Apakah Pajak Digital Bisa Membuat Harga Langganan Netflix Naik?

Netflix dan Spotify bukan layanan yang baru dikenai pajak setelah penerapan SPP-TDLN. Keduanya sudah masuk dalam daftar pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Artinya, konsumen di Indonesia sudah membayar PPN ketika berlangganan layanan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. DJP mencatat Spotify AB dan Netflix Pte. Ltd. dalam daftar pemungut PPN PMSE yang diperbarui hingga 31 Agustus 2026. Mekanisme pemungutan ini sudah berjalan sejak 1 Juli 2020, jauh sebelum SPP-TDLN diterapkan.

SPP-TDLN merupakan sistem administrasi untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang belum terjangkau melalui mekanisme PMSE. Sistem ini mulai diterapkan pada 25 September 2026 secara bertahap berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2026, dengan perluasan cakupan dan operasional penuh yang berjalan mulai 9 November 2026. Pemerintah memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. DJP menegaskan sistem baru ini tidak memperkenalkan jenis pajak maupun tarif PPN baru. Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh penyedia layanan melalui mekanisme PMSE juga tidak dialihkan ke SPP-TDLN. Kedua mekanisme tersebut berjalan berdampingan untuk menghindari pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama.

PPN atas layanan digital luar negeri mengikuti ketentuan tarif PPN Indonesia. Berdasarkan penjelasan DJP, tarif PPN yang berlaku sebesar 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai pembayaran. Perhitungan ini menghasilkan beban efektif setara 11 persen dari nilai transaksi sebelum PPN. Dengan begitu, penerapan SPP-TDLN tidak berarti konsumen harus membayar tambahan tarif di luar ketentuan PPN yang sudah berlaku.

Pembelian langganan digital, seperti Netflix melalui Google Play, tetap mengikuti ketentuan PPN yang berlaku di Indonesia. Google memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi aplikasi berbayar maupun pembelian dalam aplikasi melalui sistem penagihannya. Namun, total tagihan bisa lebih tinggi jika konsumen menggunakan kartu kredit untuk transaksi yang diproses dalam mata uang asing. Penerbit kartu dapat menerapkan kurs konversi dan biaya administrasi transaksi internasional sesuai ketentuan masing-masing bank.

Meski Netflix dan Spotify tetap menggunakan mekanisme PMSE, transaksi digital luar negeri lain yang belum dipungut melalui skema ini dapat dijangkau SPP-TDLN. Beberapa contohnya seperti pembelian software, langganan penyimpanan awan, aplikasi premium, dan pemanfaatan jasa digital dari penyedia luar negeri. Pengenaan PPN tetap bergantung pada karakteristik transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penerapan SPP-TDLN tidak otomatis menaikkan harga langganan Netflix dan Spotify karena kedua layanan itu sudah memungut PPN melalui mekanisme PMSE. Sistem baru ini dirancang untuk menjangkau transaksi digital luar negeri yang sebelumnya belum terjangkau pemungutan PPN. Pertanyaannya, apakah sistem baru ini akan berdampak positif atau justru sebaliknya?