8 Cara Rusia Membatasi Warganya di Internet, Jangan Harap Bisa Bebas

Terobosan paling besar dari pemerintah Rusia untuk membatasi gerak warganya adalah dengan membangun infrastruktur pengendali internet yang “legal”. Melalui alat tersebut, mereka bisa menyaring konten apa saja yang bisa dan tidak bisa dibuka oleh warganya. 

Pemerintah juga memiliki blocklist yang panjang terhadap situs-situs di internet, terutama yang berasal dari negara lain. Cara ini telah mereka gunakan selama sepuluh tahun terakhir dan kabarnya akan terus berlaku dalam jangka waktu yang tidak menentu. 

Masih ingat bagaimana pemerintah Indonesia memutus koneksi internet saat banyak demo terjadi di 2019 lalu? Ternyata praktik tersebut lebih dulu diterapkan oleh Rusia. Bahkan tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. 

Banyaknya pemberontak pemerintah menyebabkan konflik sering terjadi di negara tersebut. Dengan dalih mengendalikan massa, pemerintah Rusia tak ragu untuk melakukan internet blackout atau pemadaman internet. Praktik tersebut sudah pernah terjadi di berbagai wilayah, termasuk Moskow, ibu kota Rusia. 

Akses internet dunia berada pada world wide web (WWW). Itu berarti kita semua, para pengguna internet di seluruh belahan dunia, terkoneksi dengan satu sama lain. Tampaknya Rusia tidak senang dengan konsep tersebut. 

Maka dari itu, pada tahun 2019, pemerintah setempat mengemukakan bahwa mereka ingin memisahkan internet warganya dengan world wide web. Langkah ini disebut sebagai Sovereign Internet Bill. Dilansir dari The Moscow Times, mereka bahkan telah mengadakan berbagai tes untuk mewujudkannya. 

Lalu apa alasan yang mendasari Sovereign Internet Bill? Menurut laman Forbes, langkah ini diambil sebagai respons dari strategi administrasi Donald Trump yang dilaksanakan di dunia maya. Jika nantinya benar-benar terlaksana, Rusia akan sepenuhnya terisolasi dari web dunia. 

Berikutnya, Rusia juga memaksa perusahaan teknologi untuk memasang aplikasi buatan pemerintah di setiap smartphone yang dijual di negara tersebut. Apple, perusahaan yang terkenal dengan proteksinya terhadap aplikasi dan user menolak perintah itu. Akibatnya, Rusia melayangkan “Law against Apple” atau gugatan terhadap Apple. 

Menurut laporan dari The Moscow Times, semua pihak yang tidak mematuhi hukum itu akan dikenakan sanksi sebesar US$3.100 atau yang setara dengan Rp45 juta. Hingga saat ini, masih belum jelas apakah Apple akan luluh dengan perintah tersebut atau justru akan dilarang menjual produknya. 

Sebenarnya terdapat masalah yang lebih besar yang perlu disoroti mengenai hukum pemasangan aplikasi. Kenapa pemerintah Rusia bersikukuh untuk menerapkannya hingga memaksa semua perusahaan untuk mematuhi hukum tersebut. Tentu ada yang aneh, kan?

Dicurigai, aplikasi tersebut telah disisipi oleh spyware sehingga pemerintah bisa memiliki akses terhadap semua smartphone warganya. Jika ini terjadi, maka Rusia pun sama seperti Korea Utara yang benar-benar mengontrol gerak setiap orang. Inilah yang menjadi alasan kenapa Apple bersikukuh menolak perintah tersebut. 

Seperti Tiongkok dan Korea Utara, Rusia benar-benar melindungi image dari pemerintah di mata warga negaranya. Orang-orang yang tidak setuju akhirnya mengemukakan pendapatnya di internet melalui berbagai situs di internet. 

Pemerintah tentu tidak senang dengan hal ini dan berusaha memblokir semua laman yang menunjukkan perilaku tidak hormat kepada federasi. Menurut laporan dari NGO Agora, jumlah pemblokiran meningkat drastis dari 1.019 di 2014 menjadi 9.022 di 2015. Angka tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

Pada Desember 2018 lalu, pemerintah bahkan mengenakan denda terhadap Google karena tidak segera menghilangkan situs yang masuk ke daftar blacklist. Denda tersebut mencapai RUB500 ribu atau setara dengan Rp98 juta. 

Virtual private network atau yang dikenal sebagai VPN adalah sebuah jalan keluar untuk mengakses situs yang diblokir di negara kita. Pemerintah Rusia yang mengetahui celah ini pun segera membuat pelarangan penggunaan VPN terhadap semua warga negaranya mulai dari tahun 2017.

Selain VPN dan situs pemberontak, Rusia juga memblokir berbagai aplikasi dan layanan yang ada di internet. Pertama ada Telegram. Aplikasi chatting tersebut dilarang beroperasi karena menggunakan sistem enkripsi sehingga pemerintah tidak bisa melihat aktivitas warganya.

Selain itu ada pula LinkedIn, Open Russia (situs NGO pro demokrasi), dan lain-lain. Semua bertujuan untuk memberikan pemerintah kuasa untuk mengontrol akses internet dan arus informasi warganya. 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pemerintah Rusia ingin mengisolasi gerak warganya di dunia maya. Jika mereka berhasil lepas dari internet dunia, kondisi tersebut tentu akan semakin parah. Bagaimana pendapatmu mengenai langkah tersebut? Perlukah Indonesia ikut menerapkannya?