Polemik Wamil yang Bikin Timnas Korsel Gerah di Piala Dunia 2026

Seperti diketahui, Korea Selatan memberlakukan wajib militer bagi warga negara pria yang secara fisik mampu (tidak mengidap disabilitas) berusia 18-28 tahun. Durasi wamil adalah sekurang-kurangnya 21 bulan atau hampir 2 tahun. Kewajiban tersebut secara umum tidak bisa dihindari, tetapi ada pengecualian. Pemerintah tercatat memberikan keringanan kepada atlet dan seniman yang berhasil menunjukkan prestasi spesial di level internasional.

Beberapa contohnya antara lain, seluruh skuad Timnas Korsel di Piala Dunia 2002 karena berhasil meraih semifinal (pertama dalam sejarah), seluruh skuad timnas sepak bola pria Korsel di Asian Games 2018 karena menggondol medali emas, serta semua atlet yang berhasil merebut medali apa pun di Olimpiade. Sebenarnya, dispensasi ini tidak bersifat total. Mereka tetap diwajibkan mengikuti pelatihan militer, tetapi durasinya dipersingkat jadi 3 minggu dan ditambah kegiatan pengabdian sekitar 500 jam. Bagi seniman seperti para idol, keringanan yang diberikan berbeda. Mereka hanya dapat izin untuk menunda wajib militer sampai usia 30 tahun.

Meski bersyarat, banyak yang merasa bahwa keringanan tersebut tak adil. Ini mungkin didasari oleh beberapa faktor. Pertama, wamil menginterupsi karier seseorang. Sebelum 1999, pemerintah Korsel memberikan beberapa privilese untuk pria yang sudah melakoni kewajiban tersebut. Tepatnya dalam bentuk poin tambahan yang bisa mereka pakai untuk melamar kerja, terutama di sektor-sektor publik. Namun, pada 1999, bonus poin tersebut dihilangkan dan diganti dengan kompensasi serta jaminan selama dan setelah wamil.

Menurut laporan thinktank Hansun Foundation pada April 2026, kompensasi tersebut antara lain berbentuk jaminan durasi wamil akan dimasukkan sebagai pengalaman kerja sehingga bisa jadi pertimbangan untuk penentuan gaji dan promosi jabatan. Namun, kompensasi itu dilihat pula oleh sebagian orang sebagai bentuk “privilese” yang menyisihkan pihak-pihak yang tidak berpartisipasi dalam program wajib militer. Sebagai salah satu negara yang kompetisi karier dan senioritasnya cukup tinggi, tak heran bila kebijakan wamil dan berbagai dampak turunannya terhadap karier jadi dilema.

Faktor kedua sepertinya berkaitan erat dengan paint point lain, yakni isu kesehatan mental dan raga veteran wamil. Menurut survei luring yang dihimpun Kim Jae Yop, dkk. dipublikasikan pada 2019 dengan judul ‘Military hazing and suicidal ideation among active duty military personnel: Serial mediation effects of anger and depressive symptoms’ dalam Journal of Affective Disorders, setidaknya prevalensi hazing atau perploncoan di militer Korsel adalah 17,6 persen. Perlakuan itu menurut survei tersebut bisa memicu masalah temperamen dan depresi, bahkan sekitar 18 persen dari korbannya punya pikiran untuk bunuh diri (suicide ideation). Kondisi fisik personel wamil juga dilaporkan mengalami risiko penurunan karena peningkatan konsumsi alkohol dan rokok, setidaknya itu menurut riset Bethmann dan Cho berjudul ‘Conscription hurts: The effects of military service on physical health, drinking, and smoking’ dalam jurnal SSM-Population Health.

Kebijakan wamil juga kerap jadi bahan perang gender di Korsel. Menurut tulisan Kim Ellim untuk lembaga politik Friedrich-Ebert Stiftung, pria Korea Selatan mulai melampiaskan kemarahannya kepada perempuan soal wamil ini setelah 1999. Tepatnya, setelah bonus poin untuk karier dihapus. Pria Korsel mulai melihat perempuan muda yang tidak punya anak sebagai free-rider (penumpang gelap) dalam ketahanan nasional. Mereka juga memandang negatif kelompok feminis yang menuntut persamaan hak karena merasa hanya pria yang dapat beban melindungi kedaulatan nasional.

Sebenarnya, Korsel bukan satu-satunya negara peserta Piala Dunia 2026 yang punya kebijakan wamil. Turki dan Iran adalah dua negara lain yang punya kebijakan itu. Turki bisa dibilang lebih longgar. Durasi wamil mereka lebih singkat dan warga negara bisa dapat dispensasi dengan membayar sejumlah uang. Hal sama bisa ditemukan di Iran. Warga negara pria yang belum melakukan kewajiban wamilnya memang dikabarkan akan kesulitan mengurus paspor untuk bepergian ke luar negeri. Namun, menurut media lokal Farda, pemerintah Iran membolehkan warga negara pria untuk mengganti kewajiban itu dengan membayar sejumlah uang dengan nominal beragam tergantung dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Korea Selatan di sisi lain tak menerapkan alternatif tersebut. Tercatat, orang-orang yang mangkir dari wamil akan menghadapi hukuman penjara bahkan pencabutan status kewarganegaraan. Terbukti, selebritas dan atlet elite pun tak bisa menghindarinya. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sebanding dengan berbagai polemik dan perdebatan yang menyeruak tanpa henti?