Thailand akan Percepat Aturan Biaya Masuk 300 Baht untuk Wisatawan Asing

01 Apr 2026, 18:45 WIB

ilustrasi wisatawan asing yang pelesir ke Thailand (unsplash.com/Brenton Williamson)

Setelah sempat menjadi wacana selama bertahun-tahun, Thailand akan secepatnya memberlakukan biaya masuk sebesar 300 baht di bawah pemerintah baru. Dilansir dari The Nation Thailand, kebijakan tersebut bakal dibahas dan diusulkan saat rapat kabinet pertama.

Tentunya, langkah ini merupakan bagian dari strategi Thailand untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata serta memperbaiki infrastruktur dan layanan bagi wisatawan asing dalam jangka panjang. Lalu, siapa saja yang wajib membayar biaya masuk 300 baht saat ke Thailand?

1. Thailand akan percepat aturan biaya masuk 300 baht bagi wisatawan asing

ilustrasi di bandara (unsplash.com/Anete Lūsiņa)

Pemerintahan Thailand "Anutin 2" yang akan datang siap untuk mempercepat pemberlakuan biaya masuk 300 baht yang kontroversial. Bahkan dilansir dari The Nation Thailand, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi, Phiphat Ratchakitprakarn mengonfirmasi bahwa proposal tersebut akan diajukan selama rapat Kabinet pertama.

Berdasarkan kebijakan yang disempurnakan, biaya masuk 300 baht hanya akan dikenakan kepada wisatawan asing yang tiba di Thailand melalui jalur udara. Sementara rencana untuk memperlakukan biaya 150 baht kepada pengunjung mancanegara yang masuk melalui perbatasan darat dan laut telah ditunda untuk sementara waktu.

Phiphat Ratchakitprakarn mencatat bahwa pengenaan pajak pariwisata pada jalur masuk darat dan laut dinilai tidak adil. Biaya masuk 300 baht tersebut dikhawatirkan akan membebani para komuter lintas batas hingga wisatawan harian yang berkunjung ke Thailand dari negara-negara tetangga untuk sekedar one day trip.

2. Thailand juga akan lakukan perombakan struktural terhadap layanan sipil

ilustrasi wisatawan asing yang pelesir ke Thailand (unsplash.com/Evan Krause)

Dalam upaya untuk memperbaiki persepsi publik, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi, Phiphat Ratchakitprakarn juga menyarankan agar biaya masuk tersebut diganti dengan nama yang lebih ramah dan positif. Sebelumnya, digunakan istilah Thailand yang agak kasar, ka-yiab-phaen-din atau secara harfiah "biaya untuk menginjak tanah."

Selain biaya masuk, Partai Bhumjaithai mengusulkan perombakan struktural yang signifikan terhadap layanan sipil. Rencana tersebut melibatkan penggabungan Kementerian Pariwisata dan Olahraga dengan Kementerian Kebudayaan untuk menciptakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan yang terpadu.

"Pariwisata di Thailand terkait erat dengan tradisi dan budaya kita. "Mengintegrasikan departemen-departemen ini akan memungkinkan strategi yang lebih terpadu," tutur Phiphat Ratchakitprakarn dilansir dari The Nation Thailand.

3. Hasil akan dialokasikan untuk infrastruktur dan layanan bagi wisatawan asing

ilustrasi wisatawan asing yang pelesir ke Thailand (unsplash.com/SERGEI BEZZUBOV)

Biaya masuk 300 baht bukanlah ide yang sepenuhnya baru. Pajak pariwisata tersebut sebelumnya telah diusulkan berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Namun, berulang kali juga ditunda karena kekhawatiran tentang dampaknya terhadap sektor pariwisata, terutama selama periode perjalanan yang sepi.

Kini, dengan pulihnya perjalanan internasional pasca pandemi, Pemerintahan Thailand "Anutin 2" yang akan datang melihatnya sebagai cara praktis untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari sektor pariwisata. Hasil penarikan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan mendanai keselamatan serta layanan bagi wisawatan asing.

Hingga saat ini, belum diumumkan kapan biaya masuk 300 baht akan mulai diberlakukan. Rinciannya masih dalam tahap finalisasi, tetapi pajak pariwisata tersebut diharapkan akan diintegrasikan ke dalam proses kedatangan. Kemungkinan melalui sistem digital yang terhubung dengan prosedur imigrasi atau pihak maskapai.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.