Pengadilan Korea Selatan Perintahkan Penahanan Eks Ibu Negara Korsel
- Pemerintahan Lee Jae-myung selidiki dugaan korupsi Kim. Ada tiga penyelidikan khusus terkait suap, manipulasi saham, dan campur tangan dalam pemilihan kandidat.
- Jaksa mengajukan permintaan penahanannya karena diduga menghalangi penyelidikan.
- Kim diduga memperoleh dana politik ilegal dan menerima hadiah mewah senilai jutaan won.
Jakarta, IDN Times – Pengadilan Korea Selatan (Korsel) memerintahkan penahanan Kim Keon-hee, istri dari eks presiden Korsel, Yoon Suk-yeol, yang telah dipenjara dan dimakzulkan. Keputusan ini menjadikannya sebagai eks ibu negara pertama yang ditahan di negara itu.
Surat perintah penahanan dikeluarkan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa (12/8/2025). Hal ini menciptakan momen bersejarah karena kedua anggota pasangan eks presiden kini sama-sama berada di balik jeruji besi.
Dilansir dari Al Jazeera, sebelum penahanan Kim, Yoon, yang dikenal berhaluan konservatif, kembali ditangkap pada Juli 2025 terkait penyelidikan upaya kudeta militer pada Desember 2024. Ia menghadapi dakwaan pemberontakan yang dapat berujung hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, serta tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Yoon membantah semua tuduhan tersebut dan menolak hadir dalam persidangan.
1. Pemerintahan Lee Jae-myung selidiki dugaan korupsi Kim
Di bawah pemerintahan liberal Presiden Korsel, Lee Jae-myung, yang terpilih pada Juni 2025, Kim menjadi target dari tiga penyelidikan khusus. Kasus tersebut mencakup dugaan suap, manipulasi saham, dan campur tangan dalam pemilihan kandidat selama masa kepresidenan Yoon. Penyelidikan ini bertujuan mengungkap sejauh mana peran Kim dalam dugaan pelanggaran tersebut.
Pada Selasa (12/8/2025), Kim menjalani sidang selama lima jam di pengadilan, di mana jaksa mengajukan permintaan penahanannya dengan alasan ia diduga menghalangi penyelidikan. Ia kemudian dibawa ke pusat penahanan Nambu di barat daya Seoul, terpisah dari lokasi penahanan Yoon.
Dalam pemeriksaan selama tujuh jam pada Rabu (6/8/2025), Kim menyampaikan permintaan maaf samar atas keresahan publik. “Seseorang yang tidak penting,” ujarnya, menanggapi tuduhan tersebut, dikutip dari CNN.
Jaksa, yang diwakili juru bicara Oh Jeong-hee, mengatakan penahanan diperlukan untuk mencegah perusakan barang bukti atau gangguan lebih lanjut terhadap proses hukum.
2. Jaksa beberkan tuduhan spesifik terhadap Kim
Dilansir dari The Guardian, Kim menghadapi dakwaan yang bisa berujung hukuman bertahun-tahun penjara, mulai dari penipuan saham, suap, hingga penyalahgunaan pengaruh ilegal. Jaksa menuduh ia memperoleh lebih dari 800 juta won (setara Rp9,4 miliar) dari manipulasi harga saham Deutsch Motors, diler BMW lokal, antara 2009-2012 melalui skema penggelembungan nilai saham.
Ia juga diduga menerima dana politik ilegal lebih dari 270 juta won (setara Rp3,1 miliar) melalui jasa survei opini publik gratis. Dana tersebut digunakan untuk memengaruhi penunjukan kandidat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pada pemilihan sela 2022. Penyelidik mengeklaim Kim dan Yoon mendorong PPP mencalonkan kandidat tertentu atas permintaan broker politik, Myung Tae-kyun, yang dituduh memanipulasi data untuk membantu Yoon di pemilihan pendahuluan presiden.
Selain itu, Kim dituduh menerima hadiah mewah, termasuk dua tas Chanel senilai 20 juta won (setara Rp235 juta), kalung berlian, dan liontin Van Cleef bernilai lebih dari 60 juta won (setara Rp705 juta) yang dikenakannya saat KTT NATO 2022. Jaksa menyatakan liontin tersebut asli dan diberikan oleh perusahaan konstruksi, meski Kim mengklaim itu tiruan yang dibeli di Hong Kong dua dekade lalu, seperti yang disampaikan Oh Jeong-hee.
3. Kontroversi masa lalu dan dinamika politik Yoon
Kim, eks eksekutif perusahaan pameran seni, dikenal berpengaruh selama masa kepresidenan Yoon. Ia juga terseret dalam skandal tas Dior yang kini diselidiki ulang, serta kehilangan gelar magister dan doktor karena plagiarisme tesis. Saat sidang Selasa, Kim mengungkapkan kekesalannya kepada hakim, Jeong Jae-wook.
“Kesal karena bahkan masalah dari sebelum pernikahan saya terus diungkit,” katanya.
Upaya Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024 terjadi di tengah ketegangan dengan oposisi liberal. Ia menyebut lawannya sebagai anti-negara karena menghambat agendanya. Sejumlah politisi oposisi menduga langkah Yoon sebagian dipicu oleh meningkatnya tuduhan terhadap Kim yang menurunkan tingkat popularitasnya dan memperkuat posisi lawan politiknya.
