Thailand Punya Aturan Hotel Baru bagi Wisatawa, Apa Itu?

Tarif kamar, syarat pemesanan, dan janji iklan akan menjadi bagian dari kontrak yang mengikat dengan tamu berdasarkan rancangan undang-undang Thailand yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi wisatawan mancanegara. Pemerintah setempat bahkan menyatakan bahwa kerangka aturan baru ini akan memungkinkan tamu membatalkan pemesanan atau mengakhiri masa inap mereka jika penyedia akomodasi gagal memberikan apa yang diiklankan di media sosial maupun di platform tertentu.

Hasil rapat kabinet juga baru-baru ini secara prinsip telah memberikan lampu hijau dan menyetujui rancangan aturan baru yang berisi 98 pasal. Dilansir Bangkok Biz News, pada Selasa (20/10/2026), draf regulasi tersebut telah diserahkan kepada Dewan Negara untuk menjalani proses peninjauan hukum secara mendalam. Meski begitu, wisatawan Mancangera masih harus menunggu karena pemerintah Thailand belum menetapkan tanggal pasti kapan aturan mengenai pengembalian dana ini akan resmi berlaku.

Rancangan aturan baru tersebut akan melarang keras berbagai persyaratan pemesanan yang dinilai tidak adil. Salah satunya adalah larangan terhadap klausul yang memungkinkan pihak hotel mengubah atau membatalkan kontrak sepihak, membatasi tanggung jawab atas pelanggaran, hingga mengharuskan tamu melepaskan hak mereka terlebih dahulu.

Tujuannya secara komprehensif untuk merevisi dan menggantikan regulasi perhotelan konvensional yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah Thailand berkomitmen untuk memperluas cakupan pengawasan hukum ke berbagai bentuk akomodasi modern yang sedang tren, mulai dari homestay, hostel, hingga konsep glamping menggunakan tenda dan rumah pohon yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan mancanegara.

Selain menyasar akomodasi fisik berskala kecil dan unik, regulasi baru ini juga didesain secara khusus untuk mengatur operasional platform penyewaan properti berbasis sistem sharing economy. Langkah ini diambil demi menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat dan adil antara pemain lama di industri perhotelan dan para penyedia jasa akomodasi berbasis teknologi digital.

Usulan perombakan aturan tersebut bertujuan untuk menyamakan standar bagi bisnis dari semua ukuran setelah sebelumnya terdapat perbedaan yang mempersulit beberapa pelaku usaha kecil untuk memasuki sektor yang diatur. Oleh karena itu, bisnis akomodasi akan terbagi menjadi tiga kategori yang memerlukan pemberitahuan, pendaftaran, atau perizinan tergantung pada ukuran dan tingkat risikonya.

Selain itu, akan ada aturan "lisensi super" yang membuat pengurusan izin lebih praktis, karena satu izin sudah mencakup berbagai layanan terkait sekaligus. Meski begitu, aturan ini masih berupa rancangan undang-undang. Beberapa hal, seperti syarat, detail perizinan, sistem online yang akan digunakan, dan bantuan untuk pengusaha kecil selama masa peralihan, masih perlu dibahas lebih lanjut.