10 Tahun Jokowi: Proyek IKN Diwarnai Ragam Kontroversi

Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan pada 16 Agustus 2019 dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar di gedung DPR/MPR.

Pemindahan ibu kota negara dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi beban Jakarta, yang mengalami masalah kepadatan penduduk, polusi, dan ketimpangan ekonomi.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru mencakup sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan pemindahan tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia Maju, di mana ibu kota baru tidak hanya akan menjadi simbol identitas negara, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun, dengan pembiayaan dari APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Pembangunan IKN Nusantara di tengah pandemik COVID-19 telah menimbulkan kontroversi di publik. Di satu sisi, pemerintah menegaskan pemindahan ibu kota merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

Namun, proyek raksasa tersebut dihadapkan pada kritik tajam, terutama karena dilanjutkan ketika negara sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemik yang disebabkan virus corona.

Selama masa pandemik, pemerintah memang mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan COVID-19, tetapi proyek IKN tetap berjalan. Para pengamat menyebut langkah tersebut kurang bijak.

Hal itu mengingat sumber daya seharusnya difokuskan untuk menangani krisis kesehatan dan membantu masyarakat yang terdampak. Selain itu, ada kekhawatiran proyek sebesar itu akan menambah beban anggaran negara yang sudah terbebani oleh utang dan defisit.

Akhirnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengumumkan rencana pembangunan IKN ditunda karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemik COVID-19.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 9 September 2020, dikutip dari ANTARA.

Regulasi terkait pembangunan IKN Nusantara telah menjadi subjek kontroversi, terutama karena minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunannya. UU IKN yang disahkan dengan kilat memicu kritik.

Pada 29 September 2021, pemerintah menyerahkan surat presiden soal RUU IKN. Kemudian, pada 7 Desember 2021, pansus RUU IKN resmi dibentuk oleh DPR. Mulai Januari 2022, pansus DPR mengebut konsultasi publik.

Akhirnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU pada 18 Januari 2022. Prosesnya dinilai mengabaikan hak-hak publik untuk terlibat secara nyata.

Beberapa pihak, seperti Indonesian Parliamentary Center, menyoroti kurangnya waktu yang diberikan untuk konsultasi publik, sehingga mengurangi kualitas partisipasi masyarakat dalam proses ini.

“Bagaimana mungkin undang-undang yang berdampak pada seluruh warga negara, karena perpindahan dari Pulau Jawa ke Kalimantan itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang lain, tetapi prosesnya begitu cepat,” kata Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi, dikutip dari ANTARA.

Manajer Program Walhi Sulteng, Umang menyatakan aktivitas Tambang Galian C di pesisir Palu-Donggala mengakibatkan hilangnya daya tampung lingkungan, menambah beban akibat pembangunan IKN. Meskipun IKN diklaim sebagai kota hijau, dampaknya justru menimbulkan penderitaan masyarakat akibat penyakit ISPA, krisis air bersih, dan hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani.

"Pemerintah hanya melihat nilai keuntunganya saja, tetapi abai terhadap dampak yang terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, pembangunan IKN yang diklaim berkelanjutan justru merusak kawasan hutan dan memperluas dampak negatifnya ke daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan, yang disiapkan sebagai gerbang logistik.

Hal itu belum tentu bermanfaat bagi tenaga kerja lokal dan masyarakat marjinal, malah dikhawatirkan hanya memperkaya segelintir pihak dan memperparah ketimpangan sosial.

Sementara Direktur Esekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat, Asnawi menyebut, tambang galian di Sulawesi Barat, mulai dari Majene hingga Pasangkayu, serta perluasan tambang dan sawit, memperburuk dampak pada komunitas nelayan di wilayah tersebut, terutama di area yang rentan bencana.

"Dan kita tahu bahwa Sulawesi Barat masuk dalam sesar aktif, sementara IKN dijadikan sebagai penyangga IKN," paparnya.

