2 Tahun Prabowo: Danantara Benahi BUMN, Atur Ekspor SDA

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dari sejumlah program restrukturisasi, transformasi bisnis, dan juga efisiensi yang dilakukan, laba konsolidasi BUMN terkerek drastis.

Pada 2025, laba konsolidasi BUMN dilaporkan mencapai Rp325,5 triliun, naik 75,3 persen dibandingkan 2024 yang senilai Rp186 triliun. Dari capaian itu, BUMN diproyeksikan menyalurkan dividen Rp200 triliun tahun ini, tanpa adanya penyertaan modal negara (PMN). Lebih lanjut, untuk tahun ini, capaian laba konsolidasian BUMN diproyeksikan tembus Rp360 triliun, atau naik 10,43 persen dari capaian 2025.

“Tahun ini setelah selesai proses pembersihan ini, kita harapkan 2026 laba kita akan menjadi Rp360 triliun,” tutur Dony dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Meski begitu, berdasarkan data Danantara, 95 persen laba Danantara masih berasal dari 8 BUMN dengan skala besar, dan 97 persen dividen Danantara datang dari 8 BUMN tersebut Oleh sebab itu, Danantara akan meneruskan konsolidasi BUMN untuk mengoptimalisasi kinerjanya, dengan menyasar sekitar 824 perusahaan. Sehingga, jumlah entitas BUMN dan anak usaha yang mencapai 1.024 perusahaan, hanya tersisa 250 perusahaan.

“Transformasi yang kita lakukan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Yang kita lihat adalah mulai dari business model-nya kita cek, revenue stream-nya kita cek, revenue composition-nya kita cek, cost structure-nya kita cek, capital margin-nya kita cek, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan kita,” tutur Dony.

Melihat data tersebut penyumbang laba dan dividen Danantara itu, Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan Danantara perlu mengoptimalisasi kontribusi kinerja dari BUMN lain.

Selain itu, dia juga menyatakan Danantara harus menggenjot lagi investasi pada sektor padat karya. Menurutnya, upaya inilah yang bisa ampuh dalam mewujudkan cita-cita Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Hadirnya Danantara diharapkan bisa meningkatkan rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Sebenarnya kehadiran Danantara adalah untuk itu," ucap Herry kepada IDN Times.

Salah satu BUMN yang menjadi sasaran konsolidasi adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Per akhir September 2026, Telkom Indonesia telah menutup 24 anak usaha. Secara total, BUMN telekomunikasi itu akan mengonsolidasi 50 perusahaan, sehingga hanya menyisakan 18 perusahaan di bawah grup Telkom Indonesia.

Direktur Utama Telkom Indonesia, Nanang Hendarno mengatakan, program konsolidasi itu masuk dalam strategi TLKM 30.

“Mengenai streamlining ini tentunya sudah ada dalam strategi TLKM 30. Kita harus melakukan streamlining sesuai dengan target Danantara dan tadi arah juga dari Pak Anthon bahwa kita perlu bercepat streamlining ini sesuai dengan target dari Danantara dan dari pemerintah,” ucap Nanang dalam konferensi pers hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, (30/9/2026).

Menurut manajemen, upaya transformasi bisnis yang mencakup konsolidasi itu berhasil memperbaiki kinerja keuangan. Pada semester I-2026, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi senilai Rp75,9 triliun, tumbuh 3,9 persen secara year on year (yoy). Kemudian, EBITDA Perseroan meningkat 3,8 persen (yoy) menjadi Rp37,5 triliun, dengan EBITDA margin sebesar 49,4 persen.

Laba bersih juga tumbuh 1,4 persen (yoy)menjadi Rp10,6 triliun, dengan margin laba bersih sebesar 14 persen. Perseroan juga membukukan arus kas operasional yang kuat sebesar Rp34,9 triliun atau tumbuh 7 persen (yoy), didukung oleh implementasi program efisiensi berkelanjutan serta disiplin dalam pengelolaan biaya.

Salah satu agenda Danantara yang menjadi sorotan adalah konsolidasi BUMN karya. Dari tujuh perusahaan, ditargetkan nantinya hanya tersisa tiga perusahaan. Konsolidasi itu melibatkan PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Konsolidasi BUMN karya sudah diumumkan sejak tahun lalu. Banyak kabar yang beredar mengenai mekanismenya, yaitu merger. Akhirnya, Dony Oskaria membeberkan titik cerah konsolidasi BUMN karya. PT PP disebut akan merger dengan Adhi Karya, serta Nindya Karya dengan Brantas Abipraya. Merger ini ditargetkan rampung bulan November 2026 mendatang.

Dony Oskaria mengatakan pihaknya masih mengkaji BUMN mana yang yang akan menjadi entitas bertahan alias surviving entity. Dia mengatakan, hal itu masih dalam kajian.

“Surviving entity-nya lagi dikaji oleh teman-teman. Ya tentu dilihat dari berbagai macam aspeknya. Kita tidak terlalu fokus kepada siapa menang, dan bukan menang dan kalahnya. Tapi bagaimana kemudian mereka bersatu menjadi perusahaan yang baik,” tutur Dony.

Menurutnya, perusahaan yang akan menjadi surviving entity itu harus dikaji dari sisi kinerja keuangan dan kapasitas internal, mencakup tata kelola organisasi hingga sumber daya manusia (SDM).

“Lagi dikaji mana dari financial aspect maupun dari internal capabilities-nya tadi. Apakah organisasinya, orangnya semua di asesmen. Nah nanti tentu akan diumumkan,” ujar Dony.

Adapun terkait WIKA dan Waskita, kedua perusahaan itu akan absen dari agenda konsolidasi BUMN tahun ini, mengingat persoalan keuangan yang berbelit. Untuk WIKA, saat ini persoalannya ialah terkait jumlah utang yang sangat besar, sementara aset penjamin (underlying asset) perusahaan tak cukup menutupinya.

“WIKA ini utangnya kan besar, tapi underlying-nya enggak cukup untuk menurunkan utang. Kurang lebih utang WIKA itu Rp34 triliun. Tapi enggak ada lawannya, kalau enggak ada lawannya, ya Pak Dirut yang baru juga pusing juga, ya kan? Karena dulu ada tagihan kepada kereta cepat, macam-macam itu yang di WIKA ini,” ujar Dony.

Terkait Waskita, dia mengungkapkan soal penataan ulang portofolio bisnis.

“Waskita itu dia punya aset jalan tol kan, Waskita Toll Road. Kita lagi melihat apakah nanti yang akan bertahan tolnya saja. Ini kan pertimbangannya enggak bisa asal-asalan, ya,” ucap Dony.

Salah satu upaya Danantara yang menyita perhatian masyarakat adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.

DSI sendiri resmi berdiri sebagai perseroan terbatas (PT) per Senin, (18/5/2026) lalu, dan diumumkan pemerintah pada Rabu, (20/5/2026) usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, pemerintah menetapkan DSI sebagai pelaksana ekspor tiga komoditas SDA strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Dalam pasal 3 ayat (2) PP tersebut, disebutkan DSI memiliki kewenangan menentukan harga jual komoditas kepada buyer di luar negeri.

“Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor,” bunyi PP tersebut.

Selain bisa menentukan harga, DSI juga bisa menentukan margin yang diambil dari setiap aktivitas ekspor komoditas SDA strategis. Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat (4).

“BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi beleid tersebut.

Dalam keterangan resmi, Danantara Indonesia menyatakan DSI akan menetapkan harga komoditas SDA strategis secara wajar dengan merujuk pada metodologi yang adil (fair), transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas, dengan tujuan mencegah under-invoicing dan memastikan nilai ekspor yang tercatat menggambarkan transaksi yang sebenarnya.

Pengelolaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi telah dilaksanakan DSI sejak Senin, (1/6/2026). Namun, pelaksanaannya masih dalam tahap transisi, yang berlaku selama 3 bulan. Setelah itu, perusahaan yang sudah siap mengalihkan seluruh ekspornya ke DSI, bisa mulai menjalankannya pada 1 September 2026. Namun, bagi perusahaan yang belum siap, masih bisa melalui proses transisi sampai akhir 2026.

Kemudian, pada 1 Januari 2027, seluruh kegiatan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi hanya bisa dilakukan melalui DSI. Menurut Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies, Halim kehadiran DSI bisa mendongkrak devisa negara melalui pemberantasan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Hal itu tentu memerlukan langkah lanjutan yang cepat dan tepat agar kita tidak kehilangan arah dan momentum perbaikan kondisi ekonomi kita dewasa ini,” ujar Halim.

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan akan mengikuti kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.

Namun, para asosiasi pengusaha menyampaikan lima permintaan kepada pemerintah untuk melancarkan implementasi ekspor satu pintu melalui DSI. Pertama, dunia usaha meminta penerapan ekspor satu pintu itu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.

“Komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam,” tulis APINDO.

Kedua, pengusaha meminta jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi. Tak hanya itu, pengusaha juga menyoroti perubahan aturan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE). Pengusaha meminta kejelasan atas implementasi perubahan kebijakan DHE, Domestic Market Obligation (DMO).

Para pengusaha juga mendesak agar skema perdagangan internasional (FTA), perjanjian bilateral, ketentuan WTO tetap diterapkan. Para pengusaha berharap agar operasional DSI dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha.

Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu diperjelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional. Selain itu, penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” tulis APINDO.

Dalam peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA PT DSI hari ini, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8) lalu, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani memastikan, kehadiran DSI tak akan menambah birokrasi dalam tata kelola ekspor batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

“DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi, atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita bawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang,” kata Rosan.

Selain itu, Rosan juga memastikan kehadiran DSI sebagai BUMN yang menjalankan fungsi eksportir tunggal komoditas SDA tak akan mengganggu kontrak jangka panjang antara produsen SDA dengan pembeli atau importir.

“Jadi tidak usah ragu, bahwa tetap bapak-bapak ibu-ibu bisa melakukan eksportnya secara langsung, dan tetap we honor the sanctity of the contract, kontrak-kontrak yang sangat panjang,” ucap Rosan.

Di tahun keduanya berdiri, Danantara Indonesia juga fokus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui pembentukan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Persero) atau DENERA, Danantara berperan sebagai pengelola proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE).

Hingga September 2026, sebanyak empat proyek PSEL memasuki tahap pembangunan fisik, dengan total nilai investasi Rp15,9 triliun. Adapun empat proyek itu berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat; Legok Nangka, Jawa Barat; Bogor Raya 1, Jawa Barat; dan Denpasar Raya (Bali). Keempat proyek itu sudah menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, Lead of Waste-to-Energy/Director of Investment at Danantara Investment Management, ⁠Fadli Rahman mengatakan, kepemilikan Danantara di proyek WTE tercatat di DENERA. Fadli menjelaskan, setiap proyek WTE yang dibangun, ada perusahaan penyedia teknologi yang membentuk konsorsium sebagai pemegang saham proyek sebesar 70 persen. Kemudian, 30 persen saham masing-masing proyek WTE dikantongi oleh DENERA.

“Dan nanti Daya Energi Bersih Nusantara inilah atau kami singkat DENERA yang memegang dari sisi saham dan juga dari sisi operasional dan pengelolaan untuk seluruh PSEL di bawah Danantara Investment,” ujar Fadli dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Secara umum, DENERA dibentuk sebagai perusahaan pengelola sampah terintegrasi. Selain mengelola proyek WTE, DENERA juga akan terlibat dalam perbaikan proses pengelolaan sampah di Indonesia.

“Jadi nanti kita juga akan bergerak memperbaiki pengelolaan sampah, ke hulunya juga, ke TPSR, TPS3R, TPST, dan sebagainya,” ucap Fadli.

Dari delapan perusahaan pemenang tender, sebanyak enam perusahaan berasal dari China, yakni Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd, Wangneng Environment Co., Ltd, dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd. Lalu, SUS Indonesia Holding Limited, China Conch Venture Holding Limited, dan PT Jinjiang Environment Indonesia.

Sedangkan, dua perusahaan lainnya adalah perusahaan asal Prancis yakni Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd, dan perusahaan asal Jepang yakni Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering.

Fadli mengatakan, di setiap proyek WTE, nilai investasinya mencapai Rp2,5 triliun sampai Rp2,8 triliun.

“Jadi investasinya itu berkisar antara Rp2,5 sampai Rp2,8 triliun, karena kapasitasnya cukup besar di beberapa lokasi yang hampir Rp2,8 triliun,” tutur Fadli.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, berdirinya PSEL akan menjadi solusi persoalan darurat sampah di Indonesia, yang ditargetkan teratasi dalam dua tahun.

“Kami akan menyelesaikannya dalam dua tahun, kira-kira untuk 24 sampai 34 sampah yang menggunung, yang open dumping, atau yang kita kategorikan darurat," kata Zulhas saat menjadi pembicara dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026) lalu.