Ketua DPR AS Kunjungi Permukiman Ilegal Tepi Barat

- Johnson sebut Tepi Barat hak milik orang Yahudi, kunjungi pemukiman Ariel dan dukung Israel.
- Kunjungan Johnson bersifat pribadi, di tengah kekerasan pemukim dan tanpa keterlibatan resmi AS atau Israel.
- Permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional, bertentangan dengan PBB dan ICJ.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Mike Johnson, melakukan kunjungan ke permukiman ilegal Israel di Tepi Barat pada Senin (4/8/2025). Kunjungan ini menjadikannya pejabat AS dengan peringkat tertinggi yang pernah mendatangi permukiman di wilayah pendudukan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kunjungan Johnson dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Tindakan Johnson dinilai merusak upaya damai dan bertentangan dengan sikap resmi AS yang menentang agresi pemukim Israel, dilansir The Guardian.
1. Johnson sebut Tepi Barat hak milik orang Yahudi
Johnson mengunjungi pemukiman Ariel yang berlokasi di utara Ramallah, salah satu pemukiman besar di Tepi Barat. Dalam kunjungannya, ia menyebut Tepi Barat dengan nama pegunungan Yudea dan Samaria. Di hadapan para walikota permukiman dan pejabat lokal, Johnson menegaskan dukungannya kepada Israel
“Kitab suci mengajarkan kita bahwa pegunungan Yudea dan Samaria dijanjikan kepada orang-orang Yahudi, dan itu adalah hak milik mereka. Tetapi banyak orang di seluruh dunia tidak melihatnya seperti ini, mereka melabelinya sebagai ‘wilayah pendudukan’ atau ‘Tepi Barat’ atau nama lain apa pun,” ujar Johnson, dilansir Times of Israel.
Sebagai seorang Kristen evangelis yang taat, Johnson mengaitkan dukungan politiknya untuk Israel sebagai sebuah panggilan iman. Ia juga menyatakan bahwa mendoakan perdamaian Yerusalem adalah perintah kitab suci yang harus dijalankan, dilansir Al Jazeera.
2. Kunjungan Johnson bersifat pribadi
Kedatangan Johnson bukan sebagai delegasi resmi Kongres AS, melainkan sebuah kunjungan pribadi. Agenda tersebut diorganisir oleh US Israel Education Association, sebuah kelompok advokasi konservatif pro-Israel.
Johnson datang bersama sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik, termasuk Michael McCaul dan Claudia Tenney. Namun, Kedutaan Besar AS dan Kementerian Luar Negeri Israel dilaporkan tidak terlibat dalam persiapan perjalanan tersebut, dilansir Axios.
Kunjungan berlangsung di tengah situasi keamanan yang memburuk di Tepi Barat akibat meningkatnya kekerasan pemukim. Pada Juli lalu, dua warga AS keturunan Palestina tewas akibat serangan pemukim.
Insiden pembunuhan itu menuai kecaman dari Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Huckabee yang ditunjuk oleh Presiden AS Donald Trump, menyebut serangan itu sebagai tindakan kriminal dan teroris.
3. Permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional
Posisi Johnson bertentangan dengan konsensus hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan seluruh aktivitas permukiman Israel bersifat ilegal.
Pada tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak sah dan harus diakhiri secepat mungkin. Selain itu, Konvensi Jenewa Keempat melarang kekuatan pendudukan memindahkan populasinya ke wilayah yang diduduki.
Meskipun menuai kecaman, para pejabat Israel menyambut hangat kedatangan Johnson. Walikota Ariel, Yair Chetboun, menggambarkan kunjungan itu sebagai momen penting bagi hubungan kedua negara.
Ini adalah momen bersejarah dari nilai-nilai bersama, persahabatan yang mendalam, dan kemitraan yang kuat antara AS dan Israel, serta antara AS dan Yudea-Samaria, tempat di mana kisah Yahudi dimulai," ujar Chetboun.