AS Boikot Konferensi PBB yang Bahas Pemerataan Pembangunan Global
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar Konferensi Pembiayaan Pembangunan Internasional ke-4 (FfD4) di Seville, Spanyol, mulai Senin (30/6/2025). Konferensi satu dekade sekali ini menargetkan solusi terhadap kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim. Namun, rencana tersebut terguncang akibat boikot Amerika Serikat (AS).
AS sebelumnya merupakan penyumbang terbesar bagi program pembangunan global. Namun, pada awal Juni, negara itu menyatakan tidak akan hadir, dengan menolak agenda seperti peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral, reformasi pajak global, dan penggunaan istilah gender dalam dokumen resmi.
1. Dampak boikot AS dan sikap PBB
Wakil Sekjen PBB, Amina Mohammed, menyebut keputusan AS disesalkan, apalagi menyusul pemangkasan bantuan yang disebutnya memicu bencana bagi negara berkembang.
“Kami akan mencoba kembali melibatkan AS setelah konferensi ini agar kolaborasi global terus berlanjut,” ujar Mohammed.
CEO French Development Agency, Remy Rioux, menyatakan boikot AS sudah dapat diperkirakan. Meski begitu, ia optimistis kesepakatan di Seville bisa membuka jalan menuju aksi yang lebih berani dalam KTT Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November mendatang.
“Kami akan mendorong kerangka kerja baru dari Seville menuju Belem,” katanya, dilansir The Straits Times.
Sikap ragu Uni Eropa terkait pembahasan utang di bawah naungan PBB turut memperumit proses negosiasi dokumen akhir bertajuk Seville Commitment. Meski demikian, Mohammed menegaskan dokumen itu tetap mencerminkan ambisi dan realisme dalam menghadapi tantangan global.
2. Target dan strategi pembiayaan
Konferensi ini menargetkan penutupan kesenjangan pembiayaan sebesar 4 triliun dolar AS (Rp64,8 kuadriliun) per tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), termasuk penurunan kematian bayi dan mitigasi pemanasan global.
Langkah-langkah yang disepakati mencakup peningkatan pinjaman multilateral, pengurangan utang, target rasio pajak terhadap PDB minimal 15 persen, serta pengalihan dana khusus IMF ke negara yang paling membutuhkan.
“Kita harus memastikan tidak ada kemunduran dalam komitmen pendanaan saat ini,” ujar Orville Grey dari International Institute for Sustainable Development, dikutip dari The Straits Times.
Spanyol dan Zambia sebagai tuan rumah mendorong pendekatan lebih inklusif. Namun, beberapa pihak menilai Seville Commitment belum cukup berani menjawab urgensi krisis global.
“Kami percaya KTT ini akan menghasilkan langkah konkret untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata seorang pejabat Spanyol, dilansir Investing.
3. Tantangan lanjutan dan harapan global
Absennya AS memicu kekhawatiran negara kaya lainnya akan mengurangi kontribusi mereka. Namun, PBB tetap berharap hasil dari Seville bisa memperkuat negosiasi iklim di Brasil.
“Kami tidak hanya berbicara soal uang, tapi juga soal keadilan global dan tanggung jawab bersama,” kata Mohammed.
PBB juga menyoroti krisis utang di lebih dari 130 negara berkembang yang menghambat pembangunan. Konferensi ini diharapkan mendorong reformasi sistem keuangan global, termasuk sistem pajak yang lebih adil dan pengelolaan utang berkelanjutan.
“Kami perlu memastikan negara-negara miskin tidak terus terjebak dalam lingkaran utang,” kata seorang pejabat Zambia, dilansir The Straits Times.
Meski situasi penuh tantangan, PBB menegaskan komitmennya untuk berdialog dengan semua pihak, termasuk AS. Dengan dukungan lebih dari 100 negara, KTT Seville menjadi momentum penting membentuk arah pembangunan global.
“Kami tidak akan menyerah, dunia butuh solusi bersama sekarang lebih dari sebelumnya,” ujar Mohammed, dikutip Global Banking.
