Hacker yang Menyerang PDNS Kemungkinan dari Luar Negeri
- BSSN konfirmasi PDNS diserang hacker, mengganggu layanan imigrasi dan 210 instansi.
- Hacker menggunakan metode Brain Cipher, meminta tebusan USD8 juta atau Rp131 miliar.
- Pemerintah fokus isolasi data terdampak, sedang investigasi dengan Kemenkominfo, Bareskrim Polri, dan Telkom Sigma.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru saja mengonfirmasi bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang hacker yang menyebabkan beberapa instansi mengalami masalah dalam memberikan pelayanan, termasuk imigrasi.
"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena server PDNS yang terganggu, terutama berkaitan dengan imigrasi, yang tentu tidak kita inginkan," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers "Update Pusat Data Nasional Sementara" di Jakarta, pada Senin (24/062024).
Minta tebusan Rp131 miliar
Dijelaskan bahwa peretas yang menggunakan metode Brain Cipher itu menyandera PDNS yang ada di Surabaya, meminta tebusan USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
"Mungkin luar negeri. Belum (bayar tebusan), kita belum putusin sampai ke sana. Kita lagi konsentrasi untuk mengisolasi dan meng-containment data-data yang terdampak," jelas Hinsa.
Dijelaskan bahwa data-data tersebut masih di-enkripsi oleh peretas. Adapun yang terpengaruh mencapai 210 instansi. Saat ini BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Telkom Sigma masih terus berupaya melakukan investigasi.
"Kami masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti," kata Hinsa.
Menurutnya, hacker itu sendiri belum melakukan pengancaman untuk menghapus data yang ada di PDNS, hanya mengenkripsi data. Pemerintah sendiri sedang melakukan identifikasi skala mana yang berat dan mana yang ringan serta data yang harus segera dipindahkan.
Terdapat celah
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria menjelaskan bahwa secara umum hacker memang mencari celah untuk mereka bisa menyusup ke dalam sistem.
"Karena ini data dan sistem yang terintegrasi, tetap ada celah yang kadang-kadang mungkin luput. Jadi ini kita evaluasi semuanya," imbuh Nezar.
Soal tebusan, pemerintah belum bicara mengenai hal tersebut. Mereka fokus untuk mengatasi layanan publik agar bisa berjalan seperti semula karena yang diserang adalah kepentingan nasional.
"Mohon dukungan dan doanya semua karena ini yang diserang adalah kepentingan nasional kita. Lagi kita lakukan isolasi dan containment," kata Wamenkominfo.
