RI Punya Bursa Mineral, DSI Terlibat Penetapan Harga Komoditas?
PT Danantara Sumberdaya Indonesia menegaskan tidak terlibat langsung dalam pembentukan harga komoditas SDA; perannya memverifikasi kesesuaian harga ekspor dengan acuan, termasuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
DSI mengintegrasikan sistem tujuh kementerian/lembaga dan LNSW untuk menganalisis ekspor SDA, mendeteksi anomali seperti under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa, lalu melaporkannya kepada regulator.
Pemerintah merancang Icomex sebagai pembentuk harga komoditas Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan harga global, sembari mengkaji bentuk bursa serta kemungkinan posisi ICDX bergabung atau tetap mandiri.
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI, Luke Thomas Mahony memastikan pihaknya tak terlibat dalam pembentukan harga komoditas sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan Indonesia.
Dalam hal ini, Luke menegaskan perbedaan peran antara PT DSI sebagai perantara dan/atau eksportir tunggal komoditas SDA strategis, dengan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
“Pada tahap ini, DSI tidak terlibat secara langsung dalam Icomex,” kata Luke dalam konferensi pers peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA PT DSI, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8/2026).
1. PT DSI melakukan verifikasi ekspor komoditas dengan harga yang terbentuk di BMKS
Logo PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Luke mengatakan, DSI bertugas untuk melakukan verifikasi komoditas yang diekspor, apakah harganya sesuai dengan ketentuan. Adapun salah satu kiblat penentu harganya adalah Icomex.
“Peran bursa berbeda dengan peran DSI. Bursa menetapkan harga melalui mekanisme yang berbeda. Peran DSI adalah memverifikasi harga, dan kemudian ada user yang menggunakan harga tersebut,” ucap Luke.
2. DSI tak mengambil peran regulator
Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI, Luke Thomas Mahony. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Luke mengatakan, DSI akan beroperasi dengan mengintegrasikan sistem dari tujuh kementerian dan lembaga (K/L).
Adapun tujuh K/L yang dimaksud ialah sebagai berikut:
Kementerian ESDM: Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP.
Kementerian Perdagangan (Kemendag): INATRADE
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu: CEISA 4.0
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu: Coretax
Bank Indonesia: Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS)
Kementerian Hukum (Kemenkum): Administrasi Hukum Umum (AHU)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Online Single Submission (OSS).
Kemudian, sistem tujuh K/L itu disambungkan dengan Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yang bertugas mengelola sistem Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik. Lembaga ini mengatur pelayanan dokumen ekspor, impor, kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, hingga logistik nasional.
Dengan integrasi itu, DSI mengidentifikasi dan menganalisis proses ekspor SDA. Tujuannya adalah menemukan apakah adanya catatan, inkonsistensi, dan anomali dalam proses ekspor.
Anomali yang ditemukan PT DSI tujuannya untuk mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.
Temuan PT DSI kemudian akan dilaporkan kembali pada K/L terkait, untuk ditindak kepada eksportir. Sehingga, DSI tidak mengambil kewenangan K/L sebagai regulator dalam proses ekspor komoditas SDA.
“Jadi K/L tetap memegang dan mempertahankan kewenangan sebagai regulator, karena itu bukan peran DSI,” ucap Luke.
3. Icomex bakal bentuk harga komoditas yang dihasilkan Indonesia
Operasional pertambangan batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). (Dok. PTBA) Saat ini, pemerintah merancang Icomex atau BMKS sebagai pembentuk harga komoditas. Perhitungan harga nantinya mempertimbangkan biaya serta harga komoditas di pasar dunia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan bursa tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah agar Indonesia memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan harga barang yang diproduksi di dalam negeri.
Dia mengatakan, pemerintah masih mengatur bentuk bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Hal itu juga mencakup posisi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang sudah ada saat ini.
Prasetyo mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan ICDX bergabung dengan bursa baru tersebut. Namun, ada pula kemungkinan ICDX tetap berdiri sendiri.
"Ada (kemungkinan) nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," tutur Prasetyo kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).
