Pemerintah Dalami Temuan Pegawai BUMN Masuk Daftar Penerima Bansos
- Kemensos akan terus screening data penerima bansos dan berkoordinasi dengan BPKP serta PPATK untuk memastikan keakuratan data.
- Evaluasi secara bertahap dilakukan terhadap data penerima bansos yang sudah lama, untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sesuai data valid.
- Puluhan ribu pegawai BUMN telah melakukan pertemuan dengan PPATK, dimana ditemukan 27 ribu penerima bansos adalah pegawai BUMN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya pegawai BUMN yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Gus Ipul mengatakan, informasi tersebut berasal dari pengakuan pihak yang bersangkutan saat membuka rekening di bank, bukan dari Kemensos. Dia memastikan pihaknya akan mendalami dan memeriksa data itu.
"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami. Pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu. Kita akan dalami, kita akan cek," ujarnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SMRA) 10 Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
1. Screening penerima bansos
Kemensos akan terus screening data setiap kali menyalurkan bansos. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta PPATK untuk memastikan keakuratan data penerima.
"Iya kita akan terus screening. Setiap kita mau menyalurkan ke depan kita akan koordinasi dengan BPKP dan juga dengan PPATK," sebutnya.
2. Evaluasi dilakukan bertahap
Menurutnya, sebagian data penerima bansos sudah lama sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Proses evaluasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sesuai data yang valid.
"Iya, untuk memastikan karena kan data ini kan sudah lama ya bukan sekarang saja. Maka kita mau evaluasi pelan-pelan secara keseluruhan insyaallah secara bertahap kita akan lakukan Itu ya," ujarnya.
3. Puluhan ribu pegawai BUMN
Kemensos sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan PPATK di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (7/8) siang. Pertemuan itu membahas mengenai kepemilikan rekening penerima dana bansos.
Dalam perkembangan pertemuan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada anomali penerima bansos yang mana, sebanyak 27 ribu penerima bansos adalah pegawai BUMN.
"Jadi dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN," kata dia di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis.
