Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Federasi Futsal

2 min read
Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Federasi Futsal
Logo Federasi Futsal Indonesia. (Dok. FFI).
  • Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI setelah menerima permohonan PSSI di tengah konflik internal organisasi.

  • Pembatasan berlaku sampai kepengurusan definitif hasil KLB ditetapkan dan dilaporkan kembali oleh PSSI.

  • Kegiatan olahraga dan pembinaan futsal tetap berjalan karena yang diblokir hanya administrasi legalitas badan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah tersebut menyusul konflik internal yang melanda organisasi tersebut.

Kebijakan pemblokiran ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi yang dilayangkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Jumat (13/12/2026). Langkah tersebut bertujuan mencegah terjadinya perubahan data kepengurusan sebelum konflik selesai.

  1. 1. Pencegahan perubahan data hingga KLB, permintaan PSSI

    Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengonfirmasi pemblokiran akses SABH telah diberlakukan sesuai permohonan PSSI. Pembatasan tersebut bersifat sementara sampai kepengurusan definitif hasil Kongres Luar Biasa (KLB) resmi ditetapkan dan dilaporkan kembali oleh PSSI.

    "Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

  2. 2. Aktivitas olahraga dan pembinaan futsal dipastikan tetap berjalan

    Kemenkum menegaskan pemblokiran hanya menyasar sistem administrasi legalitas badan hukum semata. Seluruh kegiatan maupun program dipastikan tidak terhenti akibat kebijakan ini.

    "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," ujar Andi.

  3. 3. Tegaskan bukan bentuk intervensi

    Andi memastikan keputusan Kemenkum bertujuan menjaga ketertiban administrasi negara, bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Pihaknya sepenuhnya menghormati kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional yang berafiliasi dengan FIFA.

    "Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," ujar Andi.

    Sementara itu, FFI telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang keluar pada 12 November 2026. SK tersebut berisi penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

    Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki legalitas untuk menjalankan organisasi. Dia menyebut legitimasi tersebut didasarkan pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025, serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Related Articles

See More