Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha turut berkomentar atas sidak yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kantor Meta Indonesia.
Pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid terkait kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional masih berada di bawah 30 persen menurut Pratama menjadi hal yang serius.
Dalam perspektif keamanan siber, angka kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya potensi kerentanan sistemik pada tata kelola ruang digital nasional.
“Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kewajiban hukum platform dan implementasinya di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Disebutkan bahwa sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi formal dan pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil optimal. Artinya, mekanisme dialog regulatif telah ditempuh terlebih dahulu sebelum langkah pengawasan langsung diambil.
Dalam kerangka tata kelola digital, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai eskalasi kebijakan yang sah ketika instrumen koordinatif tidak lagi efektif. Negara, dalam hal ini, menjalankan mandat konstitusionalnya untuk memastikan bahwa setiap entitas yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tunduk pada aturan nasional.
Sorotan terhadap rendahnya kepatuhan regulasi juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus penipuan digital atau digital scamming yang merugikan masyarakat. Platform media sosial telah menjadi medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial.
Dalam banyak kasus, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritmik yang memprioritaskan engagement tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik. Dari sudut pandang intelijen siber, kondisi tersebut menunjukkan bahwa algoritma tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan hukum.
Selain persoalan penipuan digital, Komdigi juga menyoroti masih ditemukannya konten disinformasi pada platform Meta.
“Disinformasi bukan sekadar masalah etika komunikasi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menciptakan distrust terhadap institusi negara,” kata Pratama.
Dalam ekosistem digital yang digerakkan algoritma, konten provokatif dan sensasional cenderung mendapatkan amplifikasi lebih tinggi. Tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai, mekanisme ini dapat memperbesar risiko konflik sosial.
Dalam kasus judi online, promosi layanan ilegal kerap disamarkan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi otomatis. Konten promosi tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, melainkan sering dikemas dalam bentuk tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun yang diretas atau akun palsu.
Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, atau fitur siaran langsung.
Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus.
“Ketika tingkat kepatuhan dinyatakan berada di bawah 30 persen, implikasinya bukan hanya pada pelanggaran administratif, tetapi juga pada efektivitas mitigasi risiko keamanan. Regulasi nasional dirancang untuk melindungi data pribadi, memastikan moderasi konten yang bertanggung jawab, serta menekan penyebaran konten ilegal,” jelas Pratama.
Apabila kepatuhan rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi. Dalam konteks ini, sidak bukan sekadar simbol ketegasan, melainkan instrumen penguatan kedaulatan digital.