Elon Musk Sepakat Bayar Rp26 Miliar, Kasus dengan SEC Berakhir Damai

Kasus ini bermula dari gugatan SEC pada Januari 2025 yang menyoroti keterlambatan Musk dalam mengungkapkan kepemilikan awal saham Twitter. Regulator menilai Musk terlambat selama 11 hari dalam melaporkan kepemilikan lebih dari 5 persen saham, yang seharusnya diumumkan sesuai aturan pasar modal. Keterlambatan ini terjadi pada akhir Maret hingga awal April 2022, saat Musk mulai mengakumulasi saham perusahaan tersebut. Setelah pengungkapan resmi dilakukan, diketahui bahwa kepemilikannya telah meningkat menjadi 9,2 persen.

SEC berpendapat jeda waktu tersebut memberi keuntungan signifikan bagi Musk untuk membeli saham tambahan dengan harga lebih rendah. Nilainya disebut mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat (8,6 triliun rupiah) karena pasar belum mengetahui skala akumulasi saham yang dilakukan. Oleh karena itu, regulator sempat menuntut agar Musk tidak hanya membayar denda, tetapi juga mengembalikan sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat atau 26 miliar rupiah yang dianggap sebagai keuntungan tidak sah. Namun, pada akhirnya, tuntutan pengembalian dana tersebut tidak masuk dalam kesepakatan damai.

Dari sisi Musk, tuduhan tersebut dibantah dengan tegas. Ia menyebut keterlambatan pelaporan itu sebagai hal yang tidak disengaja dan bukan upaya untuk memanipulasi pasar. Bahkan, Musk juga menuding SEC telah menargetkannya secara tidak adil serta melanggar hak kebebasan berbicara. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa konflik antara kedua pihak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek prinsip dan persepsi publik.

Pengacara Musk, Alex Spiro, menegaskan bahwa kliennya kini telah terbebas dari seluruh isu terkait keterlambatan pelaporan dalam akuisisi Twitter. Ia menyatakan sejak awal pihaknya yakin Musk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan. Setelah akuisisi rampung pada Oktober 2022, Twitter kemudian diintegrasikan ke dalam perusahaan kecerdasan buatan xAI, sebelum akhirnya berada di bawah naungan SpaceX. Langkah ini mencerminkan transformasi besar dalam struktur bisnis yang dipimpin Musk.

Gugatan terhadap Musk diajukan dalam momen yang cukup sensitif secara politik. SEC melayangkan tuntutan hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joe Biden, yang kemudian digantikan oleh Donald Trump. Pergantian kepemimpinan ini turut memengaruhi arah kebijakan dan prioritas lembaga pengawas pasar tersebut. Dalam konteks ini, waktu pengajuan gugatan menjadi sorotan tersendiri.

Di sisi lain, dinamika internal di tubuh SEC juga ikut berperan dalam jalannya kasus ini. Ketua SEC, Paul Atkins, disebut mulai mengubah fokus penegakan hukum lembaga tersebut. Proses negosiasi damai bahkan terjadi tak lama setelah kepala penegakan SEC, Margaret Ryan, mengundurkan diri secara mendadak. Perubahan kepemimpinan dan arah kebijakan ini dinilai mempercepat tercapainya kesepakatan antara kedua pihak.

Denda sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat yang dijatuhkan kepada Musk disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah SEC untuk jenis pelanggaran keterlambatan pelaporan seperti ini. Meski nominalnya tergolong kecil dibanding kekayaan Musk, nilai tersebut tetap signifikan dalam konteks penegakan hukum pasar modal. Hal ini juga menunjukkan bahwa SEC tetap berupaya menegakkan aturan, meskipun memilih jalur kompromi. Di sisi lain, besaran denda ini mencerminkan batas kompromi yang dapat diterima oleh kedua pihak.

Upaya SEC untuk membuktikan kerugian hingga 26 miliar rupiah dinilai cukup sulit jika kasus ini berlanjut ke pengadilan. Penyelesaian damai pun menjadi opsi yang lebih realistis. Hubungan Musk dengan SEC sendiri memang sudah lama dikenal penuh ketegangan, termasuk kasus pada 2018 terkait pernyataannya soal pendanaan Tesla. Dalam kasus tersebut, Musk juga memilih penyelesaian damai dengan membayar denda dan mundur dari posisi ketua dewan.

Meski kasus dengan SEC telah selesai, Musk belum sepenuhnya lepas dari masalah hukum. Ia masih menghadapi gugatan terpisah dari para pemegang saham Twitter terkait dugaan penipuan. Dalam kasus tersebut, juri di San Francisco menyatakan Musk bertanggung jawab atas kerugian investor. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa hukum seputar akuisisi Twitter masih belum sepenuhnya berakhir.

Gugatan ini berkaitan dengan pernyataan Musk mengenai banyaknya akun bot di Twitter yang diduga memengaruhi harga saham. Para investor menilai pernyataan tersebut menyebabkan harga saham turun dan merugikan mereka saat menjual saham. Saat ini, Musk tengah berupaya membatalkan putusan tersebut atau meminta persidangan ulang. Ketika satu perkara telah selesai, tetap ada tantangan hukum lain masih menanti di depan.