ilustrasi Claude AI (unsplash.com/Aerps.com)
Perdebatan ini gak hanya berkaitan dengan filsafat, tapi juga menyangkut keamanan teknologi. Mustafa Suleyman, CEO Microsoft AI, memperingatkan bahwa anggapan keliru mengenai kesadaran AI dapat mengguncang kerangka etika dan politik yang selama ini digunakan masyarakat. Menurutnya, jika manusia mulai memperlakukan AI seolah-olah memiliki perasaan dan hak, sistem tersebut berpotensi menjadi lebih sulit dikendalikan. Ia bahkan menilai bahwa penambahan gagasan mengenai hak dan perasaan AI dapat memperbesar risiko terhadap peradaban manusia.
Di sisi lain, Jeff Sebo, direktur Center for Mind, Ethics and Policy di New York University, melihat persoalan ini dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Ia menilai kemungkinan AI memiliki kesadaran saat ini mungkin rendah, tapi gak sepenuhnya nol dan berpotensi meningkat seiring perkembangan teknologi. Karena itu, menurut Sebo, mempertimbangkan kesejahteraan AI gak harus berarti meyakini bahwa mesin sudah sadar. Pendekatan tersebut dapat dipandang sebagai langkah pencegahan sambil menunggu pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan AI.
Meski demikian, kebijakan semacam ini tetap memiliki risiko. Andrzej Porębski, peneliti di Jagiellonian University yang mempelajari AI dan hukum, mengingatkan bahwa anggapan bahwa AI memiliki kehendak sendiri bisa membuka peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan teknologi. Misalnya, ketika sebuah sistem AI melakukan tindakan yang merugikan, perusahaan bisa saja mencoba menyalahkan keputusan mesin alih-alih bertanggung jawab atas pengembangan dan penggunaannya. Padahal, keputusan mengenai desain, pelatihan, dan penerapan AI tetap melibatkan manusia serta organisasi yang mengoperasikannya.