Perwakilan Walhi Kalimantan Tengah, Anny mengatakan, selain merusak Kalimantan Timur, pembangunan IKN juga berdampak pada daerah sekitarnya. Sejak 2020, proyek food estate dimulai di Kalimantan Tengah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi malah menyebabkan penurunan produksi pangan.

Selain itu, 60 persen wilayah Kalimantan Tengah akan menjadi hutan tanaman industri dan tambang. Pemerintah juga gagal mengatasi masalah pelepasan karbon akibat deforestasi dan peningkatan bencana ekologis, yang semakin merusak lingkungan dan ekonomi sosial masyarakat.

SoftBank membatalkan rencana investasinya di Ibu Kota Nusantara pada awal 2022. Alasan pembatalan tersebut tidak diumumkan secara jelas. Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya menarik investor lain dan memperkuat komitmen pada proyek pembangunan IKN.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat itu, Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik SoftBank batal berinvestasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur. Rupanya, Indonesia tidak dapat menerima proposal yang diajukan oleh perusahaan milik Masayoshi Son itu karena dianggap hanya menguntungkan SoftBank.

"Memang SoftBank ini, Masayoshi ini sudah pernah ketemu Bapak Presiden dan berkali-kali saya sendiri ikut untuk meng-approach. Proposal yang ditawarkan (SoftBank) menurut kami untung bagi dia, gak untung untuk negara," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12/2022).

Terkait hal itu, dia mencontohkan bahwa SoftBank ingin menentukan sendiri internal rate of return (IRR) dari investasi yang akan mereka tanamkan di IKN. IRR adalah metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial.

"Dia mau bangun, IRR-nya ditentuin sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia, gak fair dong, gak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair, artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat, win-win," tuturnya.

TAMBAHIN YANG SOAL OTORITA IKN MUNDUR

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 miliar untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Angka tersebut meningkat 64,15 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp53 miliar di Jakarta. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menjelaskan kenaikan tersebut disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara dan sarana fisik baru di IKN. 

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana (IKN). RIncian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya kemudian sarana fisiknya," kata Isa dalam konferensi Pers APBN KiTa, di Kementerian Keuangan Selasa (13/8/2024).

Belum lagi pengadaan trem otonom. Jokowi mengungkapkan harga satu unit Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di IKN mencapai Rp74 miliar, dengan biaya operasional bulanan sekitar Rp500 juta. ART, yang menggunakan teknologi magnet tanpa rel, dinilai lebih ekonomis dibandingkan moda transportasi lain.

“Satu unit untuk tiga gerbong itu Rp74 miliar, operasional per bulan Rp500 juta,” kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Meski demikian, Otorita IKN memutuskan mengembalikan trem ART kepada perusahaan asal China setelah dinilai gagal dalam uji coba. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital OIKN, Tonny Agus Setiono menyatakan teknologi tersebut masih memerlukan penyempurnaan berdasarkan evaluasi tim independen.

"Pemanfaatan trem ART di IKN masih memerlukan penyempurnaan sesuai rekomendasi tim independen,” ujar Direktur Pengembangan Ekosistem Digital OIKN, Tonny Agus Setiono, Jumat (15/11/2024).

Uji coba trem ART dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Agustus hingga Oktober 2024 melalui kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Norinco International Cooperation Ltd. 

Evaluasi tim independen menunjukkan sistem kendali otonom trem ART belum optimal, sedangkan infrastruktur jalan di IKN tidak kompatibel dengan teknologi magnet yang digunakan.

Menurut Tonny, seharusnya Norinco bekerja sama dengan perusahaan yang lebih berpengalaman dalam teknologi trem berbasis marka jalan. Namun, Norinco memilih CRRC Qingdao Sifang, yang menggunakan teknologi berbasis magnet, sehingga trem ART harus dikendalikan manual selama uji coba.

Saat ini, OIKN dan Kementerian Perhubungan sedang meninjau ulang rencana pengadaan trem ART, termasuk membuka proses lelang baru dengan syarat perusahaan asing menggandeng mitra lokal. Rekomendasi dari para ahli akan dijadikan acuan untuk memastikan teknologi yang sesuai dengan kondisi di IKN.