Bandara Kuala Lumpur akan Dilengkapi Pemindai Tubuh Berbasis AI

Pemerintah Malaysia akhirnya menyetujui rencana peningkatan keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur melalui 17 rekomendasi substansif untuk memberantas penyelundupan narkoba. Keputusan tersebut telah disahkan kabinet pada 19 Agustus 2026 melalui memorandum bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan.

Jawaban ini diberikan untuk menanggapi pertanyaan Anggota Parlemen Kota Melaka, Khoo Poay Tiong. Beliau mempertanyakan langkah Kementerian Dalam Negeri dalam memperketat protokol keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, setelah kasus penyitaan narkoba di bandara itu melonjak 6 kali lipat hingga mencapai 108 juta Ringgit atau sekitar Rp483,10 miliar dalam 7 bulan pertama tahun ini.

Rencana aksi ini bertumpu pada 3 pilar utama, keamanan penerbangan, keamanan nasional dan perbatasan, serta keamanan dan perlindungan fisik. Tahap awal program ini akan berfokus pada pengetatan proses e-Vetting untuk kartu akses keamanan, pelaksanaan tes narkoba acak bagi pilot dan awak kabin, serta peningkatan intensitas patroli polisi di area bandara. Selain itu, pemerintah Malaysia juga mengusulkan relokasi Unit K9 Narkotika kepolisian dan Departemen Bea Cukai ke zona keberangkatan khusus serta area bagasi yang dinilai rawan.

Fase jangka menengah yang berlangsung selama 6–24 bulan akan berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengadaan aset strategis berteknologi tinggi. Langkah ini mencakup penyediaan pemindai bagasi dan tubuh berdaya tinggi, serta pemasangan CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Sementara itu, fase jangka panjang yang berjalan lebih dari 24 bulan akan merombak total sistem keamanan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mengganti seluruh pemindai bagasi dan tubuh dengan teknologi AI di setiap gerbang masuk, sekaligus menyesuaikan infrastruktur terminal dan kargo berdasarkan analisis risiko.

Di sisi lain, upaya Pemerintah Malaysia dalam memperketat keamanan Bandara Internasional Kuala Lumpur masih terus berjalan. Strategi ini juga meliputi pembentukan National Immigration Command Centre (NICC) sebagai pusat intelijen nasional, sekaligus perluasan standar pengawasan yang terpadu di seluruh pintu masuk udara, darat, maupun laut.

Selain itu, letak geografis yang strategis dan luasnya jaringan transportasi menjadikan Malaysia sebagai jalur transit potensial bagi sindikat narkoba internasional. Oleh karena itu, pengawasan di berbagai pintu masuk negara kini semakin diperketat guna memutus rantai peredaran tersebut. Namun, belum ada informasi kapan sistem keamanan ini akan diterapkan.