Dari Bujet Tunjangan Komunikasi DPR Bisa Dapat Internet Berapa Giga?

Sebagai salah satu penyedia layanan digital terkemuka di Indonesia sejak 2015, IndiHome berkomitmen memenuhi kebutuhan internet masyarakat secara optimal. Jaringan fiber optik IndiHome telah menjangkau hampir seluruh wilayah Nusantara sehingga menghadirkan kualitas koneksi yang stabil serta andal. Untuk mendukung kebutuhan pelanggan, IndiHome menawarkan beragam pilihan paket yang dapat disesuaikan.

Dari sekian banyak paket, penulis menyoroti Paket Dynamic 1P 300 Mbps yang mampu melayani hingga 20 perangkat. Tarifnya dikenakan sebesar Rp 888.000 per bulan. Berdasarkan asumsi tunjangan komunikasi untuk anggota DPR biasa sebesar Rp 15.554.000, dana tersebut cukup membiayai selama 17,5 bulan. Sementara itu, wakil ketua DPR yang menerima tunjangan Rp 16.009.000 bisa menikmati layanan sekitar 18 bulan dan ketua DPR dengan Rp 16.468.000 dapat berlangganan sampai 18,5 bulan.

Karena layanan fiber optic umumnya bersifat unlimited, perhitungan dalam bulan lebih relevan dibandingkan jumlah gigabyte. Meski demikian, jika dikonversi ke kebutuhan data, layanan selama 17 bulan berkecepatan 300 Mbps berarti akses internet super-cepat tanpa hambatan. Nilai ini jelas melampaui rata-rata pengeluaran internet rumah tangga pada umumnya.

Biznet hadir sebagai salah satu penyedia internet yang menawarkan paket Home Premium 325 Mbps seharga Rp575.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan besarnya tunjangan komunikasi anggota DPR yang mencapai Rp15.554.000 per bulan, biaya layanan tersebut bisa ditanggung hingga 27 bulan. Artinya, tanpa mengeluarkan dana tambahan, seorang anggota DPR dapat menikmati internet cepat selama lebih dari 2 tahun penuh. Jumlah ini memperlihatkan betapa besar kemampuan tunjangan dalam menjamin konektivitas digital bagi para wakil rakyat.

Bagi pejabat yang menempati posisi lebih tinggi, nilai tunjangan memberi jangkauan lebih panjang. Seorang wakil ketua DPR dengan Rp16.009.000 mampu membayar layanan Biznet hingga sekitar 27,8 bulan, sementara ketua DPR yang menerima Rp16.468.000 bahkan bisa menutup biaya sampai 28,6 bulan. Akses internet berkecepatan tinggi bukan sekadar kebutuhan, melainkan sudah sepenuhnya terjamin melalui tunjangan komunikasi. Fakta ini menegaskan kembali betapa kuatnya daya beli tunjangan DPR dalam memenuhi fasilitas digital pribadi mereka.

First Media yang kini menjadi bagian dari XL Axiata menawarkan paket premium berkecepatan hingga 1000 Mbps seharga Rp900.000 per bulan. Melalui dana tunjangan komunikasi anggota DPR, paket ini bisa dinikmati sekitar 14 bulan untuk anggota biasa, 14,4 bulan bagi wakil ketua, dan hingga 14,8 bulan untuk ketua. Artinya, mereka berkesempatan merasakan internet ultra-cepat tanpa hambatan lebih dari satu tahun. Sungguh fasilitas yang terbilang istimewa.

Meski harga dapat sedikit berbeda tergantung wilayah atau promo, perhitungan ini tetap memberi gambaran realistis mengenai daya beli tunjangan tersebut. Paket yang ditawarkan juga bersifat unlimited, gratis biaya instalasi, dan mampu menghubungkan hingga 30 perangkat sekaligus. Dengan begitu, pengguna bisa menikmati koneksi stabil dan bebas kuota tanpa perlu khawatir soal keterbatasan pemakaian.

Jika anggota DPR memilih paket internet tertinggi dari CBN, yakni layanan 1 Gbps (1000 Mbps) yang dikenakan tarif sekitar Rp 3.999.000 per bulan maka tunjangan komunikasi anggota biasa hanya mampu menutup biaya sekitar 3,9 bulan. Untuk wakil ketua, jangka waktunya sekitar 4 bulan, sedangkan bagi ketua DPR mencapai 4,1 bulan. Meski lebih singkat dibandingkan paket premium dari penyedia lain karena harganya jauh lebih mahal, kualitas fiber ultra-cepat ini tetap tergolong luar biasa.

Selama periode 4 bulan tersebut, pengguna dapat menikmati koneksi internet ultra-premium yang stabil. Ini bisa untuk kebutuhan kantor, streaming, pencadangan data dalam jumlah besar hingga aktivitas digital berat lainnya tanpa kendala. Estimasi ini didasarkan pada informasi resmi CBN mengenai paket 1 Gbps yang tersedia di pasar.

Secara keseluruhan, tunjangan komunikasi intensif anggota DPR sudah jauh lebih dari cukup untuk membiayai akses internet rumah kelas premium. Bahkan, jika dialihkan ke kuota seluler, jumlah dana ini bisa dibelikan lebih dari 1.300 GB data hanya dalam satu bulan. Tidak heran bila masyarakat kerap memandang angka sebesar itu sebagai sesuatu yang berlebihan bagi seorang legislator.

Ibratkan asumsi harga kuota seluler sebesar Rp 11.850 per GB, tunjangan anggota DPR biasa sebesar Rp 15.554.000 setara 1.312 GB. Untuk wakil ketua dengan Rp 16.009.000, ekuivalennya sekitar 1.350 GB. Sementara, ketua DPR dengan Rp 16.468.000 bisa memperoleh sekitar 1.389 GB data seluler.

Walaupun angka ini terlihat fantastis (lebih dari 1 TB hanya dalam satu bulan), harga ini adalah harga ritel per GB. Operator layanan internet sering menawarkan paket besar yang dibanderol harga per GB lebih murah. Namun, perhitungan ini tetap memberi gambaran kasar bahwa bujet tunjangan komunikasi DPR bisa mengamankan data seluler dalam jumlah masif.

Di tengah ketergantungan tinggi pada cloud storage dan Wi-Fi untuk mendukung kinerja legislatif, transparansi penggunaan dana komunikasi menjadi krusial. Alangkah lebih baik jika tunjangan ini diperinci secara jelas, dialokasikan secara proporsional, serta diawasi agar benar-benar bermanfaat. Sudah saatnya DPR melakukan evaluasi serius terhadap skema tunjangan komunikasi intensif agar anggaran besar ini tepat sasaran dan terhindar dari pemborosan.