Mau Swap Engine Mobil, Pahami Dulu Aturannya!

Swap engine pada dasarnya diperbolehkan di Indonesia selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur modifikasi kendaraan bermotor, termasuk perubahan mesin. Modifikasi tersebut tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas maupun merusak infrastruktur jalan.

Artinya, pemilik mobil tidak bisa sembarangan mengganti mesin tanpa memperhatikan aspek teknis dan administrasi. Apalagi jika penggantian tersebut mengubah spesifikasi kendaraan secara signifikan. Menurut ketentuan yang berlaku, perubahan tertentu yang mengubah persyaratan konstruksi dan material kendaraan dapat mewajibkan uji tipe ulang serta registrasi dan identifikasi ulang.

Karena itu, swap engine sebaiknya direncanakan sejak awal dengan mempertimbangkan legalitas, keselamatan, dan kelayakan kendaraan untuk digunakan di jalan raya.

Salah satu hal penting dalam swap engine adalah nomor mesin. Nomor tersebut tercatat dalam dokumen kendaraan dan menjadi bagian dari identitas kendaraan bermotor. Jika mesin diganti, data kendaraan perlu disesuaikan melalui prosedur registrasi yang berlaku.

Korlantas Polri menjelaskan bahwa STNK memuat identitas kendaraan, termasuk nomor mesin dan nomor rangka. Oleh sebab itu, pemilik mobil perlu mengurus perubahan data setelah penggantian mesin, bukan sekadar menyimpan kuitansi pembelian mesin.

Persyaratan administrasi dapat berbeda bergantung pada asal mesin pengganti. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021, misalnya, mengatur dokumen untuk perubahan data kendaraan akibat penggantian mesin baru maupun mesin bekas dari kendaraan lain. Dokumen yang dapat diperlukan meliputi STNK, BPKB, hasil cek fisik, keterangan bengkel, serta bukti asal-usul mesin.

Sebelum membeli mesin pengganti, pastikan asal-usulnya jelas dan dapat dibuktikan secara sah. Jika membeli mesin bekas, mintalah dokumen kendaraan asal atau bukti kepemilikan yang diperlukan untuk proses administrasi. Hindari mesin dengan nomor yang dihapus, diubah, atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

Selain legalitas, perhatikan pula kecocokan mesin dengan mobil. Perbedaan bobot, tenaga, sistem pengereman, transmisi, dan konstruksi dudukan mesin bisa memengaruhi keselamatan. Pemasangan sebaiknya dilakukan bengkel yang kompeten, disertai pemeriksaan sistem pendukung agar kendaraan tetap layak digunakan.

Sebelum memulai proyek, konsultasikan rencana swap engine kepada unit Regident kendaraan bermotor atau Samsat setempat untuk memastikan persyaratan yang berlaku. Jangan menganggap semua penggantian mesin otomatis membutuhkan prosedur yang sama, sebab ketentuan dapat bergantung pada jenis perubahan dan dokumennya.

Kesimpulannya, swap engine mobil bisa legal di Indonesia, tetapi harus memenuhi ketentuan teknis dan administrasi. Mesin yang lebih bertenaga memang menarik, tetapi legalitas dokumen dan keselamatan berkendara tetap menjadi prioritas.