Jakarta, IDN Times - Gubernur bank sentral dan menteri keuangan negara-negara ASEAN baru saja menggelar Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM) ke-11 di Luang Prabang, Laos.
Dari pertemuan itu, para gubernur bank sentral menyepakati tiga agenda yang sebelumnya diinisiasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN 2023 lalu.
Kesepakatan pertama adalah memperluas kerja sama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC). RPC itu diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman.
Kini, Laos menjadi negara ke-8 yang bergabung sebagai anggota dalam kerjasama RPC. Secara keseluruhan, negara yang telah bergabung dalam kerjasama RPC adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos.
Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono mengatakan, kesepakatan kedua adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di ASEAN atau ASEAN Local Currency Transaction (LCT), sebagai pengganti dolar Amerika Serikat (AS).
BI berhasil mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN dalam kesepakatan itu.
“Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara,” kata Erwin dikutip dari keterangan resmi, Minggu (7/4/2024).
Harapannya, perluasan LCT bisa bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.
Ketiga, Indonesia berupaya melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerjasama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan.
Pada AFMGM ke-11 itu, para menteri dan gubernur bank sentral mengesahkan Pedoman Tingkat Tinggi dan Kerangka Acuan Penyesuaian Mandat Komite Kerja ASEAN. Saat ini dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).
Lebih lanjut, komite kerja lainnya terkait penguatan inklusi keuangan, pengembangan pasar keuangan, liberalisasi perdagangan, dan integrasi perbankan sudah memulai dan akan melanjutkan proses penyempurnaan mandatnya.