Dukungan DPRD DKI Jakarta, Dana Operasional Kader Dasawisma Naik
- Kader Dasawisma sebagai garda terdepan dalam pengumpulan data dan penyaluran informasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
- Kenaikan dana operasional memberikan semangat baru untuk tugas pengumpulan data kependudukan, kesehatan, dan lainnya.
- Kenaikan biaya operasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh kader Dasawisma untuk mengumpulkan data masyarakat dengan akurat.
Jakarta, IDN Times - Provinsi DKI Jakarta berusaha maksimal memberikan perhatian kepada kader Dasawisma. Satu di antaranya dengan mendukung kenaikan dana operasional Dasawisma sebagai ujung tombak pengumpulan data di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto mengatakan, kenaikan dana operasional bagi kader Dasawisma menjadi salah satu yang selalu diperjuangkan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Apresiasi terhadap Dasawisma itu berupa dana operasional yang semula sebear Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu.
"Ada keberpihakan kepada ibu-ibu kader Dawis (Dasawisma) untuk bisa dinaikkan operasionalnya yang sejak lama kita perjuangkan di DPRD. Hampir setiap tahun pada saat rapat," ujar Agustina di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/7).
1. Ujung tombak dalam berbagai kegiatan
Agustina menilai, kader Dasawisma memang berperan sebagai ujung tombak dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Para kader merupakan garda terdepan dalam pengumpulan data, penyaluran informasi, serta penyampaian aspirasi masyarakat.
"Ujung tombak dari pendataan, keadaan di wilayah untuk menjadi mitra Pemprov itu adalah ibu-ibu ini," tutur wanita yang akrab disapa Tina Toon itu.
2. Semangat baru bagi kader Dasawisma
Kenaikan operasional itu, harap dia, menumbuhkan semangat baru bagi para kader Dasawisma dalam mengemban tugas.
Terutama untuk pengumpulan data kependudukan, data kesehatan, dan data lainnya. Pasalnya, pengumpulan data tersebut diperlukan pelaksanaan bantuan sosial (Bansos).
Program Bansos yang memerlukan data akurat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
"Karena ini yang menjadi ujung tombak supaya bantuan sosial ini tidak salah sasaran lagi," kata Tina.
3. Demi meningkatkan kinerja seluruh kader Dasawisma di Jakarta
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, terdapat kenaikan dana operasional.
Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 497 tahun 2025 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Koordinator Kelompok Dasawisma.
"Keputusan Gubernur Nomor 497 tahun 2025, ibu-ibu sekalian mendapatkan operasional yang lumayan. Yang dulunya Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu," kata dia.
Dengan adanya kenaikan biaya operasional, harap Pramono, meningkatkan kinerja seluruh kader Dasawisma di Jakarta.
Jumlah kader Dasawisma sebanyak 76.114 orang. Tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan untuk mengumpulkan data masyarakat menjadi lebih akurat.
Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan di tingkat kota sekaligus dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan dan program yang tepat sasaran.
"Saya sungguh menitipkan agar kader Dawis di semua tingkatan ini tetap bekerja keras untuk mendapatkan keakuratan data, bekerja dengan gotong royong, dan yang paling penting bekerja dengan hati," kata Pramono.
Di sisi lain, Kader Dasawisma Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat Dewi Rahmawati mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pemprov DKI.
Sebagai kader Dasawisma, ia berkomitmen akan bekerja secara profesional dalam mengumpulkan data detail tentang keluarga di wilayah Jakarta Barat. Termasuk data kependudukan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi lingkungan masyarakat.
"Senang banget. Semoga kita lebih semangat lagi berkontribusi untuk DKI Jakarta," pungkas Dewi. (WEB)
