Ironi Olahraga Indonesia: Tatap Olimpiade, Anggaran Disunat

Pada awal 2025, Prabowo melakukan gebrakan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam instruksi itu, dia memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar RP306,69 triliun pada 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu menyebut, Presiden Prabowo memberi arahan agar anggaran dipakai dengan prinsip ketepatan sasaran. Prabowo ingin anggaran digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan rakyat.

"Penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan di sektor kesehatan,” ujar Sri pada Januari 2024.

Sontak, adanya Inpres ini membuat semua Kementerian kalang kabut, tak terkecuali Kemenpora. Pembahasan efisiensi anggaran pun jadi salah satu topik hangat dalam rapat kerja para Kementerian bersama DPR.

Dari semua Kementerian, Kemenpora jadi salah satu yang juga turut merasakan efisiensi. Dalam rapat kerja Kemenpora bersama Komisi X DPR RI, Kemenpora terkena efisiensi anggaran sampai 53 persen.

Sebelumnya, Kemenpora mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,3 triliun. Namun, berkat efisiensi anggaran sebesar 53 persen ini, mereka hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, Kemenpora dituntut tetap bisa mengatur dan memenuhi kebutuhan atlet-atlet untuk SEA Games 2025 nanti. Pada akhirnya, memang harus ada cabor yang tidak menjadi prioritas.

Seiring dengan adanya pemangkasan anggaran yang mencapai 53 persen ini, Kemenpora pun melakukan beberapa penyesuaian, termasuk soal pengiriman atlet ke ajang-ajang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Terdekat, Kemenpora pun melakukan penyesuaian terhadap cabang olahraga (cabor) yang diberangkatkan ke SEA Games 2025 Thailand. Dito menyebut, Indonesia akan mengirim cabor-cabor prioritas.

"Jadi kita akan prioritaskan cabor-cabor yang nanti bertanding di SEA Games, tapi ada juga di Asian Games dan Olimpiade. Dan ini saya yakin sudah sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden,” kata Dito.

Dito memandang positif efisiensi anggaran di Kemenpora ini. Menyesuaikan dengan program Presiden Prabowo Subianto, efisiensi akan membantu Kemenpora dalam menetapkan prioritas.

"Ini kan 2025, jadi agenda Asian Games, Asian Para Games, dan ASEAN Para Games itu di 2026. Jadi kita yakin dengan adanya efisiensi ini, nanti akan terlihat program-program mana yang akan menjadi prioritas," ujar Dito.

Jika Dito memandang positif, lain hal dengan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydrus. Dia tidak banyak berharap olahraga Indonesia bisa berprestasi dengan adanya pemangkasan anggaran ini.

Syarief juga heran, apa alasan pemerintah memotong anggaran olahraga Indonesia sedemikian besar. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, olahraga Indonesia mengukir banyak prestasi.

"Ini sesuatu yang kontradiktif. Padahal dari sekian banyak kementerian, kementerian olahraga yang sementara ini banyak melakukan pembangunan citra Indonesia dihargai di kancah internasional," ujar Syarief.

Buntut dari efisiensi anggaran ini, sempat beredar kabar beberapa cabor membubarkan pelatnas untuk SEA Games. Ada FORKI yang membubarkan pelatnas karate, juga PASI yang memulangkan para atletnya dari pelatnas di Pangalengan.

Percasi juga ternyata sempat menghentikan pelatnas mereka untuk SEA Games 2025, buntut dari efisensi anggaran ini. Mereka sempat menggelar pelatnas pada November 2024 sampai Januari 2025.

Sontak, Dito pun langsung mengonfirmasi bahwa pelatnas SEA Games 2025 tidak berhenti. Namun, dia tidak menampik adanya evaluasi pelatnas sehingga terdapat jeda latihan yang dilakukan masing-masing federasi cabor.

“Pelatnas tidak berhenti dan tetap lanjut. Evaluasi yang dilakukan sejak 31 Januari adalah bagian dari proses perbaikan dan optimalisasi, sehingga terdapat jeda latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan hasil evaluasi,” kata Dito.

Seiring dengan kabar ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Percasi Henry Hendratno menyebut, pelatnas catur pun akan berlanjut pada April 2025. Namun, semua tetap menunggu hasil review anggaran Kemenpora.

"Jumlah (anggaran) itu saat ini tengah direview kemungkinan dalam realisasinya pasti ada pemotongan. Apalagi ada penghentian sementara untuk semua cabor Pelatnas di Februari-Maret," kata Henry.

Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) pun turut memberi masukan kepada para cabor di tengah efisiensi ini. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Jadi Rajagukguk menyarankan agar para cabor mulai melirik pihak swasta.

"Saya kira cabor-cabor mungkin harus mulai kerja sama dengan pihak-pihak swasta. dan sebagai patriot olahraga ya, jadi kita tidak tergantung dengan anggaran pemerintah," ujar Jadi di Jakarta, Selasa (18/2).

Jadi mengungkapkan, sejatinya ada beberapa peluang dana yang bisa digali para cabor. Salah satunya melalui dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan milik negara. Hal itu bisa jadi solusi untuk anggaran cabor.

"Kita harapkan juga ke depan cabang olahraga tidak tergantung kepada anggaran negara. Misalnya dari perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR, kita usulkan kepada negara, misalnya kepada pemerintah, CSR itu dialokasikan ke olahraga,” kata Jadi.

Lebih jauh, Jadi berharap agar isu efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi prestasi tim Indonesia di ajang-ajang olahraga internasional. Dia berharap, para cabor bisa menyiasati terkait anggaran ini, salah satunya lewat swasta.

"Kita doakan semoga tidak teman-teman (prestasi menurun), kan saya kira soal efisiensi anggaran kan tidak baru kali ini. Tapi sekali lagi bahwa cabor selama ini kan sudah bisa menyiasati," ujar petinggi NOC Indonesia itu.

Ada beberapa momen ketika lagu kebangsaan bisa berkumandang secara resmi di negara orang. Salah satunya, adalah dalam ajang-ajang olahraga kenamaan, baik SEA Games, Asian Games, Olimpiade, maupun single event.

Indonesia Raya baru bisa berkumandang secara resmi, salah satunya adalah ketika ada atlet-atlet yang berprestasi di ajang olahraga. Di momen itu, tak akan ada satu pun negara pun yang berani melarang berkumandangnya Indonesia Raya.

Alhasil, jika ingin Indonesia dipandang di mata dunia, membenahi olahraga harusnya jadi salah satu prioritas. Kini itu jadi ironi, saat peningkatan prestasi di Olimpiade digaungkan, anggaran menuju ke sana justru disunat.