5 Negara Ini Terapkan Kebijakan Unik dalam Mengatasi Overtourism

Venesia mengambil langkah yang cukup unik dengan mengenakan biaya masuk bagi wisatawan yang datang hanya untuk sehari. Kebijakan ini dibuat untuk menekan lonjakan pengunjung pada hari-hari paling padat, sekaligus menjaga agar kota laguna itu tidak terus-menerus terbebani arus wisata singkat yang datang dan pergi dalam waktu cepat. Pada 2025, sistemnya bahkan diperluas ke lebih banyak hari dan harga untuk kedatangan mendadak ikut dinaikkan.

Bagi wisatawan, kebijakan seperti ini memberi sinyal penting: kunjungan spontan ke destinasi superpadat bisa berubah menjadi biaya tambahan. Artinya, merencanakan tanggal lebih awal bukan cuma soal hemat, tetapi juga soal memastikan akses tetap lancar dan tidak terkena aturan yang lebih ketat di hari tertentu.

Barcelona memilih menekan sumber keramaian dari pintu masuknya. Pelabuhan yang selama ini menjadi salah satu yang tersibuk di Eropa untuk kapal pesiar akan mengurangi jumlah terminal dari tujuh menjadi lima, dengan kapasitas penumpang serentak turun dari 37.000 menjadi 31.000 pada akhir dekade ini. Langkah ini ditujukan untuk merespons arus kedatangan yang melonjak dan kekhawatiran atas overtourism.

Kebijakan ini menarik karena tidak langsung melarang wisatawan, melainkan mengatur ritme kedatangannya. Buat pelancong, efeknya bisa terasa lewat jadwal kapal yang lebih padat, pilihan pelayaran yang berubah, dan kemungkinan pengalaman wisata yang lebih tertib di pusat kota karena tekanan dari wisata massal dikurangi dari awal.

Yunani menempuh jalur fiskal dengan mengenakan levy 20 euro bagi penumpang kapal pesiar yang datang ke Santorini dan Mykonos pada musim panas puncak. Tujuannya jelas yaitu meredam overtourism di dua pulau yang sangat populer dan mencegah kepadatan berlebih pada periode paling sensitif.

Pendekatan seperti ini membuat wisata premium tidak sepenuhnya ditutup, tetapi diberi rem agar beban pada infrastruktur dan kehidupan lokal tidak meledak. Untuk wisatawan, pesan praktisnya sederhana yakni destinasi yang sangat terkenal sering memakai biaya tambahan sebagai alat pengendali, jadi anggaran perjalanan sebaiknya selalu menyisakan ruang untuk aturan lokal yang bisa muncul di musim ramai.

Indonesia juga ikut mengubah arah pengelolaan wisata di Bali dengan menetapkan moratorium pembangunan hotel, vila, dan klub malam di sejumlah wilayah. Kebijakan ini muncul karena pemerintah melihat adanya tekanan dari pembangunan yang terlalu padat, lalu mengaitkannya dengan upaya memperbaiki kualitas pariwisata sekaligus menjaga budaya asli setempat.

Bagi wisatawan, langkah ini berarti Bali tidak hanya ingin ramai, tetapi juga ingin tetap layak huni dan tidak kehilangan karakter. Dampaknya mungkin tidak terasa langsung saat liburan singkat, tetapi dalam jangka panjang kebijakan seperti ini bisa membantu menjaga ruang hijau, mengurangi kesan sesak, dan membuat pengalaman menginap lebih seimbang dengan kehidupan warga.

Amsterdam mengambil sikap tegas dengan melarang hotel baru dibangun kecuali ada hotel lain yang tutup, jumlah tempat tidur tidak bertambah, dan proyek barunya dianggap lebih baik, misalnya lebih berkelanjutan. Kota itu juga menargetkan jumlah malam inap wisatawan tidak melebihi 20 juta per tahun. Intinya, pertumbuhan wisata tidak boleh terus mendorong kota menjadi terlalu padat untuk ditinggali.

Buat pelancong, kebijakan ini menunjukkan bahwa beberapa kota kini lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Artinya, pilihan akomodasi bisa makin selektif dan wisatawan cenderung didorong untuk tinggal lebih tertib, tidak sekadar menambah angka kunjungan. Ini juga mengingatkan bahwa destinasi populer semakin sering memakai aturan yang menyeimbangkan kepentingan tamu dan warga.

Pada akhirnya, kebijakan anti-overtourism bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan, melainkan untuk menjaga destinasi tetap hidup dalam jangka panjang. Saat aturan seperti ini dipahami sejak awal, perjalanan bisa terasa lebih lancar, lebih tertata, dan lebih menghargai tempat yang sedang dikunjungi.