Rakyat Korsel Sambut Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Jakarta, IDN Times - Warga Korea Selatan (Korsel) bersuka cita saat Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Majelis Nasional pada Jumat (4/4/2025).
Hal tersebut merupakan putusan yang disampaikan 122 hari setelah deklarasi darurat militer Yoon yang gagal pada 3 Desember 2024 dan 111 hari setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan.
Banyak pihak yang merasa lega dengan berakhirnya ketidakpastian politik yang terjadi di dalam negeri. Mereka juga menyuarakan harapan akan pemulihan ekonomi domestik yang sedang lesu.
Namun, beberapa pihak menyampaikan prospek suram berupa resesi berkepanjangan yang diperburuk oleh penerapan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, atas semua impor dari Korsel.
1. Pendapat warga Korsel tentang pemakzulan Yoon
Seorang pekerja teknologi berusia 40-an di kota Sejong, Kim Yi-kang, mengatakan bahwa dirinya merasa lega setelah menyaksikan putusan tersebut melalui tautan YouTube pada hari itu.
"Dengan ketidakpastian politik yang akhirnya berlalu, saya yakin sangat penting untuk memfokuskan upaya nasional dalam mengatasi tantangan besar, seperti kebijakan perdagangan AS dan penurunan ekonomi," ujarnya dikutip dari Korea Herald.
Beberapa orang menyatakan harapan bahwa perpecahan politik yang mendalam akan mulai mereda. Hal ini dengan pemilihan presiden baru yang diperkirakan akan diadakan pada awal Juni.
"Saya bosan dengan unjuk rasa anti-Yoon dan pro-Yoon yang terus menerus. Saya berharap negara ini, yang pernah terpecah belah, kini dapat bergerak menuju persatuan," kata Do Kwang-seok, seorang warga yang berasal dari Suwon.
Meski begitu, beberapa pihak tetap skeptis mengenai dampak praktis dari pemecatan Yoon. Hal ini disampaikan oleh seorang warga Suwon yang diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya, Gwon, yang mengatakan kendati pengadilan menguatkan pemakzulan tersebut, ia tidak yakin akan ada perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
"Masalah yang lebih besar adalah kekosongan kepemimpinan yang membuat negosiasi dengan pemerintahan Trump semakin sulit, yang baru-baru ini mengumumkan tarif 25 persen untuk barang-barang buatan Korea," ungkapnya.
2. Bagaimana tanggapan kantor kepresidenan?
Kantor kepresidenan membisu pada 4 April, ketika MK memutuskan dengan suara bulat untuk mencopot Yoon dari jabatannya. Putusan yang disampaikan oleh penjabat Ketua Mahkamah Agung, Moon Hyung-bae, memicu keterkejutan dan suara yang terdengar di seluruh kompleks kepresidenan.
Setelah putusan itu, kantor kepresidenan secara diam-diam menurunkan lambang kepresidenan, bendera kepresidenan berwarna biru tua yang disulam dengan dua burung phoenix dan bunga nasional Korea, yang telah berkibar di atas kompleks Yongsan sejak pelantikan Yoon pada 10 Mei 2022. Pencopotan bendera tersebut melambangkan berakhirnya masa jabatan kepresidenan Yoon setelah 1.061 hari menjabat.
Yoon diperkirakan akan meninggalkan kediaman resminya di Hannam-dong dan kembali ke rumah pribadinya di Seocho-dong.
3. Putusan pemakzulan Yoon merupakan yang terlama di antara semua presiden Korsel
Kementerian Pertahanan Nasional juga mulai mencopot foto Yoon di pangkalan militer di seluruh negeri. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 324 Pedoman Manajemen Unit Militer.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga diperkirakan akan menginstruksikan kedutaan besar dan konsulat untuk menurunkan foto Yoon. Pihaknya akan menginformasikan kepada negara-negara tuan rumah tentang hasil konstitusi dan pemilihan umum mendatang yang diamanatkan untuk diadakan dalam waktu 60 hari.
Putusan tersebut menandai keputusan kedua dalam sejarah Negeri Ginseng. Proses tersebut juga merupakan yang terlama dari semua pemakzulan presiden Korsel hingga saat ini, yang melampaui pembahasan 91 hari untuk kasus Park Geun-hye pada 2017 dan putusan 63 hari untuk Roh Moo-hyun pada 2004. Pemakzulan Park ditegakkan, namun pemakzulan Roh dibatalkan.
