Jakarta, IDN Times - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan meminta kepada International Judo Federation (IJF) mengkaji aturan penggunaan pelindung kepala yang tertera pada artikel atau poin nomor empat pada Refereeing Rules.
"Kita akan minta IJF untuk aturan yang lebih baik, memungkinkan hijab digunakan supaya aturan itu didesain ulang seperti renang, taekwondo, silat, karate, wushu dan sebagainya," kata Imam di GBK Arena, Jakarta, Selasa (9/10).
Aturan larangan menggunakan pelindung kepala, termasuk hijab atau topi tertera pada International Judo Federation (IJF) Refereeing Rules artikel nomor 4 yang berbunyi: “....The head my not be covered except for bandaging of medical nature, which must adhere to this one,”
Imam berharap dengan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olaharaga (Kemenpora) kepada IJF dapat memberikan kelonggaran bagi atlet yang menggunakan hijab.
"Kami akan jadikan ini momentum untuk merekomendasikan ke IJF terutama poin 4 agar ada kelonggaran bisa untuk penutup kepala yang tidak membahayakan," sebut Imam.
Imam juga mengatakan, pemerintah menghormati keputusan Miftah yang memegang prinsipnya untuk tidak melepas hijab agar dapat bertanding di cabang olahraga blind judo meski akhirnya ia didiskualifikasi.
"Peristiwa ini pelajaran berharga untuk National Paralympic Committee (NPC) dan penyelenggara olahraga lainnya bahwa ke depan harus diingat regulasi yang ada," ujarnya.
Dalam konferensi pers bersama Miftah dan pelatihnya, Imam mengatakan olaharaga bukan hanya soal menang atau kalah melainkan saling menghargai terhadap regulasi dan prinsip yang dipegang seorang atlet.
"Respek solidaritas dan penghargaan terhadap prinsip regulasi maupun keyakinan Miftah. Prinsip regulasi harus aman dan nyaman untuk atlet," kata Imam.
Sebelumnya Miftahul Jannah didiskualifikasi dari pertandingan judo tunanetra Asian Para Games 2018 karena enggan melepas jilbabnya. Kabar ini kemudian ramai dibahas, National Paralympic Committee (NPC) dan Asian Para Games 2018 Organizing Committee (INAPGOC) memberikan keterangan resmi mereka terhadap kasus tersebut.