depan. Sebab, potensi-potensi pasti masih ada. Masih terbuka peluang buat mereka. Mudah-mudahan di Olimpiade nanti, senam artistik dan ritmik bisa kami persiapkan," kata Dian.

SEA Games 2021 merupakan kegiatan yang sepenuhnya dibiayai pemerintah. Untuk memilih atlet yang akan berangkat, pemerintah pun membentuk Tim Penilai, yang dirasa bisa memprediksi dengan tepat apa bagaimana efektivitas rencana yang sudah disusun.

Dipimpin oleh Professor Moch Asmawi, Tim Penilai pada akhirnya merekomendasikan buat memberangkatkan 499 atlet ke Hanoi, Vietnam. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan yang dikirimkan ke SEA Games 2019 lalu di Filipina, 841 atlet. Kala itu, Indonesia mengirimkan atlet yang berasal dari cabor prioritas DBON dan non-prioritas.

"Kami perlu mengurangi jumlah kontingen, mengingat konsep yang diterapkan di SEA Games ini tempur, bukan latihan. Kami menggunakan skema ramping dan efisien," kata Chef de Mission Indonesia untuk SEA Games 2021, Ferry Kono.

Seluruh yang berangkat diklaim sudah melalui proses peninjauan dan direkomendasikan Tim Penilai. Tak hanya layak tarung, para atlet yang sudah lolos rekomendasi Tim Penilai juga diharapkan bisa pulang membawa medali untuk Indonesia.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyatakan Tim Penilai memiliki standar tinggi untuk memberikan rekomendasi di SEA GAmes 2021.

"Kami harus pastikan semua yang sudah direkomendasikan oleh Tim Penilai itu benar-benar bisa berprestasi dengan baik," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, ditemui saat mengunjungi Pelatnas Senam Indonesia.

Jika memang hanya menjadi sasaran antara, pertanyaan kemudian muncul. Mengapa tak membolehkan cabor non prioritas berlaga, meski tak dibiayai pemerintah. Toh, logikanya, pemerintah tak harus keluar uang, jika mereka memang bisa membiayai kebutuhannya selama di Hanoi?

Manfaat lainnya, cabor non prioritas pastinya punya media yang lebih banyak untuk berkembang, contohnya lewat SEA Games. Mereka bisa menambah jam terbang para atletnya untuk mengasah diri. Kenapa, justru kesempatan itu dihalangi?

Beda kasusnya dengan cabor prioritas. Karena mereka sudah masuk dalam DBON, pastinya SEA Games menjadi mode tempur level 1 dalam persiapan menuju Olimpiade. Itu pun diamini oleh pelatih Angkat Besi Indonesia, Dirja Wihardja.

"Kami lebih fokus ke kualifikasi Olimpiade. Kemudian, beralih ke babak utama Olimpiade," kata Dirja Wihardja kepada IDN Times.

Kehadiran DBON memang mengundang pro dan konta. Dari sisi atlet, Sutjiati menyayangkan soal keputusan pemerintah tak mengizinkannya dan rekan-rekan di luar cabor prioritas berangkat ke multi-event biennial terbesar se-Asia Tenggara tersebut dengan biaya pribadi.

"Saya mengerti dan menghargai program-program yang dibuat oleh pusat. Saya tidak meminta pemerintah untuk mendukung semua olahraga, karena itu adalah hal yang sulit untuk dicapai. Yang ingin saya tanyakan, adalah jika kami siap untuk membela bendera Indonesia dan bahkan siap untuk memakai biaya sendiri, mengapa tidak boleh berangkat?" kata Sutji.

Masuk akal apa yang dipertanyakan oleh Sutji. Sebab, itu kembali kepada bagaimana setiap cabor untuk mengelola timnya yang memang tak masuk dalam daftar prioritas.

DBON memang punya tujuan mulia, namun harus dipikirkan pula, bagaimana kondisi atletnya. Harus ada penjelasan masuk akal terkait larangan berangkat ke SEA Games. Bayangkan saja, atlet-atlet yang sudah siap tempur dan berangkat, kemudian dikabarkan tak boleh tempur akibat bukan prioritas dalam DBON? Pasti hancur hatinya.

Sementara itu, Dian mengatakan pihaknya sudah merasa ada perubahan di Kemenpora. Mulai dari perubahan sistem dengan pemberlakukan DBON hingga pencatatan administrasi yang sudah mulai tertata dengan lebih baik.

Hanya saja, dia menyoroti adanya perbedaan target antara atlet junior dan senior. Kala atlet senior sudah dibebankan target, yang junior seharusnya mendapat panggung dan jam terbang tinggi untuk mengembangkan diri.

"Apa yang dikatakan dengan program DBON artinya ada regenerasi senior dengan junior. Kalau senior mungkin targetnya medali. Sementara, kalau junior memang kalau ditanyakan soal prestasi agak sulit. Jadi memang jam terbang yang kami butuhkan,” kata Dian.

Di sisi lain, cabang olahraga Finswimming mengaku tak punya masalah dengan adanya perampingan skuad SEA Games 2021. Cabor Finswimming ternyata sudah menyiapkan diri terkait hal tersebut sejak persiapan PON Papua dilakukan. Jadi, ketika mereka tak bisa menerjunkan skuad dengan kekuatan penuh, fokusnya tak goyah.

"Kita sudah menginformasikan ke pengprov-pengprov (pengurus provinsi), jadi selain mereka persiapan ke PON juga dipersiapkan untuk SEA Games," ujar pelatih Finswimming, Riyad ditemui di sela-sela latihan.