Donald Trump Kembali Nyatakan Dukungan untuk TikTok 

Trump yang sebelumnya sangat keras dalam melarang aplikasi TikTok, kini secara tegas menyatakan dukungannya. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Bloomberg BusinessWeek pada Juni 2024.

"Setelah dipikir-pikir, saya mendukung TikTok karena kita membutuhkan persaingan. Jika tidak ada TikTok, kita hanya akan memiliki Facebook dan Instagram," ujar Presiden ke-45 AS tersebut.

Kritik Trump terhadap Facebook dan Instagram bukan tanpa alasan. Ia tampaknya masih kesal karena akunnya diblokir oleh Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, sejak 2021. "Tiba-tiba, dari posisi nomor satu, saya menjadi tidak dikenal," keluh Trump, mengomentari pemblokiran akunnya oleh Meta 2 tahun lalu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.

Trump juga menekankan bahwa dukungannya terhadap TikTok dilandasi pada pentingnya persaingan. Menurutnya, tanpa TikTok, Facebook dan Instagram akan mendominasi. Pada akhirnya, dominasi itu hanya akan menguntungkan Mark Zuckerberg, CEO Meta.

Menurut laporan dari KOKH, Trump menegaskan bahwa dirinya tidak hanya mendukung TikTok, tetapi juga tidak akan memblokir aplikasi milik ByteDance tersebut jika terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam sebuah video TikTok, saat berbicara dengan politisi muda Amerika Serikat, Charlie Kirk, Trump menentang pelarangan platform media sosial tersebut.

“Dan Anda tidak akan pernah melarang TikTok, itu sudah pasti,” kata Kirk.

“Saya tidak akan pernah melarang TikTok,” jawab mantan presiden itu.

Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April 2024 yang memerintahkan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menarik investasinya dari platform tersebut paling lambat pertengahan Januari atau menghadapi larangan di AS. Kampanye pemilihan kembali presiden juga bergabung dengan platform tersebut pada Februari 2024 yang menuai kritik dari Partai Republik. Mereka khawatir langkah tersebut akan mengancam keamanan nasional.

TikTok telah lama menjadi perhatian pejabat Amerika Serikat karena isu privasi dan keamanan nasional. Kekhawatiran ini muncul akibat hubungan aplikasi ini dengan China serta potensi penyalahgunaan data pengguna Amerika. Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang memberi TikTok waktu 12 bulan untuk melepaskan kepemilikan China atau menghadapi pelarangan secara nasional. TikTok telah menggugat pemerintah AS dengan alasan pelanggaran terhadap hak Amandemen Pertama pengguna Amerika.

Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia akan mendengarkan argumen lisan dalam kasus ini pada bulan September 2024. Baik TikTok maupun Departemen Kehakiman AS telah meminta agar kasus ini diputuskan pada tanggal 6 Desember untuk memungkinkan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS jika diperlukan, menurut Reuters. Platform ini telah lama dipandang skeptis oleh pejabat AS yang mengutip isu privasi dan keamanan nasional terkait hubungan TikTok dengan China. Trump telah berusaha melarang platform tersebut melalui perintah eksekutif pada tahun 2020. Namun, usaha ini diblokir oleh pengadilan.

Calon presiden dari Partai Republik tersebut kini telah mengubah pandangannya tentang TikTok dan mengkritik Joe Biden karena menandatangani undang-undang terkait pelarangan aplikasi tersebut. Perubahan sikap Trump tampaknya dipengaruhi oleh lobi dari beberapa sekutunya yang dekat dengan donatur besar Partai Republik, Jeff Yass, seperti dilaporkan oleh The Washington Post. Susquehanna International Group, yang dimiliki oleh Yass, memiliki 15 persen saham di ByteDance, perusahaan induk TikTok.

Saat ini, Trump memiliki akun di platform media sosial tersebut dengan lebih dari 8,4 juta pengikut. Banyak juga pendukungnya yang secara rutin menggunakan platform tersebut. Sebagai informasi, tim kampanye Biden juga mengoperasikan akun pada media sosial tersebut.

"Saya akan menyelamatkan TikTok," kata Trump dalam video terbaru yang diunggah pada akunnya akhir Juni 2024.

Salah satu alasan perubahan sikap Trump adalah ketidakpuasannya terhadap Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang menangguhkan akunnya setelah kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2021. Trump berpendapat bahwa persaingan sangat dibutuhkan. Nah, tanpa TikTok, Mark Zuckerberg dirasa Trump bakal makin berkuasa. Meta sendiri telah memulihkan akun Trump dengan batasan baru untuk mencegah pelanggaran berulang.

Trump tampaknya masih menyimpan dendam atas keputusan Meta untuk menangguhkan akunnya "tanpa batas waktu" setelah pemberontakan pada 6 Januari 2021 di US Capitol. Kemudian, Meta mengaktifkan kembali akunnya tahun lalu dengan pembatas baru untuk mencegah pelanggaran berulang.

"Mengingat pelanggarannya, ia kini juga menghadapi hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang berulang. Hukuman yang akan berlaku bagi tokoh publik lain yang akunnya dipulihkan dari penangguhan terkait kerusuhan sipil berdasarkan protokol terbaru kami," kata Nick Clegg, presiden urusan global perusahaan, pada Januari 2023.