Andi memastikan keputusan Kemenkum bertujuan menjaga ketertiban administrasi negara, bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Pihaknya sepenuhnya menghormati kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional yang berafiliasi dengan FIFA.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," ujar Andi.
Sementara itu, FFI telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang keluar pada 12 November 2026. SK tersebut berisi penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki legalitas untuk menjalankan organisasi. Dia menyebut legitimasi tersebut didasarkan pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025, serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.