Prabowo Bakal Sikat Jenderal TNI-Polri Jadi Backing Tambang Ilegal

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, akan menindak jenderal TNI dan Polri yang menjadi backing di tambang ilegal. Hal itu Prabowo sampaikan di Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD RI Tahun 2025.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atrau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengatakan, melaporkan selama ini tambang ilegal telah merugikan negara. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan, berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektare kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit dan dinilai melanggar aturan.

“Tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil PPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini, saya melaporkan di majelis ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare, dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta sudah dikuasai kembali,” kata dia.

Prabowo juga secara khusus mengingatkan kepada seluruh anggota partai politik agar segera menjadi justice collaborator apabila terlibat kasus korupsi. Langkah ini, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk membantu proses hukum.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," imbuhnya.