PSSI Siap Bahas Kasus Match Fixing di Kongres Tahunan

Seperti diketahui, pada 2018, PSSI masih belum bisa memberikan prestasi apapun bagi publik pencinta bola Tanah Air. Mereka lebih sering menunjukan hal-hal kontroversial macam pengurus rangkap jabatan dsb, ketimbang memberikan kinerja yang baik.

Di level kompetisi juga demikian, kekerasan terhadap wasit, sesama pemain, dan antar suporter masih marak terjadi. Bahkan, beberapa orang harus meregang nyawa atas kejadian tersebut.

Setali tiga uang dengan timnas, mulai dari gagalnya Skuat Garuda di ajang pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games, tak diperpanjangnya Luis Milla, hingga performa timnas yang mengecewakan di Piala AFF, menambah sederet prestasi kelam federasi.

Dalam kongres nanti, PSSI juga sudah merencanakan untuk menghadirkan FIFA. Mereka ingin federasi tertinggi sepak bola dunia itu ikut membantu memberikan saran mengenai pemberantasan pengaturan skor di lapangan hijau.

"Pada Kongres nanti yang dibahas tentu adalah seputar program kerja PSSI di 2019. Dengan adanya isu (pengaturan skor) ini kami perlu berbenah. PSSI meminta untuk pembentukan Komite Ad Hoc bisa dilakukan pada awal Januari 2019 bersama dengan FIFA," kata perempuan 32 tahun itu di Gedung Ombudsman, Jakarta Jumat (28/12).

Setali tiga uang, salah satu anggota Exco PSSI, Gusti Randa, juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, isu match-fixing juga akan masuk dalam agenda kongres tahunan yang akan digelar 20 Januari mendatang. Apalagi itu isu darurat yang harus segera diselesaikan agar program kerja tahun 2019 tak terganggu.

"Ya, itu (pengaturan skor) akan dibahas juga. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kegiatan sepakbola dalam setahun kemarin akan dibahas di kongres," ujar Gusti kepada IDN Times.

Sementara, menanggapi bagaimana nanti jalannya kongres yang tak akan dihadiri salah satu Exco-nya, Johar Lin Eng, karena sedang dalam proses hukum di kepolisian, Ratu Tisha menerangkan, tak akan jadi masalah jika di kongres nanti salah satu Exco PSSI itu tak bisa hadir. Lalu, tak ada pula aturan yang mendesak untuk mengganti salah satu Exco dalam kongres nanti.

"Kalau kekosongan Exco sesuai statuta saja, jika yang tak ada atau mengundurkan diri kurang dari 50 persen, itu tak ada aturannya untuk dibahas. Tapi, jika lebih dari 50 persen barulah itu akan dibahas, jadi itu untuk exco dulu. Semuanya itu akan disesuaikan dulu dengan Komite Yudisial nanti saat ada pergantian, lalu hasil seleksi nanti masuk kewenangannya di kongres," beber Ratu.