PSSI Bela Diri di Balik Rekomendasi Polisi

Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Wasit Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Ahmad Riyadh berdalih laga antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya tetap digelar malam hari lantaran panitia pelaksana sudah mengantongi rekomendasi dari personel kepolisian. Sehingga, menurut Ahmad, panitia merasa tetap aman bila menggelar pertandingan pada 1 Oktober 2022 lalu pada pukul 20.00 WIB.

"Tidak mungkin pertandingan tetap berjalan tanpa ada rekomendasi dari pihak keamanan. Rekomendasinya dikeluarkan dari Polres Malang dan Polda Jatim. Kalau gak ada rekomendasi, kan gak mungkin terlaksana (pertandingan)," ujar Ahmad usai menghadiri rapat permintaan keterangan TGIPF Kanjuruhan di kantor Kemenko Polhukam pada Selasa, (11/10/2022).

Ahmad menyatakan PSSI tak pernah menolak laga dimajukan ke sore hari. PSSI, dalam kasus permohonan Arema, menyatakan sah-sah saja laga dimajukan, asal ada koordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru selaku operator dan jumlah aparat pengamanannya ditambah.

"Kami berpandangan tetap berkoordinasi, dengan ditambah jumlah personel pengamanan, dari semula 700, 800 menjadi 2.000 personel pengamanan," tutur dia.

Kepolisian sebenarnya sempat meminta kepada Panpel Arema dan LIB untuk memajukan kick-off, dari pukul 20.00 menjadi 15.30 WIB. Permohonan itu diajukan polisi lewat surat yang ditandatangani oleh eks Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat. Namun, pada akhirnya polisi mengizinkan laga digelar malam.

Di sisi lain, PSSI optimistis akan terhindar dari sanksi FIFA. Sebab, peristiwa di Kanjuruhan disebabkan perbuatan pemda setempat, bukan dilakukan secara massif oleh pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah pusat memiliki kebijakan ada pertandingan sepakbola harus pakai gas (air mata), maka FIFA pasti akan turun tangan. Tapi, ini kan enggak. Pemerintah pusat justru ikut menyelidiki, menyidik dan memproses hingga ke pengadilan terhadap siapa-siapa yang menggunakan gas (air mata)," katanya.

Baca Juga: PSSI Mengaku Tak Bersalah atas Tragedi Kanjuruhan di Rapat TGIPF