Wamenko Polkam: Jenderal Manapun Tak Boleh Jadi Beking Tambang Ilegal
- Lodewijk F. Paulus mengingatkan jenderal dari instansi manapun tak boleh menjadi beking tambang ilegal.
- Presiden Prabowo Subianto mengultimatum akan menindak jenderal TNI dan Polri yang menjadi beking tambang ilegal. Ia mengklaim tindakan tegas itu dilakukan atas nama rakyat.
- Prabowo mengingatkan kader Partai Gerindra agar segera menjadi justice collaborator, bila ikut terlibat praktik tambang ilegal. Hukuman yang diperoleh bisa lebih ringan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus mengingatkan jenderal dari instansi manapun tak boleh menjadi beking tambang ilegal. Praktik tambang ilegal, kata, dia, cenderung akan merugikan masyarakat dari segi pemasukan daerah atau kondisi alam.
"Peraturan atau undang-undang kan tidak pandang bulu. Memang (di dalam undang-undang) tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar," ujar Lodewijk ketika dikonfirmasi pada Selasa (19/8/2025).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang dibekingi pejabat-pejabat tertentu. Salah satu komitmen nyatanya adalah dengan adanya rencana pembentukan desk khusus tambang di jajaran Kemenko Polkam.
"Tetapi karena Kementerian ESDM sudah membentuk Dirjen Penegakan Hukum, maka kami monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan hal ini," tutur dia.
Lodewijk menjanjikan pengawasan dan penindakan tambang ilegal akan dilakukan secara transparan, demi menjaga kepercayaan publik.
1. Prabowo ultimatum jenderal yang jadi beking tambang ilegal
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum akan menindak jenderal TNI dan Polri yang menjadi beking tambang ilegal. Ia mengklaim tindakan tegas itu dilakukan atas nama rakyat.
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat," ujar Prabowo ketika memberikan pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Senayan.
Prabowo mengatakan, selama ini ia menerima laporan tambang ilegal yang telah merugikan negara. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun. Ia juga mengaku sudah khatam atas ulah aparat, mengingat dirinya adalah mantan tentara.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam, ya. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur. Kita legalkan, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun," kata dia.
2. Prabowo ingatkan kader Gerindra segera jadi justice collaborator bila terlibat tambang ilegal
Meski tegas, namun di bagian akhir pidato, Prabowo justru mengingatkan kader Partai Gerindra agar segera menjadi justice collaborator, bila ikut terlibat praktik tambang ilegal. Sebab, dengan begitu, hukuman yang diperoleh bisa lebih ringan.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat. Kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator," kata Prabowo.
"Anda laporkan aja, karena walau pun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," tegas Prabowo.
3. Ultimatum Prabowo dinilai hanya retorika belaka
Sementara, menurut Direktur Kebijakan Publik Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, pernyataan Prabowo yang mengancam akan menyikat para jenderal terdengar indah. Namun, menurut dia, sulit diwujudkan dalam tindakan nyata.
"Aparat ini hanya agregator saja. Tapi jaringannya, majikannya adalah oligarki itu sendiri. Kita juga ketahui bahwa ini kait eratannya dengan partai politik dan eksekutif. Sebagai retorika (untuk disampaikan) oke sekali. Tapi untuk ditindak sangat sulit," ujar Media, ketika dihubungi, kemarin.
Media menyebut sejumlah aparat penegak hukum (APH) sesungguhnya bisa saja menindak praktik tambang ilegal. Namun, sering kali yang terjadi di lapangan adalah tumpang tindih kewenangan.
