11 Ribu Warga Korsel Klaim Kompensasi ke Eks Presiden Yoon dan Istri
- 11 ribu warga Korsel gugat mantan Presiden Yoon dan istrinya.
- Gugatan pertama menunjuk Yoon dan Kim sebagai tergugat bersama.
- Pengadilan melanjutkan sidang darurat militer tanpa kehadiran Yoon.
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Korea Selatan (Korsel) mengajukan gugatan kompensasi terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon-hee, atas kerugian psikologis yang diakibatkan oleh deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024.
"Gugatan akan diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Senin (18/8/2025), atas nama sekitar 11 ribu penggugat, yang menuntut ganti rugi sebesar 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta) per orang dari mantan Presiden Yoon dan istrinya," kata Kim Kyung-ho, pengacara dari firma hukum Hoin, dikutip dari Korea JoongAng Daily.
Ini akan menjadi gugatan pertama yang menunjuk Yoon dan Kim sebagai tergugat bersama.
1. Inti masalah gugatan hukum
Para penggugat berargumen bahwa pernyataan darurat militer bukan sekadar tindakan kelalaian saat menjabat, tetapi pelanggaran hak asasi yang disengaja, melanggar hukum, dan Yoon harus dimintai pertanggungjawaban.
Mereka menegaskan bahwa Kim Keon-hee sama-sama bertanggung jawab sebagai pelaku perbuatan melawan hukum bersama, dengan tuduhan bahwa dia memengaruhi suaminya untuk bertindak menghalangi penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
"Darurat militer diberlakukan semata-mata untuk melindungi Kim dari pengawasan hukum. Hal itu merupakan upaya untuk menggagalkan rancangan undang-undang penasihat khusus yang menyelidiki tuduhan manipulasi saham dan hadiah mewah," kata gugatan tersebut.
Mereka juga menuduh Yoon menyalahgunakan wewenang darurat untuk menghancurkan bukti terkait apa yang mereka sebut 'skandal Myeong Tae-kyun', yang diklaim mengandung tanda-tanda penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi.
2. Bulan lalu, pengadilan memproses gugatan serupa oleh 104 orang
Dalam putusan pertama atas gugatan serupa pada 25 Juli 2025, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan Yoon untuk membayar kompensasi sebesar 100 ribu won kepada 104 penggugat. Ini terkait penerapan darurat militer, yang memicu serangkaian klaim kompensasi serupa.
Yoon telah mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi dan meminta penangguhan eksekusi. Permohonan tersebut dikabulkan bersyarat oleh pengadilan. Putusan ini menandai tonggak sejarah dalam mengakui tanggung jawab perdata atas tekanan emosional yang diakibatkan oleh tindakan presiden, terutama tindakan darurat atau inkonstitusional.
3. Pengadilan melanjutkan kembali sidang darurat militer tanpa kehadiran Yoon
Pada 18 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul melanjutkan sidang kasus darurat militer mantan Presiden Yoon, tanpa kehadirannya. Alasannya, Yoon menolak menghadiri satupun sesi pengadilan sejak ditahan bulan lalu.
Sejak ditangkap kembali dan ditahan hampir sebulan lalu, Yoon menolak menghadiri kelima sidang pengadilan kasus pemberontakan tersebut, dengan alasan masalah kesehatan. Yoon yang menolak menghadiri sidang keempat Senin lalu, telah diperingatkan oleh pengadilan bahwa segala kerugian akibat ketidakhadirannya akan ditanggung olehnya sendiri.
Saat berbicara kepada wartawan menjelang sidang terakhir, pihak Yoon mengatakan ia berencana menghadiri sidang pengadilan ketika kesehatannya membaik. Meski begitu, ia menolak menjawab pertanyaan tentang kondisi kesehatannya saat ini atau apakah ia memiliki janji temu dengan dokter, Korea Herald melaporkan.
