Siapa Paling Pantas Jadi Komisaris PT. Liga Indonesia Baru? 

2. Pemilik klub dan pengurus federasi/operator liga tak dilarang rangkap jabatan

Jika masalah rangkap jabatan itu dianalogikan dalam dunia bisnis, sah-sah saja setiap orang punya banyak perusahaan. Tak ada regulasi spesifik yang mengharamkan dominasi dilakukan oleh satu kelompok atau perseorangan untuk jadi raksasa bisnis.

Lalu, apa jadinya kalau itu terjadi di sepakbola? Sekali pun bergelimang duit, dominasi kepemilikan tak bisa dilakukan di ranah lapangan hijau, khususnya untuk kepemilikan klub. Dengan kata lain monopoli klub sepakbola tak bisa dilakukan.

Jika merujuk statuta federasi sepakbola dunia (FIFA), yang menyebut pemilik klub tak boleh cross ownership (kepemilikan silang klub) dalam satu kompetisi, kondisi Pieter memang tak melanggar statuta yang berlaku. Sebab, jika terpilih, Pieter tetap cuma memiliki satu klub karena satunya lagi berstatus petinggi operator kompetisi saja.

Intinya, pemilik klub dan pengurus perkumpulan sepakbola memang tak dilarang rangkap jabatan.

3. Pieter: Organisasi lebih pas diurus para pemiliknya

PT. LIB sejatinya dimiliki oleh klub-klub yang manggung di kompetisi Liga 1. Atas dasar itu Pieter merasa organisasi itu lebih pas diurus para pemiliknya sendiri. Sebab, kata dia, jika itu terjadi justru pengurus akan lebih detail untuk mengawasi operasional PT. LIB

"Jadi enggak ada conflict of interest. Komisaris apa sih, sebulan sekali meeting, dua bulan sekali meeting, dan memberikan pengawasan. Mau konflik di mana? Exco juga sebulan dua kali meeting, bukan tiap hari," ujar dia.

Oleh sebab itu, Pieter meminta jangan ada salah persepsi yang diciptakan. Jangan sampai, lanjutnya, seolah-olah rangkap jabatan itu jadi hal yang tabu. "Kita membuat batasan tertentu jadi banyak persepsi, sehingga seakan-akan harus orang luar (yang mengisi posisi di PT. LIB)," sambung dia.

4. Rangkap jabatan akan munculkan opini negatif

Namun, koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, tak setuju. Ia sempat berujar jika hal yang sama (adanya jabatan ganda) terulang kembali, bukan hal mustahil permasalahan anyar kembali muncul. Tentu itu nantinya akan membuat kredibilitas PSSI di mata masyarakat semakin terjun bebas.

Sebab, kata Akmal, rangkap jabatan bisa memunculkan opini negatif dari beberapa pihak. Jika kondisi seseorang ada di dua posisi penting, kemungkinan munculnya konflik kepentingan akan ikut menjerumuskan ke hal yang kurang baik.

Misalnya, jika ada petinggi klub ingin membawa timnya berprestasi atau sebaliknya, ketika dirinya butuh menyelamatkan tim dari degradasi, itu akan kembali menjerumuskan masalah yang sama di sepakbola Tanah Air.

“Hal itu akan mengotori esensi sepakbola yang menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fairplay," tutur Akmal. Mau seperti apa pun, rangkap jabatan itu bak manusia yang sedang berdiri dalam dua perahu beda haluan.

"Cepat atau lambat pasti terjatuh, sebab tumpuan di antara kaki sebelah kanan dan kiri punya tujuan berbeda. Jika itu sudah terjadi, pasti harus ada satu perahu yang dikorbankan karena harus memilih salah satu (kepentingan)," sambungnya.

5. Achsanul dan Hasnur menolak untuk dicalonkan jadi Komisaris Utama PT. LIB

Sementara, calon Komisaris Utama lainnya, yakni Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, secara terang-terangan menolak walau didukung oleh mayoritas pemilik klub Liga 1. 

"Sebaiknya saya tak merangkap jabatan. Biarlah saya tetap bersama klub dan menikmati sepakbola yang indah dan menyenangkan," ujar Achsanul. Pria yang juga merupakan anggota BPK itu beralasan ingin tetap fokus mengurus klub dan tak berambisi untuk mencalonkan diri sebagai Komisaris Utama PT. LIB.

Setali tiga uang, manajer Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman pun tak mau maju jadi petinggi operator liga. Namun demikian, Hasnur mengucapkan terima kasih atas dukungan klub-klub lain. "Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada para pemegang saham. Namun, saya pribadi ingin fokus di Barito Putera. Untuk saat ini saya belum mau mengurus PT. LIB," ungkap Hasnuryadi.