Menpora Jadi Waketum PSSI Mulai Jadi Sorotan

17 Feb 2023, 16:15 WIB

Menpora RI, Zainudin Amali. (Dok. Kemenpora).

Jakarta, IDN Times - Selain Yunus Nusi, nama Menpora Zainudin Amali juga jadi yang menarik perhatian dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 2023 di Hotel Shangri-La, Kamis (16/2/2023). Ada insiden tarik ulur yang melibatkannya, hingga pada akhirnya berhasil menduduki kursi Wakil Ketua Umum PSSI.

Awalnya, Zainudin menang dalam proses pemilihan Waketum PSSI. Namun, pemilihan ini diprotes voters lantaran diduga ada kecurangan yang terjadi. Alhasil, pemilihan Waketum pun diulang.

Saat pemilihan ulang inilah, Zainudin kalah dari Yunus Nusi dan Ratu Tisha. Sempat terjadi polemik lagi, akhirnya Yunus memutuskan untuk mundur dan menyarankan agar zainudin jadi Waketum PSSI.

Alhasil, Zainudin kini menduduki kursi PSSI 2 bersama Tisha. Seiring dengan hal ini, ada yang menyebut bahwa tindakan Menpora Amali ini kurang etis.

1. Ada dua menteri di PSSI

Erick Thohir saat dikerubungi wartawan di Shangri-La, Kamis (16/2/2023). (IDN Times/Tino Satrio)

Hadirnya Zainudin di tubuh PSSI ini membuatnya menyusul jejak menteri-menteri lain yang juga jadi federasi olahraga Indonesia. Selain Erick yang jadi Ketum PSSI, ada menteri-menteri lain yang juga jadi ketua umum federasi.

Sebut saja nama Airlangga Hartarto yang menjadi Ketua Umum PB Wushu Indonesia, atau Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Secara undang-undang, hal ini juga diperbolehkan.

Tapi, PSSI bak memiliki dua matahari di satu kepengurusan. Bagaimana tidak, ada dua menteri di top level.

2. Secara aturan perundang-undangan tidak dilarang

Menpora Zainudin Amali. (Dok. Kemenpora)

Aturan soal menteri merangkap jabatan sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008. Di situ, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tapi, kalau menilik status dari federasi olahraga, menteri manapun yang jadi petinggi di dalamnya tidak melanggar UU. Sebab, menjadi petinggi federasi, berarti tidak menjadi pejabat tinggi. Hal ini juga berlaku bagi Erick Thohir yang menjadi Ketum PSSI.

"Ketua Umum PSSI kan bukan pejabat negara. Jadi, tidak ada pelanggaran secara legal atau konstitusi. Selain itu, PSSI tidak secara langsung dibiayai oleh APBN, tapi dapatnya dari anggaran Kemenpora," tutur pengamat BUMN, Herry Gunawan.

Selain itu, dalam Statuta PSSI pun tidak ada larangan soal menteri menjadi petinggi PSSI. Jikapun aturan ini ada, sudah barang tentu Erick Thohir tak akan bisa jadi Ketum PSSI.

3. Berpotensi berpihak ke sepak bola

Menteri Pemudan dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pada acara Webinar Series Alumni Muda Universitas Padjadjaran, Kamis (10/6/2021) malam. (Dok. Kemenpora)

Meski sah secara Statuta dan UU, keputusan Menpora jadi Waketum PSSI menghadirkan sebuah kritik. Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), Budiman Setiawan, jadi salah satu yang menyoroti hal ini.

Budiman berkata, hadirnya Menpora Amali di kursi Waketum PSSI adalah tindakan kurang etis. Pasalnya, Menpora seharusnya menaungi semua cabang olahraga.

"Menpora itu adalah bapaknya semua cabang olahraga. Jadi, kalau seorang Menpora itu menjadi Ketum atau Waketum sebuah federasi cabang olahraga, secara etika kurang etis," ujar Budiman pada 22 Januari 2023 lalu, dilansir ANTARA.

Sepanjang Jumat (17/2/2023) linimasa di Twitter juga dipenuhi pertanyaan soal posisi Zainudin. Warganet mengecam Zainudin yang jadi Waketum PSSI.

Cara mereka melayangkan kritik bermacam-macam. Ada yang menggunakan sarkasme, frontal, hingga meminta agar Zainudin sebaiknya mundur dari jabatan Menpora